Hukum

Demi Hindari Fitnah, Ahli Waris Dayah Malikussaleh Panton Labu Publis Soal Faraidh Tanah Dayah

Aset tersebut ditaksir seluas 8.700 meter persegi dengan kisaran harga aset senilai lebih kurang 7 milyar rupiah.

Foto : Istimewa

ACEHSATU.COM | ACEH UTARA – Ditemui pada Selasa (26/6/2018) seorang perwakilan ahli waris Dayah Malikussaleh, Tgk. Athaillah ZA Bardan, S. IP., M. Sh. di lokasi bersisian Terminal Panton Labu menyampaikan upaya klarifikasi terkait fitnah yang beredar terhadap pihak mereka.

Sejak 2015 kasus faraidh atas enam bidang tanah yang termasuk bahagiannya berada dalam lokasi kompleks Dayah Malikussaleh digugat oleh Hj. Zainabon Hasan agar bisa difaraidhkan telah muncul kepermukaan, padahal berdasarkan pengakuan Tgk. Athaillah, ada bagian dari aset tersebut merupakan  milik umat sehingga tidak selayaknya ingin dikuasai sepihak.

Aset tersebut ditaksir seluas 8.700 meter persegi dengan kisaran harga aset senilai lebih kurang 5 milyar rupiah dengan taksiran harga Rp. 500.000/meter. Namun ahli waris cuma keberatan difaraidhkan aset tanah yang berada di lokasi komplek Dayah Malikussaleh.

Sedangkan harta peninggalan berupa tanah lain di luar lokasi Dayah Malikussaleh, berdasarkan pengakuan pewakil ahli waris, Tgk. Athaillah tidak jadi persoalan.

“Sebab memang sudah kewajiban kita faraidhkan demi memenuhi ketetapan dalam syar’i untuk harta peninggalan tersebut dapat dimiliki oleh siapapun pihak yang berhak, termasuk untuk Ummi (Hj. Zainabon) selaku istri almarhum Abu Panton,” ungkap Athaillah.

Perkara faraidh tersebut sudah juga dimusyawarahkan melibatkan perangkat desa pada masa sebelum Ramadhan 2015, kala itu sudah dua kali dilaksanakan musyawarah, kali ketiga diagendakan pada Aidil Fitri 2015, namun pertengahan Ramadhan 2015 tersebut pula Hj. Zainabon mengajukan gugatan ke mahkamah.

Kilas balik sejak keluarnya Putusan Mahkamah Agung nomor 356 K/Ag/2017 terkait perdata agama tingkat kasasi telah memutuskan perkara antara: 1. Hilmiah, 2. Tgk. Athaillah, S.IP., M.Sh., 3. Tgk. Usman bin Berdan, 4. Tgk. H. Abu Bakar bin Berdan serta 5. Rukaiyah binti Berdan kelimanya sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding; melawan Hj. Zainabon binti Hasan sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding.

Selanjutnya, terkait surat Nomor: W11/533/HK.05/05/2018 yang ditujukan kepada Tgk. Athaillah, S. IP, M. Sh. berisi Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Perkara Nomor: 290/Pdt.G/2015/MS.Lsk yang bertanggal 30 Mei 2018 sebagai Penetapan Ketua Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon bermaksud melaksanakan eksekusi pada Rabu, 6 Juni 2018 yang bertempat di tiga lokasi yakni; 1. Gampong Rawang Itek Kec. Tanah Jambo Aye, Aceh Utara, 2. Gampong Geulumpang Umpung Unoe Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, dan 3. Gampong Ulee Gle Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara.

Awal persoalan pembagian kewarisan dimulai dari diajukannya oleh penggugat yakni Hj. Zainabon sebagai istri langsung dari almarhum pimpinan Dayah Malikussaleh, Abu Panton dengan gelar kasus bertajuk Perkara Gugatan Kewarisan terdaftar nomor: 290/Pdt.6/2015/Ms-Lsk tanggal 06 Jul 2015 yang diajukan kepada Ketua Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon, Panton Labu pada 22 Juni 2015 terkait penggugat dalam hal ini Hj. Zainabon Binti Hasan lawan tergugat I Tgk. Zainal Abidin bin Berdan, tergugat II Tgk. Usman bin Berdan, tergugat III tgk. H. Abu Bakar bin Berdan serta tergugat lainnya Rukaiyah binti Berdan.

Melalui siaran persnya kepada ACEHSATU.COM, Tgk. Athaillah menyebutkan bahwa dirinya mewakili ahli waris Tgk. H. Ibrahim Bardan (Abu Panton) sebagai pihak tergugat sangat keberatan dan tidak setuju atas pihak penggugat yaitu Hj. Zainabon binti Hasan (Istri almarhum Abu Panton) terhadap keberadaan tanah yang berada dalam komplek Dayah Malikulsaleh di Rawang Itek, Kec. Tanah Jambo Aye difaraidkan oleh penggugat meskipun telah dieksekusi oleh Mahkamah Syar’iyah Aceh Utara pada 6 Juni 2018 silam.

