Darwati Sayangkan Kader yang Masih Membangkang

Sanksi diberikan mulai surat peringatan (SP) hingga pergantian antarwaktu (PAW).
Ketua Umum PNA, Irwandi Yusuf dan istrinya Darwati A Gani yang juga menjabat Ketua DPP PNA. Foto Net

ACEHSATU.COM | BANDA ACEH – DPP Partai Nanggroe Aceh (PNA) akan memberikan sanksi kepada kader yang tidak mengikuti struktur kepengurusan baru.

Sanksi diberikan mulai surat peringatan (SP) hingga pergantian antarwaktu (PAW).

Ketua VI DPP PNA Darwati A Gani berharap semua kader bersatu kembali setelah adanya keputusan Kemenkumham Aceh yang tidak dapat mengesahkan kepengurusan PNA versi KLB.

Darwati menyayangkan masih adanya kader yang membangkang.

“Mungkin dalam waktu dekat akan ada langkah-langkah hukum yang dilakukan partai, tentu ini sesuai aturan, karena kita sudah pelajari semuanya, dan semua itu juga harus sesuai tahapan, akan ada SP-SP berikutnya,” jelas anggota DPR Aceh itu.

“Akan ada pemanggilan, akan ada pergantian kepengurusan di fraksi, di alat kelengkapan dewan (AKD) karena di waktu 3 bulan lagi ada pergantian AKD di DPRA, pada prinsipnya kami sudah sangat soft,” beber Darwati.

Ketua II DPP PNA Yazir Akramullah mengatakan sanksi akan segera diberikan bagi yang tetap membangkang.

Ketua Umum PNA, Irwandi Yusuf dan istrinya Darwati A Gani yang juga menjabat Ketua DPP PNA. Foto Net

“Dulu pernah Ibu Darwati dan beberapa anggota DPRA dari PNA diundang menghadap Ketua Umum (Irwandi Yusuf) di (Lapas) Sukamiskin. Siapa saja yang tidak mau tunduk dan ikut dengan kepengurusan saat itu, semua dapat SP1,” kata Ketua II DPP PNA Yazir Akramullah kepada wartawan, Rabu (26/1/2022).

Yazir mengajak kader yang sempat menggelar kongres luar biasa (KLB) untuk kembali ke DPP PNA. Dua orang kader yang menjadi sorotan adalah Samsul Bahri alias Tiyong dan M Rizal Falevi Kirani.

Tiyong menjabat Ketua Umum PNA versi KLB dan Falevi salah satu pengurusnya. Keduanya saat ini merupakan anggota DPR Aceh dari Fraksi PNA.

DPP PNA telah mengeluarkan keduanya dari kepengurusan. Ketua harian kini dijabat Syakya, yang menggantikan Tiyong, dan Ketua II dijabat Yazir, yang menggantikan Falevi.

“Nah, tentu akan ada panggilan selanjutnya (untuk mereka). Ayo, kita konsolidasi, bila tidak mau ikut, tetap ada SP2, tidak mau ikut juga, tentu langkah selanjutnya PAW,” jelas Yazir.

“Tetapi harus diingat, tidak pernah kita mengangkangi hak hukum orang, tetap ada pemanggilan-pemanggilan,” lanjutnya.

Yazir mengatakan sanksi diberikan kepada kader yang tidak mau mengikuti struktur kepengurusan sekarang serta tidak mau ikut konstitusi. Pemberian sanksi disebut tidak berkaitan dengan KLB.

“Setelah SK ini keluar, tidak ada dosa kader. Sanksi terhadap kader bukan karena KLB, tapi bila tidak mau tunduk dan patuh terhadap PNA,” jelas Yazir. (*)