oleh

BNPT Minta Mendagri Dorong Keterlibatan Pemda Dalam Pencegahan Terorisme

-Nasional-73 views

ACEHSATU.COM | JAKARTA – Survey oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme kembali menemukan kearifan lokal sebagai komponen paling efektif sebagai sarana pencegahan terorisme. Untuk memaksimalkan pengaplikasiannya, Kementerian Dalam Negeri diminta ikut mendorong pemerintah daerah agar terlibat aktif.

Demikian disampaikan oleh Kepala BNPT, Suhardi Alius, pada konferensi pers rilis hasil survey nasional “Internalisasi Kearifan Lokal dan Potensi Radikalisme di 32 Provinsi” di Jakarta, Selasa (10/12/2019).

“Sejak dua tahun lalu survey BNPT sudah mengatakan, kearifan lokal adalah komponen paling efektif untuk menekan radikalisme terorisme. Tapi BNPT tidak bisa berbuat apa-apa jika masyarakat tidak mempraktikkannya,” ungkap Suhardi.

Dia mengklaim, sejak survey BNPT menyebut potensi yang dimiliki kearifan lokal, banyak pihak ikut menyuarakannya. Akan tetapi hal itu dinilainya tidak akan menghasilkan manfaat jika tidak dibarengi aksi nyata. “Kami sudah minta FKPT di daerah acation, dan tolong Pemda bisa mendukungnya,” tandasnya.

Keinginan agar pemerintah daerah terlibat aktif dalam mendukung pencegahan terorisme tersebut dapat terwujud apabila Kementerian Dalam Negeri yang secara hirarki menjadi pimpinan Pemda mau ikut bersuara.

“Apalagi Mendagrinya sekarang mantan Kapolri, mantan Kepala BNPT juga. Semoga apa yang kami inginkan ini didengar dan bisa terealisasi,” tegas Suhardi.

Survey Nasional BNPT 2019 mengangkat tema “Internalisasi Kearifan Lokal dan Potensi Radikalisme di 32 Provinsi”. Hasilnya, kearifan lokal dan tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi sarana pencegahan terorisme paling efektif.

“Semakin tinggi tingkat pendidikan sebuah keluarga, semakin baik kesejahteraannya, semakin kecil potensi terpapar. Meskipun ada juga yang masih terpapar, karena dengan semakin kaya maka semakin tercukupi segala keperluannya,” jelas Suhardi.

Potensi Radialisme

Terkait potensi radikalisme di 32 provinsi yang menjadi lokasi sampling pengambilan suara, mantan Kabareskrim Polri tersebut mengaku tidak dapat mengungkapkannya ke publik karena alasan kerahasiaan. Data tersebut diakuinya sudah disampaikan di hadapan DPR RI sebagai mitra strategis, sekaligus fungsi pengawasan.

“Kemarin RDP di Komisi III kami ungkap, kami sampaikan karena mereka memiliki fungsi pengawasan,” pungkas Suhardi

Komentar

Indeks Berita