Covid-19 dan Kemiskinan di Provinsi Aceh

Oleh: Dr. Zainuddin, SE, M.Si

ACEHSATU.COM – Diakui atau tidak Provinsi Aceh sebelum wabah Covid-19 sudah digolongkan kepada provinsi yang rakyatnya paling miskin di pulau Sumatera, walaupun hal itu dibantah oleh pemangku kepentingan dan beberapa akademisi.

Pada hakikatnya kemiskinan di Provinsi Aceh terdiri dari kemiskinan absolute dan keminskinan relative.

Kemiskinan absolute merupakan rakyat bila dilihat dari kemempuan sumber daya ekonomi memang sangat lemah dan tak berdaya yang banyak mendiami sebagian besar di daerah pedesaan yang tidak memiliki luas lahan pertanian yang memadai, dan mereka kebanyakan satu keluarga hanya menggarap sawah untuk bertani rata-rata dibawah 1/3 hektar saja dan bahkan mereka tidak memiliki area pesawahan, dan kelompok ini biasanya menjadi pekerja lepas harian yang pekerjaannya tidak menentu.

Kemudian kemiskinan absolute ini juga diderita oleh penduduk perkotaan yang kebanyakan mereka tidak memiliki usaha tetap dan juga bagi mereka tidak memiliki pekerjaan tetap atau dengan kata lain penduduk perkotaan yang pekerjaannya serabutan dan tidak menentu. Dan kemiskinan absolute juga diderita oleh kaum nelayan yang tinggal dipesisir pantai dimana mereka hanya sebagai pekerja nelayan tradisional dan mengharap upah.

Kenapa bisa tergolong kepada kemiskinan absolute? Karena mereka rata-rata tidak memiliki modal selain tenaga dan baisanya hasil tangkapan tidak bisa diolah untuk menambah nilai ekonomi karena tidak memiliki fasilitas dan skil.

Selanjutnya, kemiskinan relative yang merupakan masyarakat memiliki kemampuan sumber daya ekonomi dalam rangka pemenuhan kebutuhannya, akan tetapi mereka sangat rentang akan terjerumus kepada kemiskinan lagi atau dengan kata lain kemiskinan ini disebabkan pendapatan yang kurang dibandingkan dengan yang lain.

Kemiskinan relative diprovinsi Aceh banyak diderita oleh penduduk perkotaan khususnya para pekerja non skill dan sebagia kecil penduduk desa yang rajin berkerja namun mereka rata-rata sangat rentang pada keadaan, dimana apabila satu saja tulang punggung keluarga menderita sakit, maka mereka akan langsung berdampak pada kekurangan sumber daya ekonominya.

Kemudian penduduk pesisir sebagai nelayan ada juga yang termasuk kemsikinan relative karena bagi mereka nelayaan ada masanya panen besar hingga membuat mereka bisa memenuhi kebutuhannya akan tetapi itu sangat peka terhadap iklim dan pasar, sehingga pendapatan mereka bisa secara tiba-tiba sangat berkurang.

Lantas Bagaimana Solusinya?

Solusi atas dua kubu kemiskinan tersebut sebenarnya ada dilakukan oleh pemangku kepentingan tetapi dari sudut pandang saya sangat minimal, yaitu baru pada tataran penanggualang bersifat tanggap darurat, seperti pemberian bantuan sosial dan bantuan rumah dhuafa walaupun dalam pelaksanaannya kadang-kadang masih terlihat tidak adil, umpanya ada keluarga yang sebenarnya tidak patut menerima bantuan sosial tetapi menjadi penerima dan hal ini memang tidak bisa dielakkan karena sangking banyaknya kaum miskin ditambah lagi mental atau kualitas dari yang membagi mungkin agak rendah.

Padahal bila dilihat dari kemampuan budget provinsi Aceh yang merupakan daerah otonomi khusus bisa saja pengentasan kemiskinan yang ada sebelum Covid-19 bisa dilakukan dengan radikal dan akan tertuntaskan walaupun tidak seratus persen namun bisa diatas enam puluh persen dari kaum miskin absolute dan relative menjadi tidak miskin lagi.

