oleh

Deretan Polemik Wikipedia, dari Sejarah PKI Hingga Erdogan

-Nasional-106 views

Deretan Polemik Wikipedia, dari Sejarah PKI Hingga Erdogan

ACEHSATU.COM | JAKARTA – Jagat media sosial Twitter diramaikan oleh informasi mengenai perubahan artikel tentang Partai Komunis Indonesia (PKI) yang terdapat di Wikipedia. Tagar #boikotwikipedia pun muncul pasca kejadian tersebut.

Baca Juga: Edit Foto dan Tambahkan Logo PKI di Peci dan Baju Nova Iriansyah, 93 Akun Facebook Dilapor ke Polisi

Pada situs Wikipedia, jejak sejarah PKI diketahui mengalami perubahan. Dalam situs itu, PKI disebutkan sebagai korban. Singkat cerita, mantan Presiden Suharto dinilai sebagai otak dari pembantaian di Indonesia pada tahun 1965-1966.

Baca Juga: Wikipedia Buka Suara Soal Artikel Sejarah PKI

Dalam laman itu, seorang pengguna anonim diketahui melakukan penyuntingan beberapa jam sebelum ramai dibicarakan di Twitter.

Saat ini, Wikipedia menyampaikan artikel yang menuai polemik itu sedang dilindungi dari penyuntingan.

Selain itu, Wikipedia menilai keakuratan artikel tersebut meragukan dan perlu diperiksa oleh dengan mencantumkan referensi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Baca juga:Kunci Keberhasilan Pengentasan Kemiskinan Aceh: Sikap Ikhlas Pemimpin dan Transparansi

Melansir laman resmi, Wikipedia merupakan situs Wiki, yang berarti siapapun dapat menyunting artikel, memperbaiki dan menambahkan informasi, hanya dengan mengklik pranala sunting yang berada di atas setiap halaman.

Kegaduhan di Wikipedia ternyata bukan pertama kali terjadi. Belum lama, Sunda Empire yang menawarkan tatanan dunia baru diduga merubah informasi terkait Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) dan North Atlantic Treaty Organization (NATO).

Hal itu ramai dibicarakan setelah mantan politisi Partai Demokrat Roy Suryo. Wikipedia bahasa Indonesia pun menyatakan telah menangani kasus perubahan informasi di artikel PBB dan NATO.

Dalam polemik itu, pakar telematika Roy Suryo pun mengadukan petinggi Sunda Empire Rangga Sasana ke kepolisian terkait vandalisme artikel itu.

Kegaduhan lain yang sempat terjadi di Wikipedia terkait dengan profil Idham Azis sebagai Wakil Kepala Polri.

Namun hanya berselang jam kemudian, laman tersebut kembali berubah menampilkan Idham Azis sebagai Kapolda Metro Jaya.

Kejadian tersebut terjadi saat jabatan Wakapolri yang saat itu dijabat oleh kosong setelah Syafruddin dilantik menjadi Menteri PAN-RB.

Kini, Idham Aziz telah menjabat sebagai Kapolri menggantikan Tito Karnavian yang ditunjuk sebagai Menteri Dalam Negeri oleh Presiden Joko Widodo.

Selanjutnya, kegaduhan informasi di Wikipedia terjadi saat akun anonim merubah profil politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Eva Kusuma Sundari. Kala itu, Eva disebut “ditugaskan di Komisi Dewan Perwakilan Sex yang menangani Kementerian Hukum dan dan Hak Asasi Pekerja Sex…”

Saat mengklik tautan Wikipedia dan masuk secara utuh ke laman biografi Eva, tampilannya tetap normatif tanpa tulisan “Komisi Dewan Perwakilan Sex” dan “Kementerian Hukum dan dan Hak Asasi Pekerja Sex”.

Setelah menimbulkan perhatian, profil Eva telang mengalami perubahan. Tampilan biografi Eva di laman pertama pencarian kembali normal tanpa tulisan berbau ‘sex’.

Saat mengklik tautan Wikipedia dan masuk secara utuh ke laman biografi Eva, tampilannya tetap normatif tanpa tulisan “Komisi Dewan Perwakilan Sex” dan “Kementerian Hukum dan dan Hak Asasi Pekerja Sex”.

Setelah menimbulkan perhatian, profil Eva telang mengalami perubahan. Tampilan biografi Eva di laman pertama pencarian kembali normal tanpa tulisan berbau ‘sex’.

Selain Eva, profil politisi Gerindra Andre Rosiade di Wikipedia juga dirubah oleh pihak yang tidak diketahui.

Saat itu, laman profil Andre membuat bab khusus tentang skandal penjebakan pekerja seks komersial (PSK) sebuah hotel di Kota Padang, Sumbar.

Selain di Indonesia, informasi yang disajikan di dalam Wikipedia juga sempat membuat heboh Turki. Wikipedia dikabarkan memuat tuduhan soal Turki mendukung kelompok teroris tertentu.

Atas hal itu, pemerintahan Recep Tayyip Erdogan mengambil tindakan dengan memblokir Wikipedia. Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi Turki menyatakan tindakan tersebut telah melanggar kebebasan berekspresi.