Dana Desa Menjadi Stimulus Perubahan Gampong di Aceh

Oleh : Dr. Zainuddin, SE.,M.Si

ACEHSATU.COM – Sejak dana desa dikucurkan pertama kali pada tahun 2015, masyarakat desa menyambutnya dengan suka cita, karena suatu bertanda baik bakal dirasakan oleh desa-desa yang ada di Indonesia.

Semangatnya yang luar biasa mungkin dengan asumsi bahwa biarkan dana mengalir ke desa-desa walaupun mungkin bimteknya belum begitu dilakukan (diawal-awal), dan mungkin ada ungkapan bahwa yang penting sekarang dananya sudah mengalir ke desa-desa.

Dan sekarang petunjuk teknis penggunaan mungkin sudah sangat sempurna, yaitu bagaimana tata cara penggunaan dan sasaran yang harus tercapai dari dana desa tersebut sudah ada rambu-rambunya.

Jadi menjadi sangat menarik atau sangat bagus sebenarnya situmuli dana desa dalam rangka merubah atau memperlancar roda perekonomian pedesaan.

Dana desa merupakan sejumlah dana yang ditransfer ke stiap desa dari anggaran negara setiap tahun, dan jumlah yang diterima keseluruhan desa paling sedikit 10% dari APBN, dan didalam penggunaannya harus transpran dan akuntabel.

Adapun tujuan dana desa yang dikucurkan diantaranya adalah 1) menghidupkan aktivitas ekonomi desa yang dapat mengentaskan kemiskinan dan dapat menghambat laju urbanisasi, 2) membangun infrastruktur desa agar tercipta peluang kerja baru di desa, 3) membangun sumber daya manusia di desa yang bersangkutan, seperti pembinaan, pendampingan dan pembinaan agar lebih tertata dan saling berhubungan, dan  4) memperdayakan dan mengembangkan perekonomian yang ada di desa yang bersangkutan.

Dari semua tujuan tersebut barangkali ada beberapa indicator untuk melihat keberhasilan alokasi dana desa, diantaranya 1) terjadi peningkatan pengetahuan masyarakat desa terhada alokas dana desa dan penggunaan dana, 2) peningkatan partisipasi masyarakat dalam meuresbang desa dan pembanunan desa, 3) adanya senergi dengan program pemerintah selain dari alokasi dana desa,  4) terjadi peningkatan pendapatan asli desa. Jadi jelas tujuan yang ingin dicapai dan indicator mengukur kebrhasilannya (dalam tulisan ini belum lengkap tapi memadai untuk kita tinjau).

Sudah lima tahun lamanya pemerintah desa (pemerintah gampong) di provinsi Aceh merasakan transfer dana langsung dari APBN yang jumlahnya lumayan besar (lebih kurang rata-rata perdesa menerima 800 jutaan pertahun).

Tentu dalam jangka waktu itu (lima tahun) sudah banyak yang diperbuat oleh pemerintah gampong di Aceh untuk memoles atau memperbaiki penampilannya dari berbagai sudut, mulai penataan pemerintahan gampong kearah lebih baik, pembangunan fisik, pemberdayaan ekonomi masyrakatnya, dan koordinasi yang berjalan baik antara pemerintah yang lebih tinggi serta lainya.

Oleh sebab itu menajdi menarik untuk kita mencoba melihat perubahan wajah desa di Aceh setelah bergulirnya alokasi dana desa selama lima tahun terkhir.

Mari kita sedikit melangkah dari wujud yang terlihat (kasat mata) bukan dengan research yang medalam namun memperkaya wawasan kita tentand wajah desa di provinsi Aceh dalam suasana menikamti alokasi dana desa.

Sepanjang kita lihat bahwa terlihat senyum dan bahagia para pemangku kepentingan di desa dan senyum itu juga terpancar dari masyarakat dengan adanya dana desa, seperti bukti pada tahun 2017/2018 saya melihat sendiri suasana keceriaan masyarakat dalam berpatisipasi dalam melaksanakan proyek pembuatan beton atau talut jalan-jalan desa di Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, dimana mereka berkerja secara bergotong royong namun dibayar seperti pekerja profesional dan sangat saya kagumi pemerintah gampong (mulai pak keusyik dan perangkatnya hingga pemuda gampong) mengatur sedemikian rupa agar seluruh masyarakat yang mau berkerja (di proyek tersebut) diatur agar dapat bagian yang sama, dan kayaknya sama juga yang terjadi di seluruh desa yang ada di Aceh.

Dan memang kenyataannya sekarang wajah-wajah jalan desa di Aceh sudah berubah yang tadinya banyak kurap (becek) menjadi mulus alias sudah dibeton semua, dan ini tidak terbantahkan manfaat nyata dan positif dari alokasi dana desa khusus diprovinsi Aceh.

Selanjutnya, mari kita melangkah lagi kepada sektor  ekonomi selain partisipasi masyarakat pada pekerjaan proyek yang dibiayai dengan alokasi dana desa, yaitu bagaimana nasibnya pemberdayaan ekonomi dalam arti menciptakan kelompok masyarakat melakukan kegiatan ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan masyarakat itu sendiri dan untuk meningkatkan pendapatan asli desa yang bersangkutan.

