Demokrasi di Bawah Bayang-bayang “Otoriterisasi”

Kualitas demokrasi Indonesia sudah banyak mengalami perubahan. Meskipun masih ada ruang untuk bebas mengeluarkan pendapat, namun jangan sekali kali mencoba kritik penguasa bila tidak siap berurusan dengan aparat kepolisian apalagi jika tidak dapat menunjukkan bukti apapun.
Hamdani.

ACEHSATU.COM – Kualitas demokrasi Indonesia sudah banyak mengalami perubahan. Meskipun masih ada ruang untuk bebas mengeluarkan pendapat, namun jangan sekali kali mencoba kritik penguasa bila tidak siap berurusan dengan aparat kepolisian apalagi jika tidak dapat menunjukkan bukti apapun.

Dahulu ketika order baru mengendalikan tampuk kekuasaan, seorang Soeharto menjadi tokoh paling ditakuti lawan politiknya, apalagi oposisi. Bahkan tidak ada oposisi sebelum kemudian munculnya kelompok mahasiswa yang menurunkan penguasa itu secara paksa dan terusir dari singgasana.

Saat itu demontrasi hampir tidak dapat dilakukan oleh siapapun, sebab resikonya adalah penjara atau kuburan. Loyalis Soeharto siap menculik dan menghabisi nyawanya secara diam-diam.

Maka tak heran bila puncak kekuasaan Soeharto disebut paling otoriter sepanjang Indonesia merdeka.

Kendati demikian kejamnya orde baru ternyata masih lebih buruk lagi zaman orde lama, era otoriter dibawah kepemimpinan Soekarno.

Di era Soeharto sistem demokrasi berjalan sedikit lebih baik, dengan catatan tidak mengkritik pemerintah dan melakukan perlawanan (oposisi).

Sejatinya Indonesia adalah negara demokrasi yang dapat dibuktikan dari sudut pandang normatif dan empiris. Hal ini dapat dilihat pada beberapa aspek misalnya Indonesia memiliki sistem parlemen, dan pernah berlaku sistem demokrasi terpimpin yang dikomandoi oleh Soekarno.

Perubahan politik dari yang bersifat otoriter pada masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno menjadi lebih demokratis pada Orde Baru.

Meskipun begitu konsep negara demokrasi yang disepakati oleh bangsa Indonesia pun hanya tinggal sebuah teori dan menjadi kamuflase bagi politikus haus kekuasaan bila dipandang sejauh ini.

Kini memang eranya reformasi, order reformasi itu dimunculkan untuk membedakan konsep negara dan kekuasaan antara zaman orla dan orba yang sebelumnya mencengkeram negara atas nama pemerintahan.

Sebab orde lama dan orde baru sama-sama otoriter. Presiden berubah menjadi pusat kekuasaan politik dalam semua proses. Sehingga menciptakan kans tindakan tirani dan otokrasi. Hingga demo-demo sangat dilarang.

Karena itulah kemudian rakyat yang sudah terlanjur tidak dapat menahan diri di bawah kekuasaan mutlak seorang presiden yang tirani, maka angin reformasi pun dihembuskan untuk menggulingkan penguasa. Soeharto pun tumbang, lalu muncullah reformasi.

Perbedaan paling khas sistim reformasi adalah adanya pembatasan masa kekuasaan presiden, dan sistim pemilu secara langsung. Sedangkan aspek lainnya hampir tidak berubah walaupun beda nomenklatur. Istilahnya beda kemasan saja namun isinya tetap sama.

Lantas, setelah perjalanan orde reformasi yang hampir 22 tahun, bagaimana perubahan yang terjadi? Adakah perbedaan nyata dalam pelaksanaan kekuasaan dan demokrasi?

Bukan rahasia lagi alias sudah diketahui umum bila skor kualitas demokrasi Indonesia secara global mengalami titik nadir sejak 14 tahun terakhir.

The Economist Intelligence Unit (EIU), 2020, melaporkan Indeks Demokrasi Indonesia menempatkan negara yang dipimpin Joko Widodo tersebut sebagai negara dengan demokrasi cacat.

Dalam laporan tersebut ditunjukkan pula bahwa tren indeks demokrasi Indonesia memang cenderung mengalami penurunan signifikan sejak tahun 2017.

Meskipun indeks demokrasi bukan satu-satunya indikator kesejahteraan masyarakat, namun hal itu sangat penting artinya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab demokrasi merupakan ruang dan saluran komunikasi antara rakyat dan Negara dalam memecahkan setiap persoalan. Jika saluran demokrasi ini tertutup maka akan muncul berbagai masalah baru.