Blak-blakan Si Pengirim Karangan Bunga “Aceh Provinsi Termiskin”

Karangan bunga berupa sindiran Aceh provinsi termiskin di Sumatera itu berjejer di depan kantor Gubernur Aceh di Banda Aceh, Rabu (17/2/2021).
Aceh Provinsi Termiskin
Foto: Deretan karangan bunga di depan kantor Gubernur Aceh (Agus Setyadi-detikcom)

Aceh Provinsi Termiskin

ACEHSATU.COM | BANDA ACEH — Sindiran lewat karangan bunga soal Aceh menjadi provinsi termiskin di Sumatera memantik perhatian publik.

Balasan kemudian datang dari Pemerintah Aceh yang meminta semua pihak memaklumi kondisi ekonomi di masa pandemi.

Karangan bunga berupa sindiran Aceh provinsi termiskin di Sumatera itu berjejer di depan kantor Gubernur Aceh di Banda Aceh, Rabu (17/2/2021).

Tulisannya pun beragam.

Salah satu tulisan di karangan bunga yaitu ‘Selamat Sukses Kepada Pemerintah Aceh Atas Prestasi Provinsi Termiskin se-Sumatera’. Di bawahnya tertera pengirim ‘rakyat Aceh’.

Selain itu, ada juga tulisan ‘Selamat Sukses Kepada Gubernur Aceh Yang Telah Berhasil Merebut Kembali Juara Termiskin se-Sumatera’. Di papan bunga lain tertulis ‘Terima Kasih Pak Gubernur Telah Mempersembahkan Juara 1 Termiskin se-Sumatera’ dan pengirimnya tertulis ‘Mantan Penjilat’.

Warga yang mengirimkan karangan bunga bernada sindiran itu pun angkat bicara.

Karangan bunga itu disebut sebagai bentuk kritik sosial.

“Ini inisiatif saya, tetapi saya meminta kawan-kawan yang punya kesepahaman untuk menyumbang papan bunga. Ada yang sumbang satu papan bunga, ada yang sumbang dua papan bunga,” kata Syakya kepada wartawan, Rabu (17/2).

Syakya menyebut, pihaknya sengaja mengirim karangan bunga karena tidak dapat menyampaikan aspirasi lewat demo. Menurutnya, penyumbang papan bunga tersebut sepakat ada masalah besar dalam tata kelola Pemerintah Aceh.

Aceh Provinsi Termiskin
Foto: Deretan karangan bunga di depan kantor Gubernur Aceh (Agus Setyadi-detikcom)

“Terutama penggunaan anggaran untuk penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi,” jelas Syakya.

“Hari ini, kita ingin kritik sosial kepada jajaran Pemerintah Aceh, terutama Gubernur Aceh sebagai pengambil kebijakan dalam wujud papan bunga ini,” sambungnya.

Menurutnya, selama pandemi COVID-19 Pemerintah Aceh mengalihkan dana Rp 1,5 triliun yang diperuntukkan untuk bantuan sosial masyarakat terdampak Corona. Anggaran itu bersumber dari APBA 2020.

“Tetapi, anggaran yang sudah ditetapkan Gubernur Aceh, tidak dicairkan, dibuat menjadi silpa. Seandainya angggaran itu dicairkan, mungkin angka kemiskinan di Aceh tidak akan terdongkrak terlalu tinggi,” sebutnya.

Kritik itu lantas ditanggapi pihak Pemprov Aceh. Kepala Bappeda Aceh, T Ahmad Dadek, berbicara mengenai dampak pandemi COVID-19 bagi perekonomian.

“Para pengkritik harus sadar kita berada di masa pandemi di mana pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dan berbagai kendala yang ditimbulkan. Mulai tidak lancarnya mobilitas ekonomi, sampai dengan dibatasinya aktivitas masyarakat,” kata Kepala Bappeda Aceh, T Ahmad Dadek, dalam keterangan tertulis.

Dadek mengatakan penambahan penduduk miskin di Aceh masih di bawah nasional. Persentase penduduk miskin Indonesia per September 2020, jelasnya adalah 10,19% atau naik 0,97 poin dibandingkan September 2019 (9,22%).

“Sedangkan Aceh 2019 angka kemiskinan Aceh 15,01% tahun 2020 menjadi 15,43%. Dalam hal ini naik sebesar 0,42%, masih rendah dibandingkan dengan kenaikan secara nasional yang mencapai 0,93 poin,” jelas Dadek.

Pemerintah Aceh, kata Dadek, memiliki anggaran sebesar Rp 9.384 triliun untuk penanggulangan kemiskinan. Anggaran itu berasal dari APBA Rp 8.058 T, APBN Rp 1.285 T dan CSR 41 M.

“Total anggaran ini belum masuk Dana TP dan Tekon 2021, Dana Desa dan APBD Kab/kota,” ujarnya.

Dadek berharap penggunaan dana desa difokuskan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu, Pemprov Aceh juga bakal merangsang sektor swasta dan UMKM agar dapat bangkit di tahun ini.

Lebih lanjut Dadek menjelaskan, isu kemiskinan di Aceh berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Kemiskinan di Aceh, kata Dadek, meningkat tajam saat tahun 2000 sampai 2004 karena konflik bersenjata dan tsunami.

“Tahun 2020 angka kemiskinan kita 15,20 dan tahun 2021 ini 15,43%, ini artinya Aceh tidak bisa disamakan dengan daerah lain dan harus bekerja keras dua kali lipat,” beber Dadek.

Dia menyebutkan, Pemerintah Aceh telah mencoba berbagai strategi untuk menekan angka kemiskinan di Aceh, di antaranya dengan menekan pengeluaran masyarakat seperti program JKA, bantuan rumah layak huni, hingga meningkatkan pendapatan masyarakat dengan berbagai bantuan.

“Termasuk juga meningkatkan SDM dengan pelatihan kerja dan pendidikan, menekan transaksi ekonomi dengan meningkatkan jalan dalam keadaan baik, menjaga stabilitas pangan dan menangani dampak bencana,” sebutnya.

Selain itu, komentar juga datang dari Anggota DPR RI Dapil Aceh, Nazarudin Dek Gam. Dia menilai karangan bunga itu sebagai bentuk pukulan terhadap Gubernur Aceh.

“Karangan bunga hari ini pukulan telak untuk Gubernur Aceh. Kita minta Gubernur Aceh untuk introspeksi diri. Jangan susah komunikasi,” kata Dek Gam saat dihubungi, Rabu (17/2/2021).

Dek Gam mengaku prihatin atas munculnya karangan bunga yang memberi label Aceh sebagai daerah termiskin se-Sumatera. Padahal, menurutnya, Aceh mendapatkan dana otonomi khusus (otsus) yang besar.

“Saya yang pertama saya termasuk orang yang sangat prihatin dengan kondisi Provinsi Aceh daerah termiskin nomor 1 di Sumatera. Kenapa? Sangat prihatin karena Aceh itu mendapatkan dana otsus yang cukup besar,” katanya.

“Aceh sejak otsus dicairkan kita suda mendapat 88,6 triliun dana yang sudah masuk ke Aceh,” ucapnya.

Politikus PAN itu pun menduga ada yang salah dalam mengelola dana otsus. Menurutnya, ada kemungkinan dana otsus tidak tepat sasaran.

“Kayaknya ada yang salah urus di Aceh. Mungkin uang yang seharusnya diberdayakan masyarakat miskin, dia pergunakan untuk yang lain. Ya bahasanya salah urus saja. Uang otsus itu tidak tepat sasaran,” ungkapnya. (*)