Cara Mudah Mengentaskan Kemiskinan Aceh

Heboh berita Aceh miskin tersiar ke penjuru dunia. Kenapa tidak, di sejumlah media online tanah air kabar tersebut dinaikkan secara cepat dengan narasi tajam menghujam Aceh sebagai daerah gagal sejahtera.
Hamdani.

ACEHSATU.COM – Heboh berita Aceh miskin tersiar ke penjuru dunia. Kenapa tidak, di sejumlah media online tanah air kabar tersebut dinaikkan secara cepat dengan narasi tajam menghujam Aceh sebagai daerah gagal sejahtera.

Di platform media sosial pun tak kalah ramai. Kemiskinan Aceh bahkan jadi trending topik di Twitter, ntah siapa penggagasnya namun ribuan netizen ikut mention dan mengomentarinya.

Tak pelak sindiran sinis beragam kata-kata satir tumpah di lini masa akun Twitter para netizen semakin menambah terhina nya Aceh di mata bangsa.

Padahal soal kemiskinan merupakan perkara biasa dan receh, apalagi bila vonis miskin dan sejahtera tersebut bermodalkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

Tidak bermaksud mengatakan bahwa data BPS tidak bisa dipercaya atau invalid namun bukan rahasia umum pula jika data juga bisa diproduksi sesuai kebutuhan.

Bisa jadi BPS dengan menurunkan ribuan petugas pencacah untuk melakukan pengumpulan data ekonomi penduduk dari pintu ke pintu berhasil merekam persoalan kemiskinan Aceh.

Finally, secara akademis hasil pengolahan data menyatakan Aceh provinsi termiskin di Sumatera dan peringkat ke enam secara nasional.

Tetapi bagaimana sebenarnya secara kasat mata? Ya, Aceh miskin. Indikasi apa? Banyaknya pengemis dan peminta minta disetiap sudut jalan raya, di warung kopi, komplek perumahan, bahkan ada yang menjangkau kampus serta perkantoran.

Ini sebuah realitas sosial yang menunjukkan bahwa Aceh memang miskin.

Para gelandangan yang menggantungkan hidupnya dari uluran tangan saudaranya itu tidak bisa berbuat apa-apa selain hanya meminta-minta.

Fakta ini tidak dapat dibantah meski Aceh harus menanggung malu manakala tanah Serambi Mekah disebut ramai peminta-minta.

Masih banyak lagi bukti lainnya tentang betapa tidak berdayanya bangsa, untuk menghela nasib saja tidak punya daya.

Tetapi apakah kemudian kita harus berdiam diri saja menerima apa adanya? Tentu saja tidak, kita perlu berjuang dan berusaha untuk keluar dari lingkaran kemiskinan dan masuk ke gerbang kesejahteraan.

Aceh hari ini tidak memiliki kekurangan apapun yang berarti. Berbeda dengan situasi dimana Aceh masih didera oleh konflik bersenjata dan belenggu belenggu penguasa Jawa.

Hari ini Aceh mendapatkan kesempatan untuk menata kehidupan berbangsa dan bernegara secara lebih baik untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan.

Dengan mengoptimalkan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Aceh dan pusat untuk beberapa dekade bisa menjadi modal utama menggerakkan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing agar mampu mengejar angka kesejahteraan lebih tinggi.

Memang sudah terlambat, sebab kesempatan itu sudah ada sejak 15 tahun lalu namun sekarang baru terjaga.

Tetapi kata orang, “lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali.” DOKA masih ada, DBH sektor Migas dan pajak masih berjalan meskipun tidak signifikan.

Artinya harapan masih ada. Tinggal lagi bagaimana para pengambil kebijakan untuk mengkombinasikan itu menjadi senjata yang dapat digunakan melawan kemiskinan.

Sesungguhnya musuh kita bersama adalah kemiskinan dan kebodohan. Mengapa? Sebab itulah pangkal utama yang membuat bangsa tertinggal jauh dengan bangsa lain di dunia.

Pemerintah Aceh dan Nova Iriansyah sebagai single pilot pada posisi Gubernur Aceh mesti berpikir kreatif dan tepat sasaran dalam mengalokasikan sumberdaya finansial yang lumayan besar itu.

Nova perlu belajar pada kebesaran Prof Ibrahim Hasan mantan Gubernur Aceh yang sukses memajukan Aceh dengan konsep pembangunan yang bertumpu pada sektor pertanian.

Aceh adalah pertanian, jangan bawa Aceh untuk keluar dari tradisi bertani ke budaya industri. Bukan berarti Aceh tidak bisa menjadi daerah industri yang identik dengan negara maju.

Namun semata-mata karena Aceh memiliki keunggulan yang luar biasa dari sektor sumberdaya alam. Dan sudah terbukti pertanian Aceh memang mampu menjadi penyangga pangan nasional bahkan Indonesia bisa jadi negara pengekspor.

Kendati demikian bila pun pembangunan Aceh didesain sebagai kawasan industri maka seyogyanya Industri berbasis pertanian lah yang paling tepat seperti pabrik pengolahan paska panen dan agroindustri atau agribisnis.

Memang untuk membangun sektor pertanian di zaman sekarang tidak mudah bila kita bicara di hulu.

Usaha pertanian, peternakan, perkebunan,dan budidaya perikanan perikanan saat ini tidak begitu menarik bagi generasi muda milenial.

Bekerja di bidang tani di masa sekarang tidak menjanjikan dari segi pendapatan, konon lagi dianggap pekerjaan yang tidak keren.

Kawula muda lebih percaya diri untuk bekerja di kantor atau menjadi karyawan swasta yang berpenampilan necis bersih dan rapi meski gajinya tidak seberapa alias dibawah UMP.

Sementara itu generasi yang lebih senior mulai tidak bertenaga karena dimakan usia. Mereka hanya tinggal semangat saja tanpa memiliki energi kuda untuk menggarap lahannya.

Akibatnya produktivitas turun drastis yang kemudian berimbas pada output secara agregat.

Sementara disisi lain pemerintah tidak memiliki perhatian besar terhadap sektor pertanian yang umumnya digarap oleh masyarakat secara tradisional.

Pemerintah Aceh bahkan nasional lebih tertarik mengembangkan sektor manufaktur yang padat modal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Sehingga fokus anggaran tidak lagi diarahkan pada sektor informal yang dapat menggerakkan ekonomi masyarakat kelas bawah. Justru mereka sering menjadi korban perampasan lahan oleh pemilik modal untuk mendirikan pabrik-pabriknya.

Bukan isapan jempol bila di seantero negeri ini konflik lahan masih terus berlangsung dan banyak kasus yang berakhir diujung ancaman dan pembunuhan.

Jangankan sampai ke pengadilan malah pemilik lahan yang terbalik menjadi tertuduh dan terdakwa. Aneh bukan?

Di Aceh, infrastruktur pertanian sangat buruk dan minim. Sektor pertanian di daerah seolah berada pada dilema hidup segan mati tak mau. Atau kalau makan mati ibu tidak dimakan mati ayah.

Artinya petani harus berjuang sendirian untuk bisa menjalankan usaha pertanian mereka meski seadanya. Ketika musim hujan siap-siap banjir dan saat kemarau tiba siaga pula untuk pompa air sumur dengan biaya tinggi karena mahalnya BBM.

Aceh masih kekurangan irigasi berskala besar yang mampu menampung dan mengaliri area sawah ratusan hektar seperti di Aceh Besar, Pidie, hingga ke barat selatan.

Belum lagi saluran sekunder dan tersier yang sangat penting artinya bagi usaha pertanian rakyat. Tetapi semuanya ini seakan diabaikan oleh pemerintah karena selalu tidak menjadi skala prioritas pembangunan.

Masih banyak hal lain yang sepatutnya diurai di bidang hajat hidup petani ini, persoalan subsidi pupuk, tata niaga hasil, peran Bulog, asuransi pertanian, modal tani, teknologi pertanian, sumber daya manusia, hingga political will pemerintah agar berpihak pada petani.

Namun karena waktu yang terbatas tidak mungkin kita ulas semuanya. Intinya adalah sektor pertanian bisa menjadi andalan sebagai strategi mengentaskan kemiskinan. Tingkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) secara signifikan Insya Allah rakyat Aceh sejahtera. (*)