oleh

BKSDA Lakukan Upaya Lintas Sektor Guna Pemberantasan Perburuan dan Perdagangan Satwa Liar Dilindungi

-Alam-80 views

ACEHSATU.COM | BANDA ACEH — Senin (15/10/2018) Kepala BKSDA Aceh, Sapto Aji Prabowo bersama berbagai pihak terlibat secara sinergi untuk memberantas upaya perburuan dan perdagangan satwa liar dilindungi yang semakin tinggi kasusnya di Aceh khususnya di lokasi geografis Ulu Masen.

Pertemuan tersebut secara komprehensif memaparkan berbagai temuan dari instansi/lembaga terkait seperti Balai Gakkum, BKSDA Aceh dan WCU-WCS juga FFI.



Pertemuan tersebut merupakan upaya yang bersifat lebih signifikan berbagai program ke depan diharapkan mampu mensinergikan kapasitas berbagai lembaga guna menekan bahkan menghapus perdagangan hasil perburuan satwa liar dilindungi.

Pemberantasan perburuan dan perdagangan satwa liar telah melibatkan serangkaian stakholder yang punya kepentingan perlindungan terhadap satwa liar seperti; BKSDA, Pemda, NGO, private sektor yang termasuk di dalamnya yang turut diundang pada pertemuan multisektor tersebut.

​​Perburuan dan perdagangan satwa liar dalam rangka kejahatan lingkungan hidup telah nyata mengancam dengan terorganisir secara sinergis, upaya menghadapi mereka harus melakukan upaya sinergis dan terstruktur pula,” papar Sapto, senada dengan paparan dari tim WCU-WCS.

“Pengorganisasiannya juga harus berjalan seksama dari berbagai sektor di kawasan ancaman perburuan maupun konflik satwa liar dan antarpihak yang menjadi pelaksana pencegahan, pengawasan hingga ke penegak hukum atas kejahatan bidang ini, karena kita tidak bisa terus menerus menjadikan misi dan program setiap lembaga berjalan masing-masing, lakukan seluruh tahapan secara serempak dan sinergitas yang baik,” anjur Sapto.

Lembaga FFI merilis spesies terdata paling banyak dijadikan objek perdagangan satwa liar dilindungi antaranya; burung rangkum, harimau sumatera, beruang, tring giling, gajah sumatera.

Perlunya berbagai upaya signifikan sebagai program menyadartahukan pentingnya penyelamatan satwa liar yang keberadaannya di Aceh kian terancam punah telah disepakati melalui berbagai program aktif di segala sektor.

Antaranya; melalui pelatihan-pelatihan yang dilakukan dari mulai lembaga formal, informal bahkan menyuluh dan mempersiapkan masyarakat setempat yang langsung berada di lokasi berhampiran dengan hutan teralami ancaman perburuan dan kejahatan atas satwa liar, juga yang turut mengalami konflik satwa liar.

BKSDA dan PKH 1 maupun Balai Gakkum dan lainnya sama-sama mengharapkan bahwa melalui sinergitas dan signifikansi upaya bergerak bersama sejalan untuk tujuan bersama pula. Hasilnya diharapkan ke depan terangkai secara baik road map atau pemetaan wilayah sasaran dari program.

BKSDA dalam fase selama ini juga telah pernah melakukan upaya pendekatan nonformal seperti pendekatan syariah Islam, juga program back to school, penyuluh datang ke sekolah, mengenalkan jenis-jenis satwa liar dan hal terkait perlindungannya.

Meskipun untuk konteks di Aceh sudah dilakukan namun masih perlu ditingkatkan di sekolah-sekolah di Aceh, agar generasi semakin sadar pentingnya perlindungan terhadap satwa liar dilindungi.

“Yang belum banyak adalah pendekatan melibatkan tokoh-tokoh agama untuk menyampaikan pesan-pesan konservasi alam Aceh,” ungkap Sapto.

