oleh

BEM Jakarta Desak BKPM RI Cabut Izin Usaha Pertambangan PT. EMM di Aceh

Lapora: Irfan Habibi

ACEHSATU.COM | JAKARTA – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa DKI Jakarta melakukan audiensi bersama Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia terkait SK Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 66/I/IUP/PMA/2017 tentang persetujuan penyesuaian dan peningkatan tahap izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi mineral logam dalam rangka penanaman modal asing untuk komoditas emas kepada PT. Emas Mineral Murni (EMM).

Pertemuan yang berlangsung pada Jumat (10/9/2019) ini dihadiri oleh Ferdi, Menteri Luar Negeri Universitas Trisakti, Habibullah Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Islam Jakarta, Srikandi Umi dari Menteri Luar Negeri Universitas Jaya Baya, Novan Ermawan Presiden Mahasiswa Universitas Az Zahra, Muamar Khadafi Menteri Luar Negeri STMIK Jayakarta dan Husnul Jamil Dari Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Sekaligus Sekjend Aliansi BEM DKI Jakarta yang merupakan putra asal Aceh.

Mahasiswa Jakarta bertemu dengan Agus Joko Sapto, Direktur Wilayah Satu Badan Koordinasi Penanaman Modal
Republik Indonesia, (BKPM-RI) pada Jumat (10/5/2019) di Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, Aliansi BEM DKI Jakarta diterima lansung oleh Agus Joko Sapto Selaku Direktur Wilayah Satu Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM-RI) yang menangani izin pertambangan di regional Sumatera termasuk Aceh.

Agus Joko Sapto menyatakan pihaknya telah digugat oleh WALHI Aceh di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Ia melimpahkan semua perkara ini di pengadilan, biarkan hakim yang memutuskan perkara tersebut.

“Persoalan menang dan kalah itu bukan kapasitas BKPM, tapi kita limpahkan semua kepada hakim. kita ikuti saja proses hukum yang berlansung,” ungkapnya.

Husnul Jamil Selaku Juru Bicara BEM DKI Jakarta dengan tegas menyatakan kepada direktur Wilayah Satu BKPM RI menolak keberadaan PT. EMM yang telah melakukan eksplorasi di wilayah Nagan Raya, Aceh.

Pihaknya juga mengancam akan melakukan aksi besar-besaran bersama BEM DKI Jakarta di depan kantor BKPM RI serta memboikot kantor tersebut karena tidak memperhatikan prinsip-prinsip pemanfaatan lingkungan hidup yang berdampak pada kerusakan alam yang berkepanjangan.

Menurutnya, pada dasarnya BKPM RI mempunyai otoritas dan kewenangan dalam mencabut izin usaha pertambangan tersebut.

Ia mengatakan, dua tahun terakhir Direktur Wilayah Satu sudah mencabut izin sekitar 15.487 izin usaha pertambangan.

Ia juga mempertanyakan, kenapa PT. EMM ini tidak berani dicabut izinnya. Padahal menurutnya, dengan jelas dapat dilihat bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang merupakan perwujudan kekuasaan rakyat kepada negara menolak keberadaan PT. EMM.

Selain itu, ribuan mahasiswa dan rakyat aceh turun kejalan melakukan aksi protes keberadaan perusahaan tambang tersebut.

“Seharusnya hal ini menjadi pertimbangan Menteri ESDM, Menteri KLHK dan Kepala BKPM RI untuk mencabut IUP tambang PT. EMM yang ada di Aceh,” jelasnya.

Husnul Jamil juga menyayangkan, Plt Gubernur Aceh yang belum serius menanggapi aspirasi dari mahasiwa dan rakyat Aceh.

Surat yang dikeluarkan oleh Plt Gubernur Aceh Nomor 545/6321 tanggal 18 April 2019 perihal peninjauan kembali SK Kepala BKPM RI Nomor 66/1/IUP/PMA/2017 menunjukkan ketidakseriusan Plt Gubernur dalam menyelesaikan polemik yang ada di Aceh.

Lebih lanjut, ia mengatakan seharusnya Plt Gubernur Aceh mengirimkan surat dengan perihal menolak keberdaan tambang PT. EMM yang berada di Nagan Raya Provinsi Aceh bukan permohonan peninjauan. (*)

Komentar

Indeks Berita