Di Bireuen Sudah Ada Tim Peucrok Pelanggar Protokol Kesehatan Covid-19

ACEHSATU.COM | BIREUEN – Pemkab Bireuen membentuk tim peucrok yang bertugas menindak masyarakat yang melanggar Protokol Kesehatan (Prokes) sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan Bupati Bireuen Nomor 35 tahun 2020. Tim peucrok atau penindak pelanggar Protokol Kesehatan (Prokes) Covid-19 melibatkan TNI-POLRI, Satpol PP/WH, BPBD, Dinas Kesehatan. Pelepasan tim tersebut oleh Bupati Bireuen, Dr H Muzakkar A … Read more

ACEHSATU.COM | BIREUEN – Pemkab Bireuen membentuk tim peucrok yang bertugas menindak masyarakat yang melanggar Protokol Kesehatan (Prokes) sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan Bupati Bireuen Nomor 35 tahun 2020.

Tim peucrok atau penindak pelanggar Protokol Kesehatan (Prokes) Covid-19 melibatkan TNI-POLRI, Satpol PP/WH, BPBD, Dinas Kesehatan.

Pelepasan tim tersebut oleh Bupati Bireuen, Dr H Muzakkar A Gani SH MSi diwakili Sekda Ir Zulkifli SP bersama Kapolres Bireuen, AKBP Taufik Hidayat SH SIK MSi, Jumat (02/10/2020) pagi di halaman Pendopo Bupati.

Bupati Bireuen melalui Sekdakab Bireuen, Ir Zulkifli SP dalam arahannya mengatakan, untuk memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19 berbagai upaya telah dilakukan Pemkab Bireuen, baik melalui sosialisasi, kebijakan berupa instruksi presiden, peraturan Bupati Bireuen.

Penindakan disiplin juga dilaksanakan, namun sampai saat ini penyebaran Covid-19 terus meningkat, karena masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan secara menyeluruh, dan masih ada masyarakat tidak pakai masker ditempat tertentu.

Maka untuk menjamin pelaksanaan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 35 tahun 2020, benar-benar dipatuhi, dibentuklah tim Peucrok (penindak-red bersama tim Satgas penanganan Covid-19, jelas Bupati melalui Sekda.

“Tim peucrok melihat petugas gabungan ini dibentuk untuk guna mendisiplinkan masyarakat di Bireuen, agar selalu melaksanakan protokol kesehatan untuk memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19,” terang Zulkifli.

Lanjutnya, sedangkan sanksi diberikan bagi warga melanggar yaitu, teguran lisan, tertulis, penyitaan dokumen pribadi dalam waktu tertentu, pembinaan fisik terukur, kerja sosial, sanksi material berupa denda.

Kemudian bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab kegiatan dan tempat, selain sanksi teguran tertulis dan lisan, juga diberikan sanksi pembubaran kegiatan atau penghentian usaha bahkan pencabutan izin usaha, ungkap Sekda. (*)

AcehSatu Network
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.