Dear PN Suka Makmue! Demi Masyarakat, Segera Eksekusi Lahan Kallista Alam!

Dalam putusan hukum tersebut, perusahaan ini dikenakan uang paksa Rp 5 juta per hari jika terlambat melaksanakan putusan perkara.
PN Suka Makmue
Penjelasan Humas PN Suka Makmue, Rangga Lukita Desnata. Dok @merdeka.com

SELASA (15/6/2021) siang itu, jarum jam menunjukkan pukul 14.00 WIB saat sejumlah sepeda motor memasuki halaman Kantor Pengadilan Negeri Suka Makmue.

Sejumlah lelaki dewasa turun dan memarkirkan sepeda motornya di area parkiran gedung Kantor Pengadilan Negeri Suka Makmue.

Seorang di antaranya mengeluarkan satu berkas dokumen di dalam amplop berwarna cokelat.

“Silakan wartawan ikut bersama kami,” ujar Kepala Desa Sumber Makmue, Kecamatan Darul Makmur, Rendy, sambil berjalan menuju gerbang utama kantor tersebut.

Sejumlah pria lain mengikuti derap langkah Keuchik Rendy.

“Kami mau memberikan surat dukungan kepada pengadilan agar segera mengeksekusi kasus pembakaran lahan gambut PT Kallista Alam,” kata Keuchik Rendy menjawab pertanyaan petugas pelayanan.

Keuchik Rendy tidak sendiri.

Ia juga membawa surat mandat dukungan enam desa lainnya yang berbatasan langsung dengan lahan PT Kallista Alam.

Eksekusi Lahan Kalista Alam
Masyarakat sedang mendengar penjelasan Humas PN Suka Makmue. Foto Yusmadi Yusuf/ACEHSATU.com

Perusahaan Kallista Alam terbukti membakar hutan gambut Rawa Tripa dan diharuskan membayar ganti rugi dan biaya pemulihan lahan sebesar Rp366 miliar.

Masyarakat dari 7 desa itu meliputi Desa Sumber Makmur, Alue Bateung Brok, Kuala Seumanyam, Pulo Kruet, Alue Raya, Alue Kuyun, dan Blang Luah langsung memasuki ruang pelayanan PN Suka Makmue.

Masyarakat sudah menunggu bertahun-tahun dan hingga Juni 2021, putusan hukum terhadap Kallista Alam belum juga dieksekusi.

Berlarutnya eksekusi atas kasus kejahatan lingkungan

Sebelumnya, pada 22 Januari 2019, Pengadilan Negeri Meulaboh sudah mengeluarkan surat penetapan eksekusi dan meminta Ketua Pengadilan Suka Makmue melakukan penjualan aset perusahaan secara lelang.

Perantaranya, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banda Aceh.

Sebagai jaminan, Pengadilan Negeri Meulaboh telah menyita tanah, bangunan, dan tanaman milik Kalista Alam di Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur seluas 5.769 hektar pada 4 Desember 2013.

Lahan yang disita merupakan sertifikasi No 27 HGU No 18/tahun 1998.

Dalam putusan hukum tersebut, perusahaan ini dikenakan uang paksa Rp 5 juta per hari jika terlambat melaksanakan putusan perkara.

Namun, hingga Juni 2021, putusan hukum terhadap Kallista Alam belum di eksekusi. Perusahaan masih beroperasi dan tanah, tanaman, serta bangunan yang menjadi jaminan masih dikuasai perusahaan.

Masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan atau di Kecamatan Darul Makmur, bertanya mengapa kasus ini belum selesai.

Kallista Alam
Rawa Tripa yang dibakar oleh PT. Kallista Alam. Foto: Paul Hilton/SOCP/YEL

“Padahal, secara hukum mereka dinyatakan bersalah,” ujar Kepala Desa Sumber Makmue, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Rendy, Selasa (15/6/2021).

