Bimtek Desa Marak di Bireuen, Anggota DPRA: Terkesan Dipaksakan, Perangkat dan Masyarakat Mengeluh

ACEHSATU.COM Anggota DPR Aceh Purnama Setia Budi meminta Bupati Bireuen mengeluarkan kebijakan moratorium (penangguhan) Bimbingan Teknis (Bimtek) menyusul maraknya perangkat desa atau gampong di kabupaten itu menggelar kegiatan tersebut.

“Banyak masyarakat mengeluh. Karenanya kami meminta Bupati Bireuen mengeluarkan moratorium bimtek bagi aparatur gampong,” kata Purnama Setia Budi, seperti dilansir Antara, Sabtu (5/6/2021).

Purnama mengatakan bimtek terhadap perangkat desa tersebut selama ini diselenggarakan pihak ketiga dengan menguras dana gampong (APBG). Kegiatan tersebut banyak dikeluhkan masyarakat hingga aparatur sendiri.

“Perangkat dan masyarakat gampong banyak mengeluh terkait pelaksanaan bimtek tersebut karena terkesan dipaksakan oleh lembaga pelatihan dengan melibatkan pihak tertentu,” ujarnya, seperti dikutip Antara.

Anggota DPR Aceh Purnama Setia Budi (Foto. Antara)

Purnama menuturkan bimtek tersebut dinilai masyarakat hampir tidak ada manfaatnya sama sekali terhadap peningkatan kapasitas, kinerja, dan kualitas pelayanan aparatur gampong. 

Bimtek itu, kata Purnama, dinilai hanya bersifat menghambur-hamburkan dana gampong saja. Di mana seharusnya anggaran tersebut dapat digunakan untuk program yang lebih penting yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. 

Jika kegiatan tersebut terus dibiarkan, tidak menutup kemungkinan memunculkan gelombang protes yang lebih luas kepada pemerintah kabupaten Bireuen, kata Purnama.

“Menurut pantauan kami arus deras penolakan bimtek ini sudah tidak dapat dibendung lagi. Tidak bisa disembunyikan lagi bahwa masyarakat luas sudah sangat resisten terhadap keberadaan proyek bimtek tersebut,” kata Purnama.

Purnama berharap Bupati Bireuen Muzakkar A Gani berani mengeluarkan kebijakan moratorium bimtek tersebut untuk dua tahun ke depan. Serta melakukan evaluasi menyeluruh dengan melibatkan berbagai stakeholder strategis.

“Ini penting untuk membuka ruang partisipasi sehingga formulasi bimtek lebih bersifat button up. Tidak seperti yang terjadi selama ini yang terkesan top down, bahkan dengan berbagai modus pemaksaan,” demikian Purnama. (*)