Nanggroe

Dari Diskusi di Kantor Ombudsman Aceh: Imunisasi Vaksin Rubella Harus Terus Berjalan

“Ombudsman dalam hal ini akan mengeluarkan saran atau tindakan korektif kepada Pemerintah Aceh, hal ini untuk melindungi tingkat kematian bayi dan merambahnya wabah campak dan rubella,”

ACEHSATU.COM | BANDA ACEH — Ombudsman RI Perwakilan Aceh mengadakan diskusi terkait maraknya isu vaksin MR beberapa hari ini di media.

Berdasarkan hasil kordinasi disimpulkan bahwa imunisasi Vaksin  MR harus terus berjalan.

Diskusi tersebut dilaksanakan pada Rabu (12/9/2018) di Kantor Ombudsman.

Dalam hal ini Ombudsman mengundang para pihak, diantaranya Dinkes Aceh, Saifullah A. Gani (Jubir Pemerintah Aceh), Unicef, KP2A, Dr. Aslinar, SpA (IDAI), Nuu Husen (Rumah Singgah).

Diskusi ini bertujuan untuk mencari jalan keluar terhadap isu penyakit rubella yang sedang terjadi saat ini.

Dr. Taqwaddin mengatakan kasus ini kemungkinan terjadi karena adanya simpang siur informasi di lingkungan masyarakat.

BACA: 1,5 Juta Anak Aceh Terancam Penularan Rubella, Gubernur Diminta Cabut Penundaan Vaksin MR

Ombudsman dalam hal ini sesuai kewenangannya melaksanakan Reaksi Cepat Ombudsman (RCO) untuk mencari solusi secepat mungkin karena terkait dengan nyawa manusia, karena kesehatan merupakan bagian pelayanan dasar.

Dr. Fattah yang hadir mewakili Dinas Kesehatan Aceh mengatakan akibat dari tidak dilakukannya vaksin MR maka akan terjadi gangguan penglihatan, pendengaran, gangguan jaringan otak yang menyebabkan lambatnya si penderita dalam berpikir.

Dr. Aslinar, SpA yang merupakan praktisi dan sekaligus Sekretaris IDAI yang sedang menangani kasus tersebut menyebutkan bahwa “pada pasien rubella bisa menyebabkan radang paru, yang kemudian  pengobatannya harus diisolasi.

“Tidak boleh gabung dengan pasien lainnya,” sebut Dr. Aslinar.

BACA: Pro-Kontra Vaksinasi Ditengah Polemik Imunisasi Campak dan Rubella MR, Halal atau Haram?

Hal senada juga disebutkan oleh Nurjannah Husen selaku Relawan  Sosial Kesehatan, bahwa “masalah yang sedang ditangani oleh pihaknya rata-rata pasien tersebut tidak melakukan vaksin pada saat mereka bayi,” kata aktivis perempuan ini yang akrab disapa Kak Nuu.

Berdasarkan data, dari 2010 – 2015 kasus campak adalah 23.164. Tahun 2010 – 2015 kasus Rubella sebanyak 30.463.

Misalnya, Tahun 2013 saja ada 2.767 kasus cacat bawaan akibat infeksi bawaan Rubella di Indonesia.

Angka ini merupakan jumlah yang memprihatinkan karena butuh biaya yang sangat besar untuk menyembuhkannya.

Padahal Pemerintah sudah mensosialisasikan pentingnya suntik Vaksin MR kepada anak-anak yang disampaikan melalui berbagai media.

Mengingat besarnya dampak yang ditimbulkannya akibat tidak diimunisasi MR yang telah banyak korbannya  sebagaimana diakui oleh Firdaus Nyak Idin, Komisioner Komisi Pengawasan Perlindungan Anak menyarankan agar MPU dan Pemerintah Aceh segera bermusyawarah dan mempertimbangkan hal ini.

BACA: Hah? Ternyata MUI Bolehkan Vaksin MR Kendati Mengandung Babi, Kenapa?

Kemudian meminta kepada Plt Gub Aceh atau Dinkes Aceh untuk segera duduk bersama dengan Majelis Permusyarawatan Ulama (MPU) untuk menentukan sikap terhadap Vaksin MR.

Selanjutnya Pemerintah Aceh disarankan mengeluarkan instruksi terhadap masalah Vaksin MR, termasuk Instruksi untuk melakukan sosialisasi yang dilakukan oleh MPU Aceh.

“Ombudsman dalam hal ini akan mengeluarkan saran atau tindakan korektif kepada Pemerintah Aceh, hal ini untuk melindungi tingkat kematian bayi dan merambahnya wabah campak dan rubella,” pungkas Dr Taqwaddin, Kepala Ombudsman RI Aceh. (*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top