Daftar Kasus Korupsi di Aceh yang Masuk Radar KPK

Daftar Kasus Korupsi di Aceh yang Masuk Radar KPK

ACEHSATU.COM | BANDA ACEH – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menggelar rangkaian koordinasi dan supervisi terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani institusi penegak hukum di Aceh.

Kegiatan yang berlangsung pada 13-18 Juli 2020 berfokus 4 kasus penanganan kasus tindak pidana korupsi (TPK) oleh Polda Aceh. Sementara di Kejati Aceh berjumlah dua kasus korupsi.

Namun untuk Kejati Aceh, salah satu kasus yang disupervisi KPK, berkas perkaranya sudah dinyatakan lengkap atau P-21.

Kasus dimaksud adalah, dugaan TPK pekerjaan perencanaan untuk paket kegiatan pembangunan Terminal Pelabuhan Penyeberangan Balohan Sabang tahun 2016 sebesar Rp633.975.000 pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS), yang disidik Kejari Sabang sejak tahun 2018.

“Berikutnya KPK akan membantu fasilitasi ahli yang akan dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam proses persidangan,” ujar Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (19/7/2020).

Berikut daftar kasus korupsi di Aceh yang disupervisi KPK.

Polda Aceh:

1. Dugaan TPK pada kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan pada Dinas PUPR Kabupaten Simeulue yang bersumber dari dana APBK Kabupaten Simeulue tahun 2017. Kasus ini mulai disidik Polda Aceh pada tahun 2020.

2. Dugaan TPK penyalahgunaan kewenangan penggunaan uang atau anggaran Pemkab Gayo Lues bersumber dana APBD 2003-2006 yang mulai disidik oleh Polda Aceh dan Polres Gayo Lues pada tahun 2013.

3. Dugaan TPK pada pembangunan pasar ikan dan pasar sayur Keude Bakongan Kabupaten Aceh Selatan dengan nilai kontrak Rp1.648.389.000, yang bersumber dari dana APBA tahun anggaran 2016 yang dilaksanakan oleh CV. Cahaya Artha Mulia dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh yang mulai disidik oleh Polres Aceh Selatan pada tahun 2017.

4. Dugaan TPK pengangunan instalasi air bersih bio teknologi di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh utara tahun 2011 anggaran Rp2.425.250.000, dari APBA tahun 2011 yang mulai disidik oleh Polres Lhokseumawe pada tahun 2016.

Kejati Aceh:

1. Dugaan TPK pembangunan pusat pasar kegiatan revitalisasi pasar tradisional dana DAK tambahan usulan daerah (Tahap 1) tahun 2015 dengan sumber dana alokasi khusus (DAK) tambahan usulan daerah tahun 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp12.620.000.000 serta pembangunan revitalisasi pasar Kecamatan Simpang Kiri tahap II (DAK tambahan 2015) tahun 2016 dengan sumber DAK tambahan usulan daerah tahun 2015 dengan nilai kontrak Rp16.384.265.000 pada Dinas Perindustrian, Pertambangan, Koperasi dan UKM Kota Subulussalam.

2. Dugaan TPK pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKPBPBS) pada pekerjaan perencanaan untuk paket kegiatan pembangunan Terminal Pelabuhan Penyeberangan Balohan Sabang tahun 2016 dengan anggaran sebesar Rp633.975.000, yang mulai disidik oleh Kejari Sabang pada tahun 2018. (*)