Bupati Aceh Tamiang Beraudiensi Ke Kemendageri, Urus Pemekaran Tiga kampung

Bupati Aceh Tamiang dihadapan Direktur DPA menyampaikan tentang usulan pemekaran Kampung sudah dimulai sejak tahun 2006, dan 3 (tiga) Kampung sudah menjalani 3 tahun berstatus sebagai Desa/Kampung persiapan.
Pemekaran Desa di Aceh Tamiang
Bupati Aceh Tamiang, Mursil SH MKn bersama rombongan menemui Direktur Penataan dan Administrasi Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Aferi Syamsidar Fudail, Kasie Tata Wilayah Desa, Sri Wahyu Febriaji dan Kasie Penataan Desa, Wirahman Dani Bahri di Kemendagri, Jakarta, Kamis (30/9/2021). Foto For ACEHSATU.com

ACEHSATU.COM | JAKARTA — Bupati Aceh Tamiang, Mursil SH MKn bersama rombongan menemui Direktur Penataan dan Administrasi Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Aferi Syamsidar Fudail, Kasie Tata Wilayah Desa, Sri Wahyu Febriaji dan Kasie Penataan Desa, Wirahman Dani Bahri di Kemendagri, Jakarta, Kamis (30/9/2021).

Turut hadir Kadis DPM PPKB, Mix Donal SH, Camat Rantau, Oki Kurnia S.STP, Camat Kejuruan Muda Rusni Devi M, S.STP, MM, Camat Tenggulun Dede Winatha, S.STP dan turut ikut dalam tim Bupati Aceh Tamiang, perwakilan masyarakat Sugiono, SH Ketua Aliansi Tiga Kampung Persiapan Aceh Tamiang (AKPAT).

Bupati Aceh Tamiang dihadapan Direktur DPA menyampaikan tentang usulan pemekaran Kampung sudah dimulai sejak tahun 2006, dan 3 (tiga) Kampung sudah menjalani 3 tahun berstatus sebagai Desa/Kampung persiapan.

Mursil juga menambahkan segala hal yang berhubungan dengan syarat-syarat sudah sesuai dan cukup, menyahuti surat Dirjen Bina PEMDES pada Desember 2019 yang ditujukan ke Gubenur Aceh dan Bupati Aceh Tamiang, isinya permintaan persyaratan tambahan yang menyesuaikan dengan Permendageri no 1 tahun 2017 tentang penataan Desa.

“Itu sudah kami penuhi. Nanti pihak Provinsi Aceh yang mengantarkannya. Mohon kiranya Kemendagri dapat membantu menerbitkan Kode Desa untuk pendefenitifan tiga kampung di Aceh Tamiang,” kata Bupati.

Direktur Penataan dan Administrasi Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Aferi Syamsidar Fudail menyampaikan bahwa Menteri Dalam Negeri dan Dirjen Bina Pemerintahan Desa sebelumnya sudah menerima surat dari Nasir Jamil Anggota DPR RI terkait dengan urusan pemekaran desa di Kabupaten Aceh Tamiang.

Pemekaran Desa di Aceh Tamiang
Bupati Aceh Tamiang, Mursil SH MKn bersama rombongan menemui Direktur Penataan dan Administrasi Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Aferi Syamsidar Fudail, Kasie Tata Wilayah Desa, Sri Wahyu Febriaji dan Kasie Penataan Desa, Wirahman Dani Bahri di Kemendagri, Jakarta, Kamis (30/9/2021). Foto For ACEHSATU.com

“Berdasarkan surat pemenuhan persyaratan dari kami pada tahun 2019, itu memang menjadi persyaratan Administrasi yang diatur Kemendageri,” katanya.

“Jika dokumen persyaratan sudah lengkap, nantinya segera diantarkan ke Dirjen Bina PEMDES oleh Biro Tata Pemerintahan Provinsi Aceh. Agar kami dapat melakukan verifikasi berkas dan memproses usulan pemekaran desa ke tahapan berikutnya.”

Sugiono, SH Perwakilan masyarakat 3 Kampung yang ikut dalam rombongan Bupati ke Dirjen Bina PEMDES pada kesempatannya menyampaikan tentang perjuangan dalam memekarkan Desa/Kampung sudah berjalan 15 tahun dan memang sudah menjadi kebutuhan masyarakat serta memenuhi persyaratan UU, PP dan Permendageri.

“Tidak benar jika dinilai pemekaran motivasinya karena ADD, kami mengusulkan  sejak tahun 2006 sementara Desa mulai nerima ADD tahun 2015. Kami dari tiga Kampung Persiapan di Kabupaten Aceh Tamiang meminta agar Dirjen Bina PEMDES Kemendageri RI dapat mengabulkan permohonan kami dengan menerbitkan Kode Desa Pendefenitifan 3 Desa/Kampung yaitu Mekar Jaya, Alur Mentawak dan Sumber Makmur. (*)