Opini

Dana Otsus Salah Urus Hasilkan Potret Kemiskinan di Aceh

Berbagai pihak justru masih menganggap capaian pencairan dan wujud dari praktek pemanfaatan dana Otsus Aceh tersebut masih ada yang jauh dari harapan.

FOTO | Khairil Huda Pelis

Penulis: Khairil Huda Pelis

ACEHSATU.COM | BANDA ACEH – Standar umum BPS tahun 1999 menjelaskan kriteria miskin itu adalah penduduk dalam pengeluaran tidak mampu memenuhi kecukupan konsumsi makanan setara dengan 2.100 kalori perhari, ditambah pemenuhan kebutuhan pokok seperti; rumah, pakaian, kesehatan, dan pendidikan.

Di sisi lain, Bank Dunia mengukur kemiskinan dengan tingkat pendapatan 1 atau 2 Dollar perhari.

Tingkat kemiskinan di Aceh pada tahun 1999 masih termasuk yang terendah di Sumatera. Namun, meningkat menjadi yang tertinggi pada tahun 2004. Ironisnya, situasi ini justru pada saat propinsi lainnya menunjukkan penurunan tingkat persentase kemiskinan absolut.

Hanya ada 2 propinsi se-Indonesia yang menunjukkan pertambahan jumlah orang miskin, yaitu Aceh dan Papua. Situasi ini bertolak belakang dengan pemberian label Otonomi Khusus.

Meskipun ukuran derasnya dana tidak bisa dijadikan dasar klaim terhapusnya kemiskinan, maka dana besar akan terlihat sebagai sumber daya pembangunan yang sia-sia.

Kemiskinan yang tetap tinggi bahkan meningkat juga menggelitik kita untuk mempertanyakan, apakah kemiskinan di Aceh lebih disebabkan oleh alasan-alasan kultural ketimbang struktural.

Pendapat Hadini Ismar terkait sebab kultural atau stuktruralkah masalah kemiskinan Aceh patut pula disimak.

“Kultural ada, struktural ada, ini bukan masalah yang mana yang besar atau mana yang kecil, akan tetapi pembenahan yang terukur sebelum melaksanakan atau merealisasikan pelaksanaan pembangunan di wilayah ini dilakukan terhadap kedua masalah tersebut yaitu kultural dan struktural.

Setiap yang berlabel otonomi khusus pasti diiringi dengan Dana Otonomi Khusus berarti ada yang kurang atau salah.

Pertanyaan berikutnya, kesalahan itu apakah terletak pada sistem atau pelaksanaannya?

Mengutip Nasir Djamil, (dalam Tabloid Tabangun Aceh/77/Oktober 2018/hal.6) menyatakan opininya bahwa sebaiknya Pemerintah Aceh harus fokus pada implementasi dana sesuai dengan aturan yang ada dalam UUPA dan lebih spesifik lagi pada rencana induk yang sudah disusun, jangan terus dalam kondisi seperti peta buta, ujar anggota DPR RI asal Aceh tersebut.

Dana Otsus Aceh merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan, terutama infrastruktur juga pemeliharaannya, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan serta pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan, hal ini termaktub dalam UU No. 11/2016 terkait mengatur tentang Dana Otsus Aceh, tertuang pada pasal 183.

Berbagai pihak justru masih menganggap capaian pencairan dan wujud dari praktek pemanfaatan dana Otsus Aceh tersebut masih ada yang jauh dari harapan.

Jika semakin besar pengelolaan dana oleh suatu daerah justru akan menimbulkan tingkat kesenjangan yang lebih tinggi, maka berarti ada yang tidak beres dalam pengelolaan keuangannya.

Di setiap daerah di Indonesia berbeda indikator, sebab dan alasannya. Untuk di Aceh, kemiskinan di Aceh lebih besar disebabkan oleh alasan-alasan yang kultural. (*)

*Khairil Huda Pelis merupakan mahasiswa semester akhir USM Aceh Fak. Ekonomi.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top