Kegiatan pertemuan antarpihak yang turut difasilitasi FFI tersebut berjalan cukup bagus dan efektif guna menghasilkan rekomendasi bagi Pemerintah Aceh maupun bagi lembaga legislatif yang nantinya dapat menjadi masukan dan pertimbangan dalam isi Qanun perlindungan satwa liar dilindungi yang saat ini sedang proses penyempurnaannya di DPRA.

Fauna & Flora International (FFI) adalah lembaga nonprofit yang bergerak dalam bidang pelestarian dan konservasi pada dua sektor utama yaitu sektor kehutanan dan sektor kelautan.

Lembaga FFI merupakan bagian dari kemitraan dengan pemerintah Indonesia dan tersebar di beberapa pulau di Indonesia yaitu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua dan berkantor nasional di Jakarta.

Bersama dengan parapihak mencatat bahwa sejak tahun 2000 kejadian perburuan dan perdagangan harimau sumatera meningkat, termasuk satwa trenggiling dan burung rangkong menunjukkan tingkat perburuan dan perdagangan yang semakin kritis.

Dari catatan itu juga diketahui secara dramatis berkurangnya populasi burung rangkong, kehilangan mencapai 10,000 individu trenggiling sejak 2010-2015 yang diambil dari habitatnya di pulau Sumatera.

Pada aspek isu lokal di Aceh, permasalahan terkait perburuan dan perdagangan satwa liar sudah menjadi permasalahan yang masih memerlukan upaya penanggulangan baik dalam aspek preventif, preventive, refresif serta penegakan hukum.

Aceh dengan nilai sumberdaya hutannya merupakan habitat penting bagi satwa liar dilindungi, sehingga hutan Aceh masih menjadi target bagi para pemburu.

Mengingat hal tersebut maka seluruh pihak dapat memperkuat kerjasama untuk mengendalikan, menanggulangi dan melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan perburuan dan perdagangan satwa liar.

Adapun materi paparan yang disampaikan pada pertemuan adalah; Penegakan Hukum terhadap Perburuan dan Perdagangan Satwa Liar Dilindungi ; tantangan dan keberhasilannya oleh Balai Penegakkan Hukum KLHK Regional Sumatera.

Berikutnya paparan Status dan Situasi Terkini tentang Kejahatan Satwa Liar dan Dilindungi dan Upaya Penegakan Hukum di Aceh dalam strategi implementasi Role Model di Aceh oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh.

Strategi dan Komitment KPH dalam Penanganan Perburuan dan Perdagangan Satwa Liar Dilindungi Oleh Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah I Aceh (KKPH Wil. I Aceh).

Pertemuan tersebut juga menyampaikan berbagai Keberhasilan Kolaborasi Penegakan Hukum di Tingkat Tapak dan Nasional oleh tim Wildlife Conservation Unit – Wildlife Conservation Society Indonesia Program.

Pada sesi terakhir dipaparkan juga Peran FFI Aceh dalam upaya penanggulangan, pengendalian dan penegakan hukum di Ulu Masen.

Lembaga dan pihak yang terlibat dalam pertemuan tersebut sejumlah 47 peserta yang terdiri dari; Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh (Bidang Perlindungan dan Konservasi Hutan).

POLDA Aceh (Ditreskrimsus – Tipiter IV), KEJATI Aceh, UPTD KPH Wilayah I, II dan IV, UPTD KPH TAHURA Pocut Meurah Intan, Balai Gakkum Wilayah Sumatera, Jurusan Kehutanan Universitas Syiah Kuala, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala.

Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan, Federasi Ranger Aceh, Perkumpulan FLONA, WWF Aceh, WALHI Aceh, LBH Banda Aceh, Forum Konservasi Leuser, Wildlife Conservation Society, Orangutan Information Centre, CRU Aceh, Media cetak maupun elektronik (*)

Komentar

Indeks Berita