Enam desa lain yaitu, Alue Bateung Brok, Kuala Seumanyam, Pulo Kruet, Alue Raya, Alue Kuyun, dan Blang Luah, menyatakan hal yang sama.

“Kami, tujuh kepala desa di sekitar perusahaan, ingin tahu bagaimana kelanjutan kasus ini. Eksekusi dapat memperjelas status lahan masyarakat di sekitar perusahaan,” ucapnya.

Pernyataan itu, disampaikan Rendy yang mewakili kepala desa tersebut saat bertemu perwakilan Pengadilan Negeri Suka Makmue.

“Kami mendukung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendorong terlaksananya eksekusi dan meminta KLHK melibatkan pemerintah desa dalam setiap tahapan proses tersebut,” ungkapnya.

Tim penilai aset dihadang oleh perusahaan

Sementara itu, informasi dari pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ternyata sudah pernah turun ke lahan Kallista Alam namun dihadang oleh pihak perusahaan.

“KLHK bersama KJPP telah dua kali coba masuk ke perusahaan untuk melakukan penilaian aset. Tapi, kami dihadang dan tidak diizinkan masuk. Kami juga telah melaporkan ke PN Suka Makmue kendala ini, karena ini wewenangnya ketua pengadilan,” ungkap Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Ditjen Gakkum, KLHK, Jasmin Ragil Utomo kepada Mongabay Indonesia, Kamis (17/6/2021).

Kallista Alam
PT. Kallista Alam didenda Rp366 miliar atas kejahatan lingkungan yang dilakukannya. Foto: Junaidi Hanafiah/Mongabay Indonesia

Seperti diketahui, Pengadilan Negeri Suka Makmue telah meminta tiga Kantor Jasa Penilaian Publik [KJPP] untuk melakukan penilaan dan perhitungan aset perusahaan.

Pengadilan telah menetapkan satu KJPP dan diambil sumpah.

Namun karena kesulitan dan tidak mendapat akses dari PT. Kallista Alam, KJPP yang telah ditunjuk menyatakan akan mundur.

Alasan Pengadilan Suka Makmue belum mengeksekusi

Humas PN Suka Makmue, Rangga Lukita Desnata, pada pertemuan dengan warga 7 desa di Rawa Tripa, Selasa ((15/6/2021) mengatakan, pengadilan hingga saat ini belum dapat mengeksekusi lelang.

Alasannya, pihaknya belum menerima daftar nilai aset PT. Kalista Alam dari KLHK.

PN Suka Makmue
Penjelasan Humas PN Suka Makmue, Rangga Lukita Desnata. Dok @merdeka.com

“Sebelumnya kami telah meminta tiga lembaga akuntan publik atau apraisal untuk menghitung aset perusahaan kepada KLHK. Dari tiga lembaga tersebut, kami telah memilih satu dan telah diambil sumpah,” ujarnya.

Rangga menambahkan, lembaga ini masih mendapat kendala. Berikutnya, jika perhitungan aset telah dilakukan baru bisa dilelang.

“Pengadilan Negeri Suka Makmue masih menunggu,” jelasnya.

Yang berwenang mengeksekusi itu pengadilan

Menanggapi pernyataan Humas PN Suka Makmue, Rangga Lukita Desnata bahwa pihaknya menunggu lembaga akuntan publik atau apraisal untuk menghitung aset perusahaan kepada KLHK.

Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Ditjen Gakkum, KLHK, Jasmin Ragil Utomo menyataan, pihaknya sebagai penggugat telah berkali meminta pengadilan agar putusan hukum yang menjerat Kallista Alam segera dilakukan.

PN Suka Makmue
Tim Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Pengadilan Ditjen Gakkum KLHK, saat turun ke Tripa, Senin (29/7/2019). (Agus Setyadi/detikcom)

“Sebenarnya yang berwenang bukan KLHK, tapi Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue. KLHK hanya membantu pelaksanaan eksekusi, seperti pengamanan dan biaya,” ujarnya seperti melansir Mongabay Indonesia. (*)