Catatan Penting 1 April 2021

"Bangsa Acheh itu bukanlah satu bangsa yang mau menyerah seperti bangsa-bangsa lain di Hindia Belanda, yang kalau istana rajanya sudah kita ambil/kuasai maka segala perlawanan berhenti. Di Acheh tidak demikian: kalau tidak kita kuasai semua, kita tidak mempunyai kekuasaan sama sekali!"
Gerakan Aceh Merdeka
Sosok Dr. H. Yusra Habib Abdul Gani, SH. Foto HO/ACEHSATU.com

Oleh: Yusra Habib Abdul Ghani

DALAM perdebatan sengit sidang Parlemen Belanda pada 5 – 6 November 1907, Ijerman (anggota Parlemen Belanda) yang telah melihat langsung situasi politik dan keamanan di Acheh; selain mengutuk keras tindakan biadab serdadu Marechaussee di Acheh, juga menyimpulkan bahwa:

“Bangsa Acheh itu bukanlah satu bangsa yang  mau menyerah seperti bangsa-bangsa lain di Hindia Belanda, yang kalau istana rajanya sudah kita ambil/kuasai maka segala perlawanan berhenti. Di Acheh tidak demikian: kalau tidak kita kuasai semua, kita tidak mempunyai kekuasaan sama sekali!”

Wali Negara, Tengku Hasan di Tiro semasa hidup, dalam Pidatonya sering mengutip ucapan Ijerman, termasuk dalam Pidato pada Rapat Sigom Donja (19 Juli 2002) di Stavanger, Norwegia.

Tegasnya, kalau pemimpin sebuah negeri (Sultan atau Raja)-nya sudah ditangkap, menyerah dan Istananya sudah dikuasi Belanda, maka rakyatnya otomatis ikut pemimpin menyerah.

DALIL INI TIDAK BERLAKU DI ACHEH!

Buktinya, walaupun Tuanku Muhammad Daudsyah sudah serah diri kepada militer Belanda pada tahun 1903, tokoh para pejuang Acheh, Seperti Tengku Paya di Bakong, Tjut Mutia di wilayah Acheh Utara; Tjut Ali, Tjut Bahrin di Meulaboh; Muhammad Din di Gayo Lues melawan, walau kemudian berhasil ditangkap dan dihukum buang ke Digul, Tengku Tapa di Acheh Timur dan para pejuang lain tetap melancarkan perlawanan hingga kolonial Belanda angkat kaki dari bumi Acheh secara tidak hormat setelah Residen Belanda dibunuh oleh pejuang Acheh pada Maret 1942.

Semangat juang yang demikian selalu dipompa oleh Tengku Hasan M. di Tiro di Kèm Tajura, Libya. Pertanyaannya: Mengapa ketika Malik Mahmud, Zaini Abdullah dan Zakarya Saman menyerah kepada musuh melalui MoU Helsinki tahun 2005, disusul kemudian menukar kewarganegaraan kepada warganegara RI; para Muallimin Libya tidak meneruskan perjuangan dan mengambil alih kepemimpinan Perdana Menteri (Malik Mahmud) dan Menteri Luar Negeri (Zaini Abdullah) dan Menhankam (Zakarya Saman) yang kosong sejak tahun 2010?

Mengapa diam dan tidur selama 16 tahun (2010-2021)seperti layaknya tidur “Pemuda Kahfi”?

Dengan perkataan lain, apakah kesimpulan Ijerman (anggota Parlemen Belanda, 1907) tidak berlaku untuk Muallimin Tripoli Libya? atau tentara didikan Tengku Hasan di Tiro bermental seperti mental bangsa Jawa dan bangsa Melayu Sumatera?

Yang kalau pemimpinnya sudah menyerah, ditangkap dan khianat, lantas tentara dan rakyatnya turut berkhianat?

Diakui bahwa Darwis Jinéb adalah satu-satunya tentara GAM tamatan Libya yang berani  menantang Tengku Hasan di Tiro dengan lantang berkata: “Jika Tengku Hasan Tiro menerima paket Otonomi untuk Acheh, saya akan lawan.”

Ucapan tersebut dilansir oleh Surat Kabar terkemuka di Stockholm, Sweden 1999. Sekarang, Acheh bukan saja terima Otonomi; Malik Mahmud, Zaini Abdullah dan Zakarya Saman bahkan menyerah total, mengapa Muallimin Libya tidak melawan?????

Oleh itu, tentara Libya jangan dulu bicara soal perlunya “bersatu”.

Marilah kita hisab diri dari peristiwa “bicah Kongsi” antara Zaini Abdulah-Muzakkiar Manaf, belum dua tahun berkuasa (2012-2017); disusul kemudian dengan peristiwa “bicah Kongsi” antara Malik Mahmud-Zaini Abdullah dan peristiwa “bicah Kongsi” antara Nur Juli versus Malik Mahmud dan Zaini Abdullah; yang kita tidak tahu persis penyebabnya.