Alasan pihak Tgk. Athaillah adalah karena sebagian besar asal usul tanah yang diinginkan pihak istri almarhum Abu Panton tersebut berasal dari sedekah jariyah, wakaf, hibah, sumbangan masyarakat dan serta bantuan pemerintah untuk pembangunan pendidikan dayah.

Athaillah juga berujar “Semasa hidup Abu Panton selaku pimpinan dayah, beliau memohon bantuan pembangunan dayah kepada masyarakat dan  pemerintah bukan demi kepentingan pribadinya agar aset dayah pabila beliau wafat difaraidhkan atas miliknya maupun ahli waris, namun ungkap Abu saat itu, semua bantuan tersebut diperuntukkan bagi kepentingan kemaslahatan umat untuk proses pendidikan di dayah,” paparnya.

Selanjutnya, selaku anak dari ahli waris (keponakan almarhum Abu Panton) dari ayahnya bernama Tgk. Zainal Abidin bin Berdan, Tgk. Athaillah mengaku sangat mengapresiasi atas keinginan sepakat dan komitmen masyarakat Aceh Utara yang tidak inginkan Dayah Malikussaleh difaraidhkan.

Bersama masyarakat pula, pihaknya bermaksud menjaga dan mempertahankan dayah sebagai kewajiban atas amanah umat yang selama ini telah dipercayakan kepada Abu Panton selaku pimpinan semasa hidupnya, karenanya ahli waris juga patut melakukan upaya mempertahankan aset tersebut.

Upaya perlindungan kepemilikan aset tanah Dayah Malikussaleh telah sampai ke tingkat Mahkamah Agung di Jakarta, kepentingan ahli waris menjadi pantas mendapatkan perhatian sebab Abu Panton selama hidupnya tidak memiliki nasab (keturunan), kekhawatirannya adalah takut adanya upaya pengalihfungsian aset yang selama ini diperuntukkan demi kepentingan pelaksanaan pendidikan dayah.

“Pelestarian pendidikan dayah sepeninggal Abu Panton dianggap sebagai hal yang lebih utama dibandingkan upaya lain semisal membagi-bagi aset dayah, apalagi semua itu bukan untuk diperjualbelikan oleh ahli waris,” lanjut Tgk. Athaillah.

“Semoga perkara gugatan meng-faraidhkan tanah dayah tidak terjadi lagi di Aceh, supaya menjadi esensi pembelajaran dan pengalaman bagi pimpinan dayah untuk lebih teliti menyangkut tempat pendidikan agama, karena dalam sejarah kedayahan di Aceh yang saya ketahui, belum pernah terjadi tanah dayah difaraidhkan,” harapnya.

Terhitung sejak 6 Juni 2018 sampai 108 hari ke depan sejak tanggal tersebut sesuai UU Nomor 5 2014 Pasal 67 masih berkesempatan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas perkara faraidh dayah yang sudah ingkrah bertanggal 30 Mei 2018 nomor W11/533/HK.05/05/2018.

Melalui berbagai komentar yang sempat dimuat di media, para tokoh Aceh Utara khususnya di Panton Labu menuturkan dukungan demi segera selesainya kisruh faraidh di lingkup Dayah Malikussaleh tersebut.

Sudah saatnya masyarakat Aceh khususnya di Aceh Utara mendukung nyata perdamaian antara dua pihak yang disarankan menempuh jalur damai demi kemaslahatan pendidikan umat khususnya bidang agama.

“Melalui pernyataan kami ini, saya perwakilan ahli waris/tergugat dari istri almarhum Abu Panton, Hj. Zainabon sebagai penggugat mengklarifikasi bahwa fitnah yang menyebutkan pihak kami ingin dan membiarkan kasus faraidh Dayah Malikussaleh berujung tanpa upaya penyelesaian yang bijak dan musyawarah, justru pihak kami paling terdepan mengupayakan proses aset dayah bisa sebesar-besarnya dimanfaatkan sebagaimana selama ini demi kepentingan pendidikan dayah, bukan demi kepentingan ahli waris ataupun istri almarhum Abu Panton” pungkas Athaillah. (*)

1 Comment

1 Comment

  1. Athaillah ZA Bardan

    29 Juni 2018 at 8:13 pm

    Peran media, khususnya AcehSatu sangat di perlukan sebagai ruang publik [Tgk. Athaillah ZA Bardan, S.IP., M.Sh]

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top