oleh

Diduga Sarat Masalah, Proyek Pasar Rakyat Sukamaju Diminta Audit

ACEHSATU.COM | SUBULUSSALAM  Proyek pembangunan pasar rakyat Desa Sukamaju, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam diduga sarat masalah. Lembaga anti korupsi mendesak agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera melakukan audit investigasi.

Informasi dihimpun Acehsatu.com, proyek pembangunan dengan total pagu mencapai Rp 5,99 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2016 itu dikerjakan oleh PT PBG, sebuah perusahaan asal Aceh Selatan.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Subulussalam ditunjuk sebagai satuan pelaksana tugas pembantuan oleh Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia.

Pantauan di lokasi, Rabu (1/2/2017), proyek di kawasan pasar Desa Sukamaju, Kecamatan Sultan Daulat dengan nilai kontrak awal sebesar Rp 5.667 990 000 itu tampak telah selesai dikerjakan.

Namun terdapat bagian fisik bangunan yang mulai rusak, seperti  terlihat pada pekerjaan paving block. Selain itu, pemasangan asbes juga tampak rendah.

Koordinator Forum Anti-Korupsi dan Transparansi Anggaran (FAKTA) Indra P Keumala yang dimintai pendapatnya, Kamis (2/3/2017) mengatakan, pelaksanaan proyek pasar rakyat yang didanai APBN di beberapa kabupaten/ kota di Aceh ditengarai mengalami beragam masalah.

Masalah tersebut, terang Indra, disinyalir sudah terjadi sejak proses tender digelar, bertujuan memenangkan perusahaan tertentu. Sementara masalah lainnya juga diindikadikan terjadi pada saat penentuan harga perkiraan sendiri (HPS) hingga pelaksanaan realisasi fisiknya di lapangan.

“Ada indikasi bahwa sejumlah proyek pasar rakyat di Aceh merupakan proyek titipan oknum tertentu. Khusus untuk Kota Subulussalam, FAKTA juga sudah pegang seluruh dokumen terkait yang nantinya akan dianalisis lebih lanjut dan disampaikan ke publik,” ujarnya.

Indra meminta agar badan audit pemerintah segera bersikap untuk membuktikan ada tidaknya indikasi penyimpangan pada pembangunan pasar rakyat di sejumlah daerah di Aceh, di antaranya Pidie Jaya dan Subulussalam.

“Kami mendorong agar BPK melakukan audit investigasi untuk menemukan potensi penyimpangan. Kalau ditemukan masalah, maka semua pihak yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum,” tandas Koordinator FAKTA.

Komentar

Indeks Berita