Sementara saya, sejak dari awal sudah menentukan pendirian politik untuk menolak MoU Helsinki dengan alasan ideologi perjuangan, politik, hukum dan harga diri, terlepas dari diasingkan selama beberapa tahun.

Siapa yang bersorak di belakang layar, kalau bukan INDONESIA? Bagi saya, masa berkabung itu saya manfaatkan untuk meraih gelar Doktor di UKM.

 Untuk memecah kebuntuan kekuasaan -vacum of power- inilah bangkit generasi baru Acheh yang sadar untuk meimilih dan menunjuk  seorang pemimpin tunggal bagi meneruskan kepemimpinan nasional Acheh.

Atas hasil musyawarah nasional Majlis negara Acheh yang dihadiri oleh 13 Wilayah seluruh Acheh, sepakat menunjuk  Yusra Habib Abdul Gani (Penulis) sebagai Perdana Menteri yang dibebani tugas untuk meneruskan kepemimpinan nasional Acheh.

Pada saat diloby untuk bersedia menjadi PM, saya menolak mentah-mentah.

Namun begitu jika bangsa Acheh sepakat dan bulat suara memberi amanah kepada saya, insya-Allah saya terima dan “pasang badan” dengan syarat, ke-tiga belas Ulèë Wilayah dibay´at tadi terlebih dahulu bersumpah atas nama Allah setia kepada perjuangan. 

Yusuf Jalil Peureulak yang meloby saya berjanji pulang ke Acheh untuk memastikan permintaan saya.

Alhamdulillah dengan izin Allah berhasil! Ini terjadi pada Februari 2020.

Dalam rentang masa (Februari – Desember 2020) diselenggarakan dua kali musyawarah nasional di Acheh.

Sidang pertama pada 22 Agustus dihadiri oleh 7 Ulèë Wilayah yang secara aklamasi mencalonkan Yusra Habib Abdul Gani sebagai PM.

Terakhir diadakan musyawarah Istimewa pada 3 Desember 2020, dihadiri oleh 13 Ulèë wlayah seluruh Acheh.

Musyawarah dislenggarakan lewat program zooming vertual.

Di hadapan Majlis Tuha Pheut dan Tuha lapan, 13 Ulèë wilayah saya mengucapkan sumpah disahkan oleh Qadhi Negara Acheh yang disaksikan oleh 30 peserta musyawarah.

 Jadi bukan sebagaimana dakwaan dari beberapa oknom orang Acheh bahwa, saya mendaulatkan diri dan bersumpah sendiri menjadi PM.

Saya bukan stereotype yang silau kuasa. 

Dalam konteks ini saya wajib menjaga dan merawat pristige (maruah atau harga diri) keturunan saya yang tidak ada dalam sejarahnya ´jak seunoh jabatan dan kuasa´.

Kakék saya adalah Imum Kerajaan Bukit, Kebayakan selama beberapa tahun lamanya karena diberi kepercayaan oleh Reje Ma ún; Ayah saya menjadi Geucik Kampung Kenawat selama 33 tahun berkat kepercayaan penduduk ini.

Giliran saya menjadi Sekretaris Jurusan Hukum Pidana FH-UMJ atas kepercayaan Sayuti Thalib, SH, Dekan FH-UMJ (1985-1990); menjadi Kepala Biro Penerangan GAM di Malaysia (1990-192); Pemimpin Redaksi Majalah politik  SUARA ACHEH MERDEKA (1991-1998), menjadi Ketua rombongan menduduki Kantor UNHCR Kuala Lumpur (1992); menjadi Wakil Pemerintah Acheh di Pengasingan untuk menandatangani MoU pelepasan Pelarian politik antara empat negara (Kedutaan Switzerland Kedutaan Belanda, Acheh Darussalam dan Kerajaan Malaysia di Kuala Lumpur (1996); menjadi pemimpin ASNLF di Eropah (1998-2005); menjadi salah seorang juru runding di Geneva 2000-2002.

Kesemuanya saya terima atas kepercayaan Wali Negara, Tengku Muhammad Hasan M. di Tiro.

Kon jak seunoh!

Oleh itu saya sungguh behati-hati sewaktu meng-ya-kan tawaran menjadi PM. Saya berasal dari keturunan yang pasti-pasti, berdarah Ulèë balang dari Sapoé Inéb (datu lelaki dari garis keturunan pihak Ayah); keturunan Habib Putéh  (dari garis keturunan Ibu di Kabu, Jeuram Meulaboh) dan Panglima Perang yang shahid dalam perang tahun 1904 (dari garis keturunan Nenek di Kampung Penosan) Gayo Lues. 

Jadi tidak wajar dilècèhkan oleh bijèh-bijèh bermental lamiët dan bijèh njang tjeuëk.

Saya sudah siap untuk hidup dan mati dalam perjuangan menegakkan Pemerintah Negara Acheh Darussalam. TITIKI!

Penulis adalah penerima suaka politik dari Pemerintah Denmark