Bagaimana solusi radika dimaksud? Yaitu potensi budget yang ada diarahkan seoptimal mungkin pada kepentingan rakyat seperti program pemberdayaan ekonomi pedesaan yang diawasi secara melekat agar bantuan modal kerja dipergunakan bagi kelompok usaha bisa tepat sasaran, dan pembangunan fisik yang mendukung perekonomian rakyat seperti irigasi, fasilitas-fasilitas untuk nelayan, jalan-jalan penghubung pekebunan walaupun ini semua sudah dilakukan akan tetapi masih belum ada penambahan yang signifkan, yang paling penting sebenarnya adalah mencetak sawah-sawah baru yang signifikan untuk dibagi (diataur sesuai peraturan) kepada petani, merestrukturisasi pasar-pasar tradisional, dan yang tidak kalah penting melakukan relokasi penduduk ketempat-tempat potensial secara ekonomi.

Solusi radikal ini bisa dilakukan oleh pemerintah Aceh (eksekutif dan legislatif), yaitu disisi eksekutif sebagai pihak yang mengeksekusi program benar-benar bekerja hendaknya tanpa cela yang artinya terhindar dari malpraktek dan ikhlas demi rakyat dan mengharapkan ridha Allah Swt karena kita sebagai muslim, dan pada sisi legislatif mengarahkan dana aspirasinya kepada aktivitas ekonomi rakyat bukan hanya sekedar konsumtif saja dan diawasi dimana tetap juga hendaknya tidak terjadi malpraktek (bahasa lain dari korupsi) dan ikhlas serta mengharapkan ridho Allah. Dengan demikian, apabila ini dilakukan insya Allah Aceh tidak lagi termiskin namun akan berubah menjadi termakmur.

Belum lagi penyelesaian atas kemiskinan yang ada dilakukan secara sungguh-sungguh sudah datang malapetaka yang dahsyat secara global, yaitu wabah covid 19.  Wabah ini mengakibat masyarakat harus beraktivitas sesuai protokol kesehatan untuk memutuskan penyebarannya yang banyak membatasi gerak langkah manusia dalam beraktivitas, maka dengan sendirinya akan berakibat pada pendapatan masyarakat itu sendiri.

Provinsi Aceh dapat dilihat sekarang memang tidak begitu parah paparan Covid-19. Namun, dikarenakan protokal kesehatan harus tetap diberlakukan, maka dampaknya tetap akan menjadi pelambatan aktivitas perekonomian. Dengan tejadi pelambatan aktivitas ekonomi yang terjadi di Provinsi Aceh, maka suka tidak suka ada masyarakat yang terdampak tidak ada lagi pendapatan dan menurunnya pendapatan secara signifika, sehingga yang tadinya dia hidup tidak miskin maka dengan sendirinya akan menjadi miskin.

Oleh sebab itu, akan terjadi penambahan kemiskinan baru bagi masyarakat provinsi Aceh yang disebabkan oleh wabah Covid-19.

Kenapa covid 19 bisa mengakibatkan kemiskinan bagi masyarakat Aceh? Karena masyarakat Aceh yang merupakan bagian dari masyarakat global yang hidup pada zaman modern terpola bergaya hidup konsumtif.

Dimana, pola hidup konsumtif sangat peka terhadap kondisi aktivitas ekonomi, yaitu apabila sedikit saja pelambatan aktivitas ekonomi terjadi, maka akan mempengaruhi derajat hidup masyarakat menurun berkali lipat.

Hal ini terjadi untuk masyarakat dunia usaha dan pekerja swasta, karena  dengan keadaan pelambatan ini banyak usaha yang sangat menurun pendapatannya, dan malah harus memutuskan (PHK) karyawannya, dan begitu jauag dengan para petani yang tadinya hidup tidak miskin bisa beruabah menjadi miskin karena pelambatan aktivitas ekonomi, karena para petanipun sekarang tidak memiliki stock untuk kebutuhannya, dan ditambah lagi bertani zaman sekarang sangat dipengaruhi oleh situasi pasar, karena pasar sudah terjadi pelambatan dengan sendirinya para petani akan terdampak.

Begitu juga dengan para nelayan ikut terdampak dengan wabah ini, maka banyak nelayan yang tadinya tidak miskin akan menjadi miskin pada akhrinya. Namun, yang bertahan dalam situasi ini dalam jangka pendek adalah para pekerja formal alias pegawai yang digaji oleh negara dan para orang kaya yang memiliki deposito besar.

Para rakyat miskin absolute dan relative sebelum Covid-19 belum selesai penanganannya ditambah rakyat miskin baru akibat wabah ini, maka akan semakin menderita dan komplit permasalahan yang dihadapi provinsi Aceh.

