Aceh Timur

Bawaslu Aceh Timur  Gelar Sidang ke Empat, Kasus Pelanggaran Administrasi Pemilu

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Aceh Timur dalam pekan ini telah menggelar empat kali sidang penyelesian pelanggaran administrasi Pemilu tahun 2018.

ACEHSATU.COM | ACEH TIMUR – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Aceh Timur dalam pekan ini telah menggelar empat kali sidang penyelesian pelanggaran administrasi Pemilu tahun 2018.

“Dengan agenda sidang Pembacaan Putusan Pendahuluan, pembacaan keterangan pelapor ,jawaban Terlapor dan yang ke empat sidang dengan Materi  pemeriksaan saksi  dan alat Bukti dugaan pelanggaran administrasi pemilu 2019 dengan no Register: 001/LP/ADM/KAB.01.15/Xl/2018.,

terhadap Zulkarnain Caleg DPRK Aceh Timur dari Partai SIRA, dengan  Nomor urut 2 Dapil Aceh Timur 1,” ujar Ketua Majelis Sidang H. Iskandar A Gani, selasa (4/12/2018).

Sidang penyelesian pelanggaran administrasi Pemilu 2019 Bawaslu Kabupaten Aceh Timur dipimpin ketua Majelais Sidang H. Iskandar A. Gani, didampingi Anggota majelis  Sdr.Maimun, Sdr.Saifullah dan Sdr. Musliadi.

Iskandar A Gani menjelaskan,.
“Dalam sidang tersebut, kita telah mendengarkan keterangan pelapor.

bahwa  Zulkarnain  dilaporkan masih aktif menjabat sebagai Imum Mukim Dama Puteh Kecamatan Banda Alam, Aceh Timur,” kata Iskandar A. Gani.

Temuan atas dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Zulkarnain, karena adanya Pelapor dari sdr SAIFUDDIN sebagai warga setempat dan ada empat orang saksi yang mengatakan  bahwa sdr Zulkarnain masih aktif dan beraktivitas sebagai Imum Mukim di desa Dama Puteh Kec. Banda Alam dan Setelah dilakukan penelitian terpenuhinya syarat formil dan materil, maka temuan tersebut kita plenokan dan  layak untuk naik kepersidangan.

Selanjutnya Iskandar Agani Mengatakan pelaksanaan sidang dugaan pelanggaran adminstrasi ini untuk menjalankan perintah undang-undang nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang termuat pada Pasal 460 dan 461 pada Ayat (1) Bawaslu ,Bawaslu Provinsi dan bawaslu Kabupaten/kota menerima,memeriksa.

Mengkaji dan memutuskan Pelanggaran Administrasi Pemilu, dan Ayat (5) Bawaslu ,Bawaslu Provinsi dan bawaslu Kabupaten/kota wajib memutuskan Penyelesaian  Pelanggaran Administrasi Pemilu Paling Lama 14 hari kerja setelah Temuan dan Laporan diterima dan diregistrasi.

Masih menurut Iskandar Agani, bahwa Caleg tersebut merupakan Imum Mukim  di desa Dama puteh, kecamatan Banda Alam  yang belum mengundurkan  diri sebagai Imum Mukim.

Karena dalam Peraturan KPU nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota Telah dijelaskan bahwa persyaratan bakal calon, pada pasal 7 huruf k angka 7  atau Badan lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara  harus mengundurkan diri dari jabatannya, dan Zulkarnain juga tidak memasukkan pada masa Perbaikan syarat calon, pada tanggal 22 s/d 31 juli 2018 sesuai PKPU No 5 tahun 2018 Perubahan PKPU No 7 tahun 2017 dan terakhir diubah dengan PKPU No 32 Tahun 2018 tentang Tahapan Progran dan Jadwa dan PKPU no 20 tahun 2018 Pasal 27 ayat 4.

Menurutnya, dalam proses sidang ada beberapa tahap yang dilakukan. Dimana dalam sidang pertama merupakan sidang pendahuluan yang akan dibacakan putusan pendahuluannya, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan mendengarkan laporan pelapor dan jawaban  terlapor.

Setelah itu pihaknya melakukan pemeriksaan pembuktian, kemudian menghadirkan saksi. Dan terakhir akan dibacakan putusan apakah terbukti melakukan pelanggaran atau tidak.

Jika nanti saudara Zulkarnain terbukti melakukan pelanggaran tidak mengundurkan diri sebagai imum Mukim  maka saudara Zulkarnain dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Caleg sesuai dengan  uu no 461 ayat 6 hurf c yaitu tidak di ikutkan pada tahapan tertentu dalam Penyelenggaraan Pemilu.

Dengan demikian kita akan merekomendasikan ke KIP Aceh Timur, ” dan Ia menambahkan  Sidang  lanjutan dengan agenda pembacaan Putusan  akan kita gelar Pekan depan demikian jelasnya.(*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top