Cerita Bupati Aceh Besar Tegur Utusan Kemenkes karena tak Berhijab

Bupati Aceh Besar Mawardi Ali kembali menjadi sensasi di media massa, pasalnya sikapnya menegur utusan dari Kementerian Kesehatan, dr Desriana E Ginting untuk mengenakan jilbab selama berada di Aceh telah menjadi topik hangat di banyak platform media besar nasional.
Bupati Aceh Besar Tegur Utusan Kemenkes
Bupati Aceh Besar Mawardi Ali dan utusan Kemenkes (dok. Pemkab Aceh Besar)

Bupati Aceh Besar Tegur Utusan Kemenkes

ACEHSATU.COM | ACEH BESAR — Bupati Aceh Besar Mawardi Ali kembali menjadi sensasi di media massa, pasalnya sikapnya menegur utusan dari Kementerian Kesehatan, dr Desriana E Ginting untuk mengenakan jilbab selama berada di Aceh telah menjadi topik hangat di banyak platform media besar nasional.

Tim utusan Kemenkes datang ke Kabupaten Aceh Besar, Aceh, untuk program eliminasi penyakit malaria yang dilaksanakan selama tiga hari di Aceh Besar.

Kisah bermula saat utusan Kemenkes menggelar rapat bersama Bupati Aceh Besar Mawardi Ali. Rapat digelar di gedung Dekranasda di Desa Gani, Aceh Besar, Rabu (16/6/2021).

Saat itu Mawardi menyampaikan bahwa di Aceh kaum perempuan menggunakan jilbab ketika berada di tempat umum.

“Mohon maaf, Ibu, kita di Aceh dan Aceh Besar, khususnya bagi wanita di tempat umum, harus menggunakan hijab,” kata Mawardi Ali dalam keterangan Pemkab Aceh Besar, Kamis (17/6/2021).

Bupati Aceh Besar Tegur Utusan Kemenkes
Bupati Aceh Besar Mawardi Ali dan utusan Kemenkes (dok. Pemkab Aceh Besar)

Hal ini dilakukan oleh bupati Aceh Besar untuk menampakkan ghirah Islam di Aceh supaya tamu-tamu yang datang ke Aceh dengan budaya yang berbeda tetap menghormati pelaksanaan syariat Islam dan adat istiadat di Aceh, khususnya di Aceh besar.

Menanggapi teguran dari Bupati Aceh Besar Desriana pun meminta maaf. Ia mengaku belum mengetahui aturan memakai jilbab di Aceh.

“Mohon maaf, Bapak, saya belum tahu dan belum ada yang beri tahu sebelum Bapak Bupati sendiri,” kata Desriana.

Mawardi memang dikenal sebagai bupati yang mempunyai semangat tinggi untuk memastikan bahwa Syariat Islam diterapkan dalam setiap aspek kehidupan di wilayah kepemimpinannya. Sebelumnya Mawardi juga mengeluarkan kebijakan yang tak kalah kontroversialnya juga, ia mengirim surat kepada seluruh general manager maskapai penerbangan di Aceh pada 18 Januari 2018 lalu. Isi surat bernomor 451/65/2018 itu mewajibkan pramugari yang melayani rute Aceh, yaitu Bandara Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang, Aceh Besar, berjilbab.

Kebijakan Mawardi ini hangat diberitakan di seluruh media dan tv nasional. Banyak kalangan menilai kebijakan ini tidak masuk akal karenan itu adalah bandara internasional, namun Mawardi menimpali bahwa kebijakan ini untuk memastikan pelaksanaan syariat Islam di seuruh wilayah kepemimpinannya juga untuk menunjukan ghirah pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

Tak beda jauh dengan pro kontra kebijakan sebelumnya, sikap Mawardi menegur utusan kemenkes ini juga menuai kritik pedas dan tajam. Di media sosial, berbagai hujatan dilontarkan netizen dalam menanggapi sikap bupati Aceh Besar ini, salah satu bazzer pro pemerintah, Ferdinand Hutahaean bahakan menggunakan kata yang bisa dibilang tidak sopan dalam menaggapi ha ini.

“lama-lama bulu ketek orang pun diurus sama dia,” tulis Ferdinan di salah satu akun sosmednya.

Untuk diketahui bahwa wilayah provinsi Aceh memiliki kekhususan kewenangan yang seluas-luasnya untuk mengatur daerahnya sendiri, hal ini tertera dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (LN 2006 No 62, TLN 4633). UU Pemerintahan Aceh ini tidak terlepas dari Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005. (*)