oleh

Bermodus Audit Penggelembungan Dana, 21 Karyawan PT Laot Bangko Dipecat Sepihak

Laporan Rinto Berutu

ACEHSATU.COM | SUBULUSSALAM – Sebanyak 7 dari 21 karyawan teras perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Laot Bangko berencana melaporkan nasib mereka ke Dinas Tenaga Kerja Kota Subulussalam, Jumat (10/7/2020).

Laporan dimaksud terkait pemecatan secara sepihak oleh perusahaan dengan modus tuduhan penggelembungan dana sehingga menyebabkan perkebunan HGU itu mengalami kerugian.

“Kami dituduh menggelembungkan dana sejak tahun 2017-2019. Kami diaudit pada bulan April lalu di kantor PT Laot Bangko Medan, kemudian tanggal 12 Juni 2020, melalui kuasa hukum perusahaan,  kami disuruh menandatangani surat pemberhentian,” ungkap Abrianto Bancin.

Abrianto, yang sebelumnya sebagai Mandor I di perkebunan itu mengaku heran atas apa yang menimpa dirinya lantaran pemberhentian dengan tuduhan yang tidak sesuai aturan hukum yang berlaku.

“Jika kami benar bersalah mengapa hanya pihak perusahaan saja yang mengaudit masalah itu. Seharusnya pihak perusahaan harus melibatkan pihak pemerintah terkait, agar masalah itu transparan tanpa kesan modus tertentu,” ujarnya.

Hal serupa dialami Buang Sugianto. Dia mengutarakan kekecewaan atas perlakuan pihak perusahaan kepada dirinya.

Padahal menurut Sugianto, dia telah bekerja di perkebunan itu selama 3 tahun sebagai Asisten, tetapi yang diterimanya adalah sebuah pelecehan terhadap hak-haknya sebagai sebagai karyawan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Saya adalah warga Negara NKRI dan putra daerah Kota Subulussalam. Kewajiban saya sebagai karyawan telah saya tunaikan selama 3 tahun sebagai asisten di perusahaan itu. Tetapi pihak PT Laot Bangko memberhentikan kami tanpa alasan jelas,” keluhnya.

Disebutkan, 21 karyawan  diberhentikan secara sepihak itu meliputi 1 orang Manager, 5 orang Asisten, 5 orang Krani, dan 11 orang Mandor.

Ia berharap pemerintah daerah mendengar keluhan mereka atas perlakuaan pihak PT Laot Bangko yang tidak mengedepankan aturan hukum dan undang undang tenaga kerja yang berlaku di Republik Indonesia. (*)

Indeks Berita