Nasional

BEM Unsyiah: Revisi UU MD3 Menjadi Bukti DPR Anti Kritik

UU MD3 dinilai sebagai bentuk ‘kriminalisasi ‘ terhadap kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum, di dalamnya mengandung pasal-pasal kontroversial.

Foto | Net

ACEHSATU.COM | BANDA ACEH — Hidup Mahasiswa! Hidup Rakyat Indonesia! Begitulah ungkapan sikap mahasiswa Universitas Syiah Kuala atas pengesahan Revisi Undang-Undang MD3 dalam paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Senin (12/2/2018).

Dalam pertanyaan tertulis kepada ACEHSATU.COM, Ketua BEM Unsyiah, M Yasir mengatakan, DPR RI kembali mengesahkan undang-undang yang terkesan semakin membungkam nilai-nilai demokrasi di negeri ini.

UU MD3 dinilai sebagai bentuk ‘kriminalisasi ‘ terhadap kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum, di dalamnya mengandung pasal-pasal kontroversial.

Salah satunya adalah sebagaimana yang tertuang di dalam pasal 122 huruf K: Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Dikatakan, adanya pasal tersebut berpotensi membuat DPR menjadi sebuah lembaga yang ‘anti kritik’ dan dapat memanggil paksa pihak yang tidak kooperatif menurut DPR itu sendiri.

Padahal sebagai sebuah lembaga politik sangat rawan pemanggilan tersebut diwarnai oleh kepentingan politik pihak tertentu.

M Yasir juga memberikan pernyataan “Pasal tersebut dapat memicu terulangnya kejadian orde baru dimana pemerintahan menjadi rezim otoriter.

“Jelas ini merupakan indikasi adanya upaya pembungkaman terhadap rakyat yang kritis” tuturnya.

Oleh karenanya BEM Unsyiah 2018 mengeluarkan pernyataan sikap dengan poin tuntutan menolak pasal 122 huruf K UU MD3 yang dinilai telah mencederai kehidupan demokrasi.

“Kami mendesak DPR untuk mempertimbangkan kembali UU MD3 dan meminta MK untuk meninjau ulang UU MD3,” kata M Yasir. (*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top