Dari Tender Bermasalah hingga Dokumen Palsu, PT SCY juga Bebas Cairkan Rp42,95 Miliar Sebelum Pekerjaan Rampung

Dari Tender Bermasalah hingga Dokumen Palsu, PT MCA juga Bebas Cairkan Rp42,95 Miliar Sebelum Pekerjaan Rampung
Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh

ACEHSATU.COM | BANDA ACEH – Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh telah menerbitkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Pemerintah Aceh tahun anggaran 2019.

Sejumlah satuan kerja perangkat Aceh (SKPA) dilaporkan terindikasi mengangkangi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Indikasi itu dituangkan BPK melalui laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap perundang-undangan yang dijalankan Pemerintah Aceh, tertanggal 29 Juni 2020.

Baca juga: Pansus DPRA Temukan Kelebihan Bayar Uang Aceh Capai Rp23 Miliar

Salah satu masalah yang diungkap BPK yakni terjadinya post bidding dalam proses pengadaan pekerjaan pembangunan jembatan Kilangan, yang anggarannya bersumber dari alokasi Dana Otonomi Khusus Aceh tahun 2019.

Post bidding sendiri merupakan tindakan mengubah, menambah, mengganti dan ataupun mengurangi dokumen pengadaan dan ataupun dokumen penawaran setelah batas waktu pemasukan penawaran berakhir.

Melakukan post bidding secara sengaja sama artinya dengan melanggar pasal 7 ayat 1 huruf g Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Baca juga: Apa Saja Temuan Lembaga Audit Terkait Belanja Aceh Tahun 2019?

Dalam aturan itu dinyatakan, semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa mematuhi etika antara lain menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau pun kolusi.

Pelaksanaan evaluasi pengadaan paket pekerjaan yang berlokasi di kabupaten Aceh Singkil ini dilakukan oleh Pokja Pemilihan IV. Pokja itu, berdasarkan pengungkapan BPK, tidak melaksanakan evaluasi kualifikasi sesuai dengan dokumen pemilihan.

Hasil kegiatan pengadaaan, yang menurut BPK mengalami post bidding itu akhirnya menetapkan PT SCY sebagai pemenangan.