Nasional

BPJS Kesehatan Adakan Rakor Bersama Sekda dan KPPN Se Aceh-Sumut

Kegiatan tersebut juga dirangkai dengan penyampaian materi dari Kementerian Keuangan RI mengenai kebijakan dan regulasi Dana Perhitungan Pihak Ketiga yang dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab.

ACEHSATU.COM | BANDA ACEH – Sesuai dengan amanat undang-undang 24/2011 tentang BPJS, salah satu tugas BPJS adalah memungut dan mengumpulkan iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja salah satunya dari segmen Pekerja Penerima Upah Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk keberlangsungan program JKN-KIS.

Untuk mensinergikan hal tersebut, BPJS Kesehatan mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) dan Rekonsiliasi Iuran Wajib Pemerintah Daerah (Pemda) Triwulan III yang dihadiri oleh  Sekretaris Daerah (Sekda) serta Kepala Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) se Aceh dan Sumut yang berlangsung selama tiga hari dimulai sejak Kamis (11/10/2018) sampai Sabtu (13/10/2018) di Banda Aceh.

Asisten II Pemerintah Aceh, Taqwallah saat membaca sambutan Sekda Aceh dan sekaligus membuka acara mengatakan, bagi Pemerintah Aceh, keterlibatan dalam mendukung program JKN-KIS yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan telah ada sejak program ini dilahirkan.

BACA: BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagkerjaan Teken Kerjasama untuk Efektivitas Program

Bahkan empat tahun sebelum BPJS Kesehatan lahir kami telah memiliki sistem layanan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dimana iuran masyarakat Aceh dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA).

Namun dukungan terhadap program JKN-KIS sebagaimana yang ditegaskan oleh Pemerintah Pusat, tidak hanya oleh Pemerintah Provinsi tapi juga dari kabupaten/kota,” kata

Taqwallah mengungkapkan bahwa masih banyak pemda kabupaten/kota yang belum membayarkan iuran wajib pemda dan iuran kepesertaan PNS yang ada di kabupaten/kotanya kepada BPJS Kesehatan.

Maka dari itu menurutnya untuk mengatasi hal tersebut dilaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi ini guna membahas kebijakan dalam program JKN-KIS khusus untuk wilayah Provinsi Aceh dan Sumut.

BACA: Sempurnakan Implementasi Rujukan Online, BPJS Kesehatan Perpanjang Masa Ujicoba

“Evaluasi ini diharapkan bisa menjadi acuan kita dalam mendukung lancarnya sistem keuangan BPJS Kesehatan di dua daerah ini, sehinggga sasaran Universal Health Coverage (UHC) berupa layanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia tahun 2019 dapat terwujud,” harapnya.

Sementara itu Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Sumut dan Aceh, Mariamah dalam sambutannnya mengatakan melalui kegiatan ini diharapkan komunikasi dan hubungan kemitraan yang terjalin menjadi lebih erat baik dalam hal pecapaian UHC, pembayaran iuran, peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan pelaksanaan bauran kebijakan lainnya.

BACA: Di Hadapan Ribuan Mahasiswa Unsyiah, BPJS Kesehatan Kenalkan Pentingnya Program JKN-KIS

“Berkat dukungan dan kerjasama yang baik selama ini dari Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Ditjend Perbendaharaaan beserta seluruh KPPN dalam pembayaran iuran dari segmen Pekerja Penerima Upah PNS baik iuran wajib pemda dan iuran PNS secara umum telah berjalan baik, tepat waktu dan tepat jumlah,” ucapnya.

Kegiatan tersebut juga dirangkai dengan penyampaian materi dari Kementerian Keuangan RI mengenai kebijakan dan regulasi Dana Perhitungan Pihak Ketiga yang dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab.

Acara tersebut turut dihadiri oleh kepala kantor cabang BPJS Kesehatan se wilayah Sumatera Utara dan Aceh.(*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top