Dalam hal ini saya sedikit kritisi dan melihatnya ada yang tidak jalan (maaf jika salah), sama halnya pengamatan saya bahwa dalam bidang pemberdayaan ekonomi kelompok masyarakat di desa penerima dana desa sepertinya kalah banyak dibandingkan dengan pertisipasi masyarakat pada bidang pekerjaan proyek fisik, hal ini mungkin dalam bidang pemberdayaan ekonomi sedikit banyaknya perlu pemikran (narartif) agar muncul ide-ide yang pantas untuk dibiayai.

Seperti apa hakikatnya pemebredayaan ekonomi masyarakat yang dimaksud, yaitu muncul nya usaha produktif berkelanjutan dari kelompok masayarakat desa yang bersangkutan di desanya yang dapat meningkatkan pendapatan pribadi masyarakat dan dapat di share kepada tambahan pendapatan asli desa.

Sehingga, dengan tidak adanya keberhasilan pemberdayaan ekonomi masyarakat maka dengan sendirinya pendapatan asli desa pasti tidak ada. Karena terlihat sekali pendapatan desa hanya semata-mata dari alokasi dana desa dan program pemerintah lainnya.

Jika boleh disarankan sesungguhnya program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang harus menjadi prioritas, karena bisa jadi program alokasi dana desa sewaktu-waktu ditiadakan dan bila ini terjadi maka desa (gampong) di Aceh sudah bisa mandiri dengan adanya kelompok usaha masyarakat yang bisa mendatangkan pendapatan asli desa yang bersangkutan.

Namun, memang tidak begitu menarik pada pelaksanan program ini (pemberdayaan ekonomi masyarakat) karena menyangkut aliran dana tidak cepat untuk dinikmati atau tidak seperti mendapat upah pada pengerjaan proyek fisik.

Disini harus ada peran perencanaan dari elemen pemerintah lebih tinggi dalam hal bagaimana mensiasati agar program ini bisa berjalan, yaitu menyakut perencanaan awal, penyusunan anggaran, penentuan bentuk usaha, share dengan desa, bentuk komitmen dengan para pihak, bentuk pertanggunjawaban, dan hingga pola pengawasan usaha, serta termasuk studi kelayakan usaha.

Karena kita mengetahui juga bahwa jika semua diserahkan kepada pemerintah gampoeng untuk membuat kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat pasti kurang jalan, karena bisa jadi menyangkut tingkat pengetahuan dan pola fikir yang belum bisa mencapai pada tataran yang dimaksud, dan sekali lagi saran saya harus ada keterlibatan manajemen dari pemerintah  yang lebih tinggi.

Sehingga, wajah desa (gampong) mengenai kemunculan kelompok usaha masyarakat desa sepertinya masih kusut alias buram alias kurang bergairah dari penggunaan alokasi dana desa.

Dan karena wajah yang ini masih belum secerah partisipasi pada proyek pembanguan jalan-jalan desa bukan berarti tidak akan bisa cerah dikemudian hari, masuh tersedia waktu dan tidak terlambat untuk dilakukan apalagi proyek fisiknya relatif sudah selesai (sudah lima tahun). Dan tidak salah pak keuchik gampong untuk berkonsultasi dengan pemerintah lebih tinggi atau orang-orang yang dianggap memiliki pengetahuan untuk menjalankan program pemberdayaan ekonomi masyarakat, maksudnya dengan hidupnya program ini diharpakan desa-desa di Aceh bisa miningkat status menjadi desa mandiri yang sedikit banyaknya tidak lagi sangat bergantung pada bantuan pemerintah, dan adanya stock modal melalui pendapatan asli desa.

Dengan demikian, kontribusi alokasi dana desa  terhadap wajah desa (gampoeng) diprovinsi Aceh secara umum sudah mengarah sedikit cerah dan tersenyum, tetapi belum bisa senyum lepas dan wajah belum berseri-seri memancarkan kebahagiaan karena faktor ekonomi belum sangat jelas dan malah kemiskinan sepertinya betah di desa.

Kenapa tak bisa berseri-seri karena belum adanya kelompok usaha yang diformulasikan dengan memanfaatkan alokasi dana desa untuk rakyat desa. Dan yang paling penting juga pengentasan kemiskinan juga amanat atau tujuan dari alokasi dana desa, dan cara mengentaskan kemiskinan tak lain dan tak bukan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Inilah tulisan pendek tentang wajah desa di Aceh dengan memanfaatkan alokasi dana desa dengan kesimpulan bahwa wajah desa sudah tersenyum walapun masih belum bisa senyum lepas. Wasslam, doa kita covid-19 segera berakhir dan kita semua bisa senyum kembali. (*)

Penulis: Pengamat Ekonomi dan Kebijakan Publik, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Serambi Mekah (USM) Aceh Putra Pidie Jaya