Berakhir 2027, Gubernur Aceh Minta Pemerintah Pusat Perpanjang Dana Otsus

Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah, MT, meminta kepada Pemerintah Pusat memperpanjang bantuan Dana Otonomi Khusus (Otsus).
Gubernur Aceh Minta Pemerintah Pusat Perpanjang Dana Otsus
Foto Dok, Humas Aceh

ACEHSATU.COM | BANDA ACEH – Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah, MT, meminta kepada Pemerintah Pusat memperpanjang bantuan Dana Otonomi Khusus (Otsus).

Hal itu disampaikan Gubernur ketika bertemu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, di Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin, (23/8/2021).

“Kita mohon kiranya dapat diperpanjang. Dengan alasan proses integrasi yang belum selesai, mengingat perdamaian yang ingin dicapai adalah selamanya. Dan dengan harapan ada Lembaga simetris (KKW, MAA, MPD, MPU, BRA),” kata Nova, seperti halnya keterangan yang disampaikan oleh Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Muhammad Iswanto.

Dikesempatan itu Gubernur Aceh juga melaporkan perkembangan perdamaian serta kondisi terkini di Aceh.

Bantuan Dana Otsus dari Pemerintah Pusat untuk Aceh akan berakhir pada tahun 2027.

Gubernur Aceh yakin Menko Polhukam mendukung secara penuh terkait perpanjangan dana Otsus Aceh tersebut.

Gubernur Aceh Minta Pemerintah Pusat Perpanjang Dana Otsus
Foto Dok, Humas Aceh

“Harapan kita kepada Bapak Menkopolhukam, mohon kiranya dukungan penuh, masalah masa depan Otsus Aceh, serta dapat mendorong kelengkapan peraturan hukum,” ujarnya.

Dikesempatan itu Nova juga menyampaikan penurunan angka Kemiskinan di Aceh pada periode 2017-2020.

Namun, pandemi Covid-19 tahun 2020, angka kemiskinan mengalami kenaikan.

“Jika dibandingkan 2017-2020 tetap ada penurunan dari 15,92 % menjadi 15,33 % atau turun sebesar 0,59 poin,” kata Gubernur.

Selain itu, pertemuan tersebut juga turut membahas beberapa regulasi dari UUPA yang belum diterbitkan, di antaranya regulasi pelaksanaan Dana Otonomi Khusus yang telah ditetapkan sejak tahun 2008-2020.

“Terdapat 5 (lima) Peraturan Pemerintah (PP), 3 (tiga) Peraturan Presiden (Perpres) dan 47 Qanun yang hingga kini belum diterbitkan. Ini menyangkut dengan 12 regulasi kewenangan Pemerintah Daerah, baik karena revisi, masih dalam pembahasan, ataupun belum adanya draft,” ujar Nova.

Persiapan Pemilu 2024

Dalam pertemuan tersebut Gubernur Aceh juga menyampaikan tentang persiapan Pemilu 2024, dimana pihaknya sudah menempatkan beberapa dana persiapan tahun 2022 seperti pendidikan politik.

“Kendala dalam pelaksanaan pemilu 2024 hanya saja belum ada Juknis tentang Pemilu 2024 sehingga penganggaran 2022 belum tersedia sesuai tahapan baik di tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota,” jelas Nova.

Terakhir kata Nova, terkait dengan konflik umat beragama khususnya di Singkil, pihaknya sudah membentuk tim koordinasi secara intensif. “Sudah kita antisipasi,” kata Nova. (*)