Berkas Kasus Korupsi SPPD Fiktif Ketua DPRK Simeulue dan Anggota Bersama Tiga ASN, Lengkap atau P21

"Kejati Aceh sudah melengkapi pemberkasan tersangka SPPD Fiktif Yang melibatkan Anggota DPRK Kabupaten Simeulu serta sudah dinyatakan P21,"
Plh Kasi Penkum Kejati Aceh, Ali Rasab Lubis
Plh Kasi Penkum Kejati Aceh, Ali Rasab Lubis

ACEHSATU.COM | Simeulue – Berkas perkara dugaan korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) DPRK Simeulue sudah lengkap atau P21. Hal ini disampaikan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh.

Kepala Kejati Aceh Bambang Bachtiar melalui Plh Kasi Penkum Kejati Aceh, Ali Rasab Lubis menjelaskan berkas keenam tersangka yang sudah lengkap yaitu ketua DPRK Simeulue 2014-2019 berinisial M, anggota DPRK Simeulue 2014-2019 IR, dan PH anggota DPRK Simeulue tahun 2014-2019 yang juga menjabat wakil ketua DPRK 2019-2021 dan anggota DPRK tahun 2021-2024.

Sedangkan tiga lainnya merupakan ASN yaitu A, Sekwan DPRK tahun 2014-2019, kemduian R Bendahara pengeluaran DPRK Simeulue tahun 2014-2019 dan MRP yaitu PPP-SKPK Sekretariat DPRK Simeulue tahun 2014-2019.

“Kejati Aceh sudah melengkapi pemberkasan tersangka SPPD Fiktif Yang melibatkan Anggota DPRK Kabupaten Simeulu serta sudah dinyatakan P21,” sebut Ali Rasab Lubis, Rabu, (30/11/2022).

Ali Rasab menyebutkan dari hasil penyidikan, Keenam tersangka terbukti melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Ali Rasab juga menambahkan dari hasil koordinasi dengan penyidik Kejati Aceh bahwa seluruh penyerahan tanggung jawba berkas perkara, tersangka dan barang bukyi (Tahap II) akan dilakukan di Kejaksaan Negeri Simeuleu.

“Sedangkan untuk keenam tersangka tidak ditahan dengan alasan keenam tersangka kooperatif dalam melakukan pemeriksaan,” Tutup Ali Rasab Lubis.