Berkoperasilah Sesuai Khittahnya

JUMLAH koperasi di Indonesia saat ini mencapai 123 ribuan dengan jumlah anggota 22.463.738 orang (Kementrian Koperasi & UKM, 2020).
Dr. Azhari, SE, M.Si, Ak, CA

Oleh: Dr. Azhari, SE, M.Si, Ak, CA

JUMLAH koperasi di Indonesia saat ini mencapai 123 ribuan dengan jumlah anggota 22.463.738 orang (Kementrian Koperasi & UKM, 2020).

Sementara itu jumlah penduduk Indonesia mencapai 271 juta lebih. Artinya 8,3 persen rakyat Indonesia menjadi anggota koperasi.

Dengan demikian koperasi merupakan sebuah kekuatan untuk gerakan ekonomi kerakyatan yang notabenenya adalah demokrasi ekonomi sesuai dengan amanah UUD 1945 pasal 33, yang mempunyai jargon koperasi sebagai sokoguru perekonomian atau lokomotif perekonomian Indonesia.

Usaha menjadikan koperasi sebagai lokomotif perekonomian masih jauh panggang dari api, dengan berbagai alasan diantaranya rendahnya sumberdaya insan koperasi, permodalan, iklim usaha, manajemen dan sebagainya.

Koperasi pada dasarnya adalah sebuah bentuk usaha yang memanusiakan  manusia dalam hal pemenuhan ekonomi individu sebagai makhluk sosial. Sebagai mahkluk sosial, satu sama lain tentu saling membutuhkan dan menguntungkan.

Bung Hatta pernah mengatakan bahwa koperasi merupakan media mendidik rakyat untuk semangat percaya pada diri sendiri (self helf) dan setidaknya semangat ini menggantikan penyakit inferior complex warisan penjajah.

Tujuan didirikannya koperasi oleh pendiri bangsa ini pada saat itu adalah untuk menghalau sistem kapitalisme yang tidak sesuai dengan karakter bangsa Indonesia, yang pada prinsipnya mempunyai sikap tolong menolong dan kolektivisme.

Prinsip tolong menolong dan kolektivisme yang dianut koperasi, merupakan ciri khas bangsa Indonesia yang mempunyai tujuan dan harapan yang sama yaitu kesejahteraan bagi seluruh anak negeri dalam pemenuhan hak ekonominya.

Namun cita cita bung Hatta tersebut saat ini juga belum bisa terwujud dengan baik.

Pendirian sebuah koperasi seharusnya didasari pada kebutuhan ekonomi dan kemauan anggota, kenyataannya masih ada koperasi yang didirikan bukan kepentingan dari anggota atau masyarakat melainkan kepentingan tertentu.

Rapat anggota yang seharusnya rapat membahas mengenai  perkembangan koperasi beralih pada rapat keluarga, yang diplesetkan karena adanya azaz kekeluargaan pada koperasi.

Ada juga koperasi yang didirikan hanya mengharapkan bantuan dari pemerintah atau pun dari pihak lain, yang konon katanya penerima bantuan tersebut sarat dengan masalah didepannya.

Prinsip kemandirian (autonomy) yang selama ini kita dengungkan masih jauh dari harapan.

Koperasi tidak haram menerima bantuan, terutama bantuan peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi, pemberian kredit lunak, hibah modal kerja dan sebagainya, apalagi seperti situasi masa Covid 19 ini.

Tetapi agaknya lebih terhormat jika koperasi mengeksplorasi segala daya dan upaya perangkat yang ada di koperasi itu sendiri.

Karena kekuatan koperasi terletak pada human power bukan pada capital power. Koperasi mempunyai kekuatan pada anggotanya, dengan rasa memiliki dengan menggunakan produk dan layanan yang ada di koperasi, maka koperasi tersebut dengan sendirinya akan tumbuh dan kuat.

Ada beberapa pemikiran untuk dapat mengembalikan koperasi pada khittahnya.

Pertama, setiap pendirian koperasi harus berdasarkan kebutuhan ekonomi anggota atau masyarakat.

Hal ini tidaklah berlebihan karena mendirikan usaha secara bersama tentunya mempunyai tujuan dan harapan yaitu kesejahteraan anggota koperasi itu sendiri bukan kepentingan lain.

Kedua, pengurus dan atau pengelola koperasi hendaknya berupaya meningkatkan kapasitasnya sebagai agent dari kepentingan ekonomi anggota yang dipimpin.

Ada keunikan di koperasi, pengurus sudah tentu merupakan anggota sedangkan pengelola boleh dari anggota atau bukan dari anggota, yang pada akhirnya secara kolektif berusaha memaksimalkan kesejahteraan bagi anggota koperasi.

Ketiga, memaksimalkan pengawasan terhadap pengelolaan koperasi. Selama ini fungsi pengawasan koperasi tidak berjalan dengan baik, dengan alasan ketidaksiapan SDM pengawas koperasi.

Pengawas yang notabenenya adalah auditor internal harus mampu mengawasi roda jalannya koperasi, agar sesuai dengan kaidah dan peraturan yang berlaku yang pada akhirnya dapat meminimalisir kecurangan atau kesalahan dalam menjalankan usaha koperasi.

Keempat, meningkatkan peran dan fungsi aparatur bidang koperasi. Dengan adanya kementrian dan dinas maupun sub dinas yang membidangi koperasi di Indonesia, koperasi sebenarnya lebih diuntungkan. Karena ada orang tua yang mendidik dan mengayomi anak-anaknya.

Orang tua yang baik tentu memiliki kapasitas dan terus meningkatkan kapasitasnya sebagai orang tua untuk di berikan pada anaknya, agar anak tersebut tumbuh dan membanggakan orang tuanya kelak. Tentunya anak yang baik juga bersama orang tua harus saling berkerjasama, menghormati dan menghargai satu sama lain.

Kelima, meningkatkan kerjasama antar koperasi. Roh koperasi terletak pada kerjasama dalam menjalankan usaha memenuhi kebutuhan ekonomi anggotanya.

Dengan kerjasama antar koperasi tentunya akan berefek pada meningkatnya bargaining koperasi dalam rangka mendorong koperasi sebagai pilar perekonomian Indonesia.

Semoga gerakan koperasi dan stakeholder selalu kompak dan berusaha maksimal agar koperasi kembali pada khittahnya. (*)

Penulis adalah Dosen Pascasarjana Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) Bireuen.