Bila keadaan ini tidak dikelola dengan sungguh-sungguh dan benar, maka bukan tidak mungkin akan terjadi huru hara atau kegaduhan sosial ditengah-tengah masyarakat, dan yang paling ekstrim adalah aka ada situasi kelaparan dari sebagian masyarakat akibat dari pola penanganan yang tidak benar. Dan kenapa titik aman hanya jangka pendek untuk pegawai formal dan orang kaya dalam keadaan wabah ini karena bisa jadi negara tidak memiliki arus dana untuk membaiayai aparaturnya, negara mendapatkan pendapatan dari pajak para pengusaha sedangkan para pengusaha tidak bisa lagi beroperasi normal, maka dengan sendirinya Pendapatan Negara tidak ada dan bila berlangsung lama maka dapat dipastikan ketersediaan budget negara akan menipis.

Begitu juga dengan orang kaya yang memiliki stock juga akan tidak aman dalam jangka panjang bila situasi ini tidak terkendali karena disekelilingnya berada orang-orang miskin yang lapar, maka pasti akan terjadi penjarahan dan pengambilan secara paksa atas harta orang kaya tersebut oleh rakyat yang sedang dilanda kelaparan.

Akhirnya, apabila tidak ditangani dengan benar masalah ini, maka tergambar dengan jelas dampak dari wabah Covid-19 secara nasional maupun secara khusus bagi Provinsi Aceh.

Solusi penangan covid 19 secara nasional telah dijalankan di Indonesia terlihat masih amat tidak singkron antara kebijakan-kebijkan para elit, ibarat kata jika diasumsikan elit sebagai tim pemain bola, maka ada anggota tim memasukan bola ke gawang sendiri, seperti contoh ada kebijakan melarang mudik disatu sisi namun disisi yang lain memperbolehkan operasi moda transpotrasi (yang bukan pengecualian) beroperasi dan lainya.

Hal seperti ini yang membuat kebingungan ditengah-tengah masyarakat. Nah, untuk tingkat daerah provinsi terlihat sedikit lebih tegas dan sistematis dalam penanagan penyebaran wabah ini. Sebagai contoh dari tindakan para gubernur untuk menekan penyebaran wabah, diantaranya ada tindakan cepat yang dilakukan oleh Pemerintah daerah Aceh dengan perlakuan jam malam dan ini membuktikan dapat meminimalisir penyebaran walaupun banyak yang mengkritik dan akhirnya dihapus.

Kemudian, strategi Gubernur DKI Jakarta dengan idenya melakukan PSBB walaupun diawal-awal banyak elit mempertanyakan dan akhirnya dicontohkan oleh beberapa provinsi yang lain. Dan yang paling radikal diantara para gubenur adalah gubernur yang ada di Papua dengan lantang berstatemen ingin menutup daerahnya dan berani menantang para elit dipusat dan rela dipenjara demi melindungi rakyatnya.

Namun, itu semua sungguh tak berarti apabila kebijakan strategis yang dimiliki oleh elit pusat tidak bisa disatusuarakan diantara mereka dan tidak disiplinnya para masyarakat dalam menjalankanya.

Dengan demikan, harapan dalam waktu dekat terbebas dari Covid-19 menjadi tidak relevan, memang kebebasan dari Covid-19 itu tak lain tak bukan adalah harus ada vaksin yang ditemukan. Bila vaksin untuk Covid-19 belum ditemukan, maka selama itu pula kita hidup dalam situasi wabah dan beraktivitas harus taat protokol kesehatan.

Khusus bagi Provinsi Aceh yang rakyatnya sangat agamis tentu selain mengikuti protokol kesehatan juga tidak bisa diabaikan harus selalu berdoa. Dan ini dibuktikan bahwa didaerah lain takut ke masjid namun di Aceh selalu memenuhi panggilan azan ke masjid, dan ternyata memenuhi azan ke mesjid juga merupakan salah satu usaha melawan Covid-19.

Pada akhirnya kita sadar sesadarnya bahwa Covid-19 adalah bentuk ujian kecil dari yang Maha Kuasa untuk hambanya, dan apakah hambanya tersebut pinter mengambil hikmahnya itu tergantung dari pengetahuan imannya. Allah yang menciptakan dan Allah pula yang mencabutkan, semoga ummat di Provinsi Aceh terlindungi karena cita-cita paling mulia bagi orang beriman adalah mencari ridha Allah dan bahagia diakhirat kelak. Mari kita panjatkan doa dan semua diserakan kepada sang pencipta agar lekas wabah ini bisa kita lewati bersama. Amiin. (*)

Penulis: Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Serambi Mekah (USM) Aceh*

Lihat juga Video Ini: