Bawa Spanduk Bertulisan Ini, Massa PA 212-Sejumlah Ormas Islam Mulai Padati Depan Gedung DPR

ACEHSATU.COM – Persaudaraan Alumni (PA) 212 dan sejumlah ormas Islam menggelar aksi di depan gedung DPR RI siang ini menuntut RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP), yang merupakan usulan DPR, ditarik dari Prolegnas. Massa aksi terlihat sudah memenuhi depan gedung DPR.

Pantauan detikcom, Rabu (24/6/2020) pukul 11.30 WIB, massa PA 212 dkk mulai berdatangan di depan gerbang gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Mereka terlihat berkumpul di area trotoar sebelah timur dan barat pintu gerbang.

Terlihat satu mobil komando dari Front Pembela Islam (FPI) masuk ke arah depan gerbang. Massa aksi lantas mulai merapat ke bagian depan pintu gerbang.

Massa terlihat membawa atribut seperti spanduk dan bendera merah putih. Spanduk di mobil komando terlihat tulisan “BATALKAN & CABUT RUU HIP SAMPAI KE AKAR-AKARNYA”. seperti dikutip detikcom.

Polisi dan TNI tampak melakukan pengamanan. Total yang turun ada 1.000 personel gabungan TNI, Polda Metro Jaya, dan Polres Metro Jakarta Pusat.

Massa Aksi PA 212 dkk tolak RUU HIP di Depan Gedung DPR (Luqman Arunata/detikcom)

“Pengamanan seperti biasa SOP unjuk rasa, kita persiapkan pasukan, kita akomodir, kita komunikasikan dengan pihak DPR untuk dilaksanakan mediasi. Direncanakan sudah ada kesepakatan kemarin akan ditemui pihak DPR, perwakilan masuk ke dalam,” kata Kabagops Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Wiraga Dimas Tama di lokasi, Selasa (24/6).

Lalu lintas Jalan Gatot Subroto arah Semanggi menuju Slipi terpantau lancar.

Sebelumnya, Persaudaraan Alumni (PA) 212 dan sejumlah ormas Islam akan menggelar aksi di depan gedung DPR RI siang ini menuntut RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) ditarik dari Prolegnas. PA 212 berharap perwakilan massa aksi bisa berdialog dengan pimpinan DPR.

“Semoga perwakilan bisa diterima pimpinan DPR,” ujar Ketua PA 212 Slamet Ma’arif kepada wartawan, Rabu (24/6).

RUU HIP ini saat ini dalam status ditunda pembahasannya setelah pemerintah tidak mengirimkan surat untuk melakukan pembahasan bersama DPR. (*)