Catatan MaTA: Ada 11 Pimpinan SKPA Rangkap Jabatan

Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) merilis temuan bahwa ada 11 posisi pimpinan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang rangkap jabatan.
Pimpinan SKPA Rangkap Jabatan
Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian. HO/ACEHSATU.com

Pimpinan SKPA Rangkap Jabatan

ACEHSATU.COM | BANDA ACEH – Pimpinan SKPA rangkap jabatan jadi isu menarik setelah Gubernur Nova memutasi sejumlah pejabat sebagai pelaksana tugas untuk mengisi kekosongan posisi kepala dinas atau kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).

Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) merilis temuan bahwa ada 11 posisi pimpinan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang rangkap jabatan.

Hal itu diungkap Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian kepada ACEHSATU.com, Selasa (5/1/2020).

Menurut Alfian, rangkap jabatan pada posisi strategis akan berdampak pada pengambilan keputusan-keputusan kunci yang diragukan benar-benar secara cepat dan efektif.

“Pengambil keputusan bisa saja cepat ya, tetap besar kemungkinan efektifitasnya menjadi tanda tanya,” tambah Alfian.

Hal tersebut terjadi, kata dia, karena penguasan pejabat yang ditunjuk pada bidang kerja baru ini tidak didukung dengan kemampuang menguasai isu dan kebijakan yang ada.

Dikatakan, gonta-ganti pejabat tanpa pertimbangan yang matang apalagi dilakukan dengan pola rangkap jabatan tidak akan membangun managerial di internal SKPA secara lebih baik.

“Bagaimana pimpinan yang rangkap jabatan itu, sebagai top leader, mampu  memimpin perubahan dan mengawal seluruh program yang telah direncanakan dengan kesibukan dirinya harus menjaga keseimbangan antara dua institusi yang berbeda?” kata Alfian.

Padahal kinerja organisasi seperti SKPA membutuhkan pimpinan yang defiitif sekaligus menguasai Tupoksi dengan baik.

“Jika terus rangkap jabatan, bagaimana Tupoksi itu dipahami?”

Karenanya, rangkap jabatan pada akhirnya bukan hanya akan menggangu kinerja organisasi tetapi juga akan mempengaruhi budaya organisasi itu sendiri.

“Ketika pimpinan rangkap jabatan, maka bagaimana kontrol atas kinerja organisasi juga bisa dijalannkan dengan optimal?” apa lagi dalam mengesekusi program program anggaran tahun 2021,” ujar Alfian.

Persoalan lainnya, soal penerimaan stakeholder atas kepemimpinan yang rangkap jabatan.

Alfian mencontohkan, ketika rapat kerja dengan DPRA tentu tidak akan maksimal sebab dalam pengambilan keputusan penting, dalam posisi rangkap jabatan demikian, menjadi lebih sulit dilakukan.

Pimpinan SKPA Rangkap Jabatan
Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian. HO/ACEHSATU.com

Apa lagi jika motivasi pergartian pejabat rangkap jabatan itu terindikasi karena adanya target lain dalam pengelolaan anggaran yang berpontensi melanggar ketentuan.

“Kalau ini benar akan menjadi awal preseden buruk dalam permasalahan hukum di kemudian hari,” katanya.

MaTA menegaskan, publik tau apa yang terjadi atau apa yang sedang di rencakan oleh pemerintah saat ini.

“Jadi jangan dikira “orang kecil tidak tau apa apa.”

“MaTA sangat prihatin dengan kondisi 81 anggota DPRA yang saat ini mengalami “demam tinggi” akiban musim hujan tidak dapat melakukan fungsi pengawasannya secara benar, padahal kehadiran DPRA untuk mengfungsikan perannya sebagai pengawasan sangat mendesak,” katanya. (*)