Bupati Abdya Mengadu ke Ombudsman

Program dimaksud adalah pembagian lahan bekas perusahaan ke warga.
Bupati Abdya
Foto dok. Ombudsman Aceh

ACEHSATU.COM | BANDA ACEH — Bupati Abdya Akmal Ibrahim membuat pengaduan ke Ombudsman Perwakilan Aceh terkait adanya instansi vertikal yang diduga menghalangi program pemerintah daerah.

Program dimaksud adalah pembagian lahan bekas perusahaan ke warga.

“Saya datang ke sini (Ombudsman) ingin menyampaikan bahwa, ada dugaan permainan dalam proses penyelesaian masalah hak guna usaha (HGU) PT. Cemerlang Abadi (CA) di Kabupaten Abdya,” kata Akmal kepada wartawan, Rabu (6/10/2021).

Akmal mengadu ke Ombudsman, Selasa (5/10) kemarin. Menurutnya, salah satu instansi vertikal di wilayahnya diduga menghalangi program pemerintah untuk membagikan lahan eks PT Cemerlang Abadi kepada warga setempat.

Namun Akmal tidak membeberkan instansi dimaksud. Akmal menyebut dirinya menginginkan persoalan tersebut segera diselesaikan.

Bupati Abdya
Foto dok. Ombudsman Aceh

“Saya ingin persoalan ini segera tuntas, Muspida Abdya sudah sepakat untuk segera menyelesaikan masalah ini. Namun ada instansi yang terkesan menghalangi,” jelas Akmal.

Dia menjelaskan, wilayah tersebut merupakan lahan yang tidak digarap oleh perusahaan. Pemerintah daerah disebut sudah tidak memberikan lagi rekomendasi perpanjangan izin untuk perusahaan tersebut.
“Terkait lahan yang menjadi objek permasalahan sudah ada putusan hukum yang berkekuatan tetap (inkrah) dari Mahkamah Agung,” ujar Akmal.

Kepala Ombudsman Perwakilan Aceh Taqwaddin Husin mengatakan, pihaknya bakal turun ke lapangan serta membahas bersama untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Dia juga bakal melihat kendala dan hambatan yang terjadi selama ini.

“Insyaallah akan kami bantu menyelesaikan kendala dan hambatan terkait rencana pendistribusian lahan untuk warga, apa lagi ini menyangkut kepentingan publik,” ujar Taqwaddin.

“Mungkin kami akan melakukan investigasi lapangan dan kemudian akan meminta klarifikasi pada beberapa pihak terkait, lalu mengadakan rapat koordinasi, yang melibatkan para stakeholder terkait masalah ini,” lanjutnya.

Ombudsman bakal menggali informasi mendalam terkait persoalan tersebut. Dia berharap, permasalahan yang dihadapi pemerintah dapat terselesaikan.

“Sehingga ada solusi yang tepat yang sesuai aturan dan putusan pengadilan,” ujar Taqwadddin. (*