Bupati Minta Plat Kenderaan Perusahaan di Aceh Tamiang Gunakan BL

Laporan : Erwan 

Bupati Minta Plat Kenderaan Perusahaan di Aceh Tamiang Gunakan BL  

ACEHSATU.COM | ACEH TAMIANG – Bupati Aceh Tamiang, Mursil meminta kenderaan operasional milik sejumlah perusahaan yang beroperasi  di Aceh Tamiang menggunakan plat kenderaan BL seri Aceh Tamiang.

Upaya ini dilakukan agar pembayara pajak kenderaan masuk ke Aceh bukan ke luar Aceh, selama ini sebagian besar kenderaan operasional perusahaan yang bergerak di Aceh Tamiang menggunakan  plat BK asal Sumatera Utara

“Pajak kenderaan merupakan salah satu sektor pemasukan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima daerah melalui Dana Bagi Hasil (DBH),”  ungkap Bupati Aceh Tamiang, Mursil yang di dampingi Wakil Bupati, T. Insyafuddin kepada Acehsatu.com, Selasa (8/7/2020).

Bupati mengaku dengan digunakannya plat luar Aceh, menandakan perusahaan belum sepenuhnya mendukung daerah dalam mendongkrak pendapatan pajak kenderaan nomor seri Aceh Tamiang.

“Sangat menyayangkan bagi perusahaan – perusahaan yang beroperasi diwilayah kabupaten ini belum sepenuhnya mendukung pemerintah daerah,” ujar Bupati.

Menurut Mursil informasi yang diperolehnya bukan hanya perusahaan – perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit yang masih terdapat kenderaan operasionalnya menggunakan plat diluar BL akan tetapi banyak juga mobil operasional perusahaan yang beroperasi dibidang minyak dan gas memakai plat luar daerah.

Seharusnya, kata Bupati Mursil, perusahaan – perusahaan yang beroperasi di Aceh Tamiang dapat bersinergi dengan pemerintah daerah, terutama memberikan konstribusinya melalui sektor pajak kenderaan operasionalnya tidak lagi memakai Nopol luar Aceh Tamiang.

“Bayangkan jika banyak jumlah kenderaan operasional milik perusahaan di Aceh Tamiang menggunakan Nopol luar daerah, sudah pasti pembayaran pajak kenderaannya masuk untuk daerah asal kenderaannya, bukan menjadi pemasukan bagi Kabupaten Aceh Tamiang khususnya dan umumnya Pemerintahan Aceh,” jelas Mursil.

Mursil menegaskan bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit ataupun perusahaan yang bergerak di Migas tidak ada rasa kepedulian akan hal ini, maka akan diambil langkah untuk dilakukan pendataan dan menyurati secara resmi kepada perusahaan – perusahaan yang beroperasi di Aceh Tamiang.

“Jika perusahaan tidak peduli dengan pendapatan asli daerah Aceh Tamiang, kita akan lakukan pendataan dengan menyurati secara resmi perusahaan. Tentunya upaya tersebut dilaksanakan sesuai peraturan dan perundangan berlaku,” pungkas Mursil mengakhiri. (*)