Catatan Kritis MaTA terhadap Posisi Kepala ULP Pemerintah Aceh

Gubernur Aceh, Nova Iriansyah melantik Said Anwar Fuadi sebagai kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Aceh.
Kepala ULP Pemerintah Aceh
Said Anwar Fuadi. Dok/Net

ACEHSATU.COM Gubernur Aceh, Nova Iriansyah melantik Said Anwar Fuadi sebagai kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Aceh.

Pelantikan Said Anwar menuai sorotan dari para pegiat antikorupsi.

Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian kepada ACEHSATU.com, Senin (16/8/2021) mengatakan, ada beberapa persoalan yang menjadi sorotan terhadap penetapan Said Anwar Fuadi sebagai Kepala ULP Pemerintah Aceh.

Pertama, kebijakan Gubernur Aceh melantik Said Anwar Fuadi tidak memenuhi unsur kepatutan secara aturan yang berlaku, sehingga kebijakan Gubernur Aceh melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Menurut Alfian, penetapan yang bersangkutan menyalahi Pasal 107, huruf c tentang JPT Pratama, angka 3: memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara akumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun. Sementara kepala ULP saat ini tidak memenuhi secara aturan tersebut.

Persoalan lainnya, tambah Alfian, juga bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Permenpan RI) Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Karena di dalam Permenpan tersebut juga mensyaratkan pengalaman jabatan terkait jabatan yang dilamar minimal lima tahun.

“Seharusnya Gubernur Aceh wajib berpedoman pada aturan yang telah di tetapkan sehingga kebijkanan yang tidak patut tidak terjadi,” kata Alfian.

Dittambahkan, Kebijakan Gubernur Aceh dalam menetapkan kepala ULP Aceh juga terkesan dipaksakan pada orang tertentu sehingga terjadi pengabaian terhadap aturan yang berlaku saat ini.

“Kebijakan kebijakan yang tidak patut dapat berimplikasi pada hukum dikemudian hari,” ujar Alfian mengingatkan terutama pada hasil kebijakan oleh kepala ULP dan ini menjadi presiden buruk dalam tata kelola pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Aceh.

Selain itu, dalam catatan MaTA, ungkap Alfian, Kepala ULP saat ini sudah pernah di panggil oleh pihak Kejati Aceh terkait kebijakannya menandatangani surat dan menugaskan anggota pokja untuk melakukan lelang online pembangunan gedung Oncology Centre di RSUZA.

“Kalau dari kapatutan jelas tidak memiliki kewenangan karena cacat secara prosedural hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah,” ujar Alfian.

Kepala ULP Pemerintah Aceh
Said Anwar Fuadi. Dok/Net

Alfian menegaskan, Pemerintah Aceh perlu segera untuk mengambil langkah yang patut terhadap posisi kepala ULP saat ini, mengingat sebelum ada perlawanan hukum atas kebijakan tersebut.

Karena ini akan sangat mencederai terhadap tata kelola pengadaan barang dan jasa (PBJ) di Pemerintah Aceh saat ini.

Publik pasti bertanya, kenapa kebijakan terjadi dengan menabrak aturan dan motif tertentu patut di duga terjadi sehingga yang tidak patut di pertahankan.

Dikatakan, permasalahan serius ini perlu menjadi perhatian semua pihak, terutama oleh DPRA untuk dapat mengambil langkah tegas.

“APH di Aceh juga perlu memberi penjelasan atau klarifikasi terhadap kebijakan tersebut sehingga ada kepastian hukum sebelum terjadi dampak yang luas terhadap kebijakan ULP yang akan datang,” demikian Alfian. (*)