Benarkah Buzzer Meracuni Demokrasi?

Kehadiran Buzzer di dalam demokrasi dan politik di Indonesia setidaknya telah mengubah dan mewarnai tata krama berkomunikasi politisi dengan konstituennya, antara penguasa dengan rakyatnya, dan sesama bangsa.
Hamdani.

ACEHSATU.COM – Tren baru komunikasi dalam politik sedang berkembang di Indonesia. Hal itu ditandai dengan kehadiran Buzzer yang menjadi garda terdepan pasukan tempur pemerintah Jokowi-Maruf Amin di media sosial sebagaimana pengakuan Abu Janda.

Istilah Bazzer saat ini cukup populer di kalangan masyarakat, apalagi netizen yang kerap mendapatkan serangan karena kontra sudut pandang sampai oposisi.

Hal itu sering terjadi di berbagai platform media sosial. Narasi para Buzzer sering diciptakan untuk tujuan tertentu meskipun hanya untuk melakukan counter strike terhadap pihak lain.

Menurut beberapa literasi yang berkembang, buzzer di Indonesia mulai dikenal secara luas oleh publik ketika Pilkada DKI Jakarta berlangsung.

Buzzer itu sendiri pada awalnya digunakan dalam kegiatan pemasaran, mereka dijadikan sebagai perangkat yang melakukan promosi dan penawaran suatu produk/jasa yang dijual.

Kini Buzzer berubah tidak hanya sebagai penyedia jasa promosi produk namun menjadi alat politik untuk meningkatkan pengaruh dan pencitraan.

Tidak terlalu bermasalah atau mungkin sangat positif keberadaan buzzer bila mereka menyampaikan hal-hal baik dan mencerdaskan bangsa.

Meski peran yang dimainkan seputar dunia komunikasi di media sosial bahkan cenderung sebagai trend setter informasi di platform tertentu namun buzzer tidak dapat menggantikan fungsi media.

Mengapa demikian?

Seperti telah dijelaskan diatas buzzer tugasnya adalah bagaimana menyuarakan atau memberitahukan sesuatu kepada publik untuk tujuan tertentu yang memiliki benefit menurut pandangan kelompoknya.

Buzzer bekerja secara subjektif dalam membangun narasi untuk meningkatkan nilai tawar pihak atau yang hendak dicitrakannya agar terlihat lebih unggul.

Guna mencapai itu maka dibangunlah komunitas yang lebih luas agar jejaring buzzer saling mendukung satu sama lain dalam meramaikan sebuah isu atau menyampaikan informasi.

Pada situasi seperti itu seakan mereka sedang berperan sebagai media massa yang berfungsi sebagai sarana komunikasi publik. Sesungguhnya tidak dapat dikatakan demikian.

Meskipun sudah dipastikan kegiatan buzzer adalah mengalirkan sejumlah informasi ke ruang publik atas motivasi tertentu akan tetapi kualitas masih belum teruji.

Kualitas informasi yang dimaksud yaitu bagaimana mengenai objektivitas, independensi, dan utilitas apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan atau belum.

Pada umumnya informasi yang dikeluarkan oleh Bazzer sering karena unsur subjektif atau tidak objektif. Walaupun mengandung kebenaran atau faktual namun itu bukanlah standar baku.

Berbeda dengan media massa yang sudah mendapatkan verifikasi faktual oleh redaktur dan dewan pers.

Kualitas informasi yang diterbitkan oleh media pers tentu sudah baku dan mengacu pada prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang pers dan kode etik jurnalistik.

Melalui proses pengolahan data yang bersifat formal membuat berita atau informasi yang dikeluarkan oleh sebuah media sudah layak dipercaya atau dikonsumsi oleh publik.

Oleh karena itu maka media massa yang sudah terverifikasi dapat dijadikan sebagai rujukan informasi oleh masyarakat karena profesionalitas.

Memang, Buzzer dalam bekerja juga mengandalkan profesionalisme nya, apalagi jika itu dianggap sebagai pekerjaan baru saat ini.

Akan tetapi bila profesionalisme buzzer disandingkan dengan profesionalitas media dengan pekerja media nya maka seperti apel dan jeruk.

Mereka tidak akan pernah sama meski terdapat beberapa kesamaan.

Sebagai contoh dalam memproduksi konten misalnya. Buzzer boleh sesuka hati atau sesuai pesanan. Tak peduli apakah memiliki nilai positif atau negatif, bahkan dalam kasus buzzer di Indonesia melanggar hukum seperti tidak dipermasalahkan.

Buzzer di Indonesia apalagi yang menyokong penguasa saat ini cenderung brutal dan kasar dalam menanggapi berbagai kritik dari oposisi atau pihak-pihak yang dianggap “mengganggu” Pemerintah.

Para Buzzer seakan lebih berkuasa dari penguasa. Mereka tidak segan-segan mengeluarkan kata-kata buruk bahkan cenderung tidak beretika apabila menyerang atau sekadar counter attack.

Teknik komunikasi buzzer yang mereka tampilkan di media sosial sangat menakutkan. Buzzer kerap menggunakan doxing untuk menjatuhkan lawannya.

Masih ingat dengan keluhan Kwik Kian Gie? Dia merasakan ketakutan yang mendalam setelah mengkritisi pemerintah lalu mendapatkan serangan balasan dari buzzer sampai menguliti masalah pribadinya.

Itu hanya contoh kecil saja bagaimana posisi buzzer menempatkan diri dalam membangun komunikasi di ruang publik terutama media sosial.

Lalu bagaimana menyikapi?

Alangkah baiknya bila kehidupan berbangsa dan bernegara di bumi pertiwi berjalan normal, teduh, dan damai.

Indonesia sebagai negara demokrasi memang tidak salah bila kebebasan berbicara dibuka selebar-lebarnya.

Karena kebebasan mengeluarkan pendapat adalah bagian dari pilar demokrasi dan hak asasi manusia setiap warga negara.

Kebebasan itu tentu harus sejalan dengan semangat persatuan dan persaudaraan bukan kebebasan tanpa batas.

Kehadiran Buzzer di dalam demokrasi dan politik di Indonesia setidaknya telah mengubah dan mewarnai tata krama berkomunikasi politisi dengan konstituennya, antara penguasa dengan rakyatnya, dan sesama bangsa.

Buzzer seperti momok yang menakutkan bagi oposisi dan netizen. Maka sudah sepatutnya jika pasukan “cebong-kampret” dihilangkan di bumi Indonesia karena sudah meresahkan.

Pemerintah dan oposisi harus mengambil sikap tegas agar kedamaian kembali hadir di negara ini. Jika tidak maka kegaduhan demi kegaduhan akan terus terjadi. Akhirnya hanya membuat bangsa Indonesia semakin terkoyak. (*)