oleh

Bau Busuk Korupsi Kian Menyengat

-Kolom-180 views

ACEHSATU.COM – Mengawali tahun 2020 seharusnya Indonesia memulai dengan perubahan yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Mengisi lembaran baru dengan prestasi. Namun nyatanya tidak demikian.

Kekisruhan demi kekisruhan di dalam pemerintahan terus terjadi dan bergulir menjadi bola panas politik tanah air sejak awal tahun baru.

Berbagai masalah pun bermunculan atas ketidakbecusan mengelola amanah rakyat. Contohnya saja soal PT Asuransi Jiwasraya yang hancur gegara buruknya tata kelola.

Hancurnya PT. Jiwasraya diduga karena praktik culas yang dilakukan oleh oknum berjamaah yang telah mengeruk harta perusahaan milik negara tersebut untuk kepentingan biaya politik kelompok tertentu.

Celakanya persoalan itu belum selesai kini muncul persoalan baru. Setali tiga uang, kasus korupsi yang berhasil di OTT kan oleh KPK RI.

Kali ini pasukan penindakan anti korupsi tersebut menangkap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Wahyu Setiawan saat berada di Bandara Soekarno Hatta, Rabu (08/01/2020).

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, caleg PDIP Harun Masiku, mantan anggota Badan Pengawas Pemilu Agustiani Tio Fridelina, dan Saefulah yang disebut sebagai swasta, menjadi tersangka.

Wahyu diduga menerima suap Rp 900 juta dari Harun Masiku agar meloloskannya menjadi anggota DPR RI 2019-2024 lewat jalur Pengganti Antar Waktu (PAW).

Kasus kejahatan luar biasa tersebut kini menjadi perbincangan hangat kalangan masyarakat Indonesia.

Publik menilai integritas para penyelenggara negara saat ini sangat buruk. Mereka tidak amanah dan rakus terhadap uang, harta dan jabatan.

Secara harfiah integritas adalah konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.

Terkait suap Komisioner KPU sorotan publik juga tidak luput pada sosok Hasto Kristiyanto Sekjen PDIP yang selama ini dikenal kritis terhadap lawan-lawan politiknya.

Bahkan dari mulut Hasto selalu keluar ayat-ayat tentang Pancasila bila menuding “musuh-musuh” yang agak berbeda dengannya.

Bagi Hasto, Megawati dan PDIP Pancasila merupakan harga mati. Karena itu Megawati dan PDIP mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk menerapkan niai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tidak boleh ada perilaku yang menyimpang dari ideologi tersebut apalagi korupsi.

Diyakini nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tertanam nilai integritas yang dapat menghalau perilaku koruptif.

Bahkan secara etika integritas diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang. Begitu harap Megawati sebagai Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Tapi bagaimana dengan kasus korupsi yang banyak dilakukan oleh kader partai bahkan dari kalangan PDIP sendiri?

Apakah PDIP tidