Catatan Kritis MaTA Terhadap Kebijakan JKA

Jadi kalau mareka utarakan dengan alasan anggaran tidak cukup, jelas tidak mendasar. publik aceh sangat paham menyangkut anggaran aceh saat ini.
MaTA
Koordinator MaTA, Alfian kritisi

ACEHSATU.COM | Banda Aceh – Ditengah kisruh pemerintah Aceh terkait penghentian program JKA, Alfian selaku Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) memiliki tiga catatan kritis terhadap kebijakan tersebut.

Pertama

Tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menghentikan JKA. karna JKA merupakan salah satu program unggulan Pemerintahan Irwandi-Nova, yang meliputi pemenuhan akses layanan kesehatan gratis yang lebih mudah, berkualitas dan terintegrasi bagi seluruh rakyat.

Pemberian santunan untuk kalangan masyarakat usia lanjut, pembangunan Rumah Sakit Regional tanpa menggunakan utang luar negeri (Loan), serta mengembalikan ruh JKA yang pernah dirasakan oleh rakyat Aceh.

Jadi kalau mareka utarakan dengan alasan anggaran tidak cukup, jelas tidak mendasar. publik aceh sangat paham menyangkut anggaran aceh saat ini.

Jangan mareka kira, apa yang mareka bilang rakyat terima dan percaya. jadi tidak alasan bagi pemerintah menghentikan JKA.

Kalau pun di paksakan untuk penghentian layanan JKA maka patut diduga Anggaran Aceh 2022 sudah di bajak oleh para kartel dan ini menjadi kewajiban bagi rakyat aceh untuk melawan secara menyeluruh.

Kedua

Pelayanan atau warga yang sudah mendapatkan layanan JKA, masih banyak keluhan artinya. Seharusnya warga aceh mendapatkan layanan kesehatan yang lebih karna pemerintah aceh tiap tahun melakukan subsidi ke BPJS.

Ini menjadi masalah yang tidak pernah di tuntaskan oleh pemerintah sejak 2010 JKA di berlakukan. misalnya kita masih menemukan keluhan warga, pelayanan pasien JKA tidak mendapatkan layanan yang semeatinya.

Status sosial atau akses ke pihak rumah sakit sangat penting. kalau tidak demikian pasien tidak terlayani. obat di tangung oleh JKA tapi masih ada oknum menjual obat ke pasien dengan alasan obat paten. pasien rujukan juga di pungut biaya dengan berbagai alasan.

keluhan ini tidak terselesaikan seharunya pemerintah membuka semacam model unit komplen sehingga pasien ketika ada masalah udah tau melapor kemana dan juga masalahnya diselesaikan tampa diskriminasi dan memandang status sosial.

karna dengan anggaran yang sangat besar pemerintah aceh keluarkan tiap tahunnya harus sebanding dengan layanan yang di terima warga dengan layanan JKA.

Ketiga

persoalan penting yang harus segera terselesaikan baik secara administrasi maupun penegakan hukum. karna secara tranparansi, pemerintah aceh sampai saat ini tidak memiliki data berupa, nama dan alamat yang pernah mendapatkan layanan JKA.

Anehnya lagi sejak 2010 pemerintah tidak pernah serius pingen tau. data tersebut kesannya sangat tertutup di kuasai oleh BPJS dan pihak BPJS juga susah di akses oleh publik.

kita hanya tau jumlah jiwa tapi siapa pasien dan alamatnya yang terima layanan JKA sangat tertutup. ada pase yang menurut kami perlu di bongkar secara serius, mulai tahapan verifikasi data, kontrak, layanan, klem pihak rumah sakit ke BPJS dan tahapan akuntabilitas dan transparansi.

Tahapan ini sangat rawan terjadi tindak pidana korupsi.misalnya, tahun 2016 rekonsiliasi dengan pihak BPJS Kesehatan, hanya tercatat 2.066.979 jiwa sebagai peserta JKRA.

Artinya ada 460.061 jiwa data Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang fiktif tetapi Pemerintah Aceh tetap membayar ke BPJS.

“Akibat adanya 460.061 jiwa data NIK yang fiktif, telah terjadi kerugian keuangan Aceh pada saat itu sebanyak Rp 63,4 miliar dari total Rp 506 miliar anggaran JKRA. parah lagi yang sampai saat ini belum ada kepastian hukumnya,”

kemudian fase kontrak, kami mendengar ada indikasi terjadi komitmen fee, siapa yang terima selama ini, APH perlu memastikan apa benar atau tidak terjadi sehingga tidak menjadi liar sebagaimana dari dulu sampai sekarang berkembang.

Baca Juga: Senator DPD RI Haji Uma Ingatkan Pemerintah Aceh dan DPRA Terkait Hentikan JKA
Baca Juga: Mualem Sebut Misi Pertama Ketua DPRA Baru Adalah Pertahankan JKA
Baca Juga: JKA di Hilangkan, Steffy Burase Buka Suara Melalui Story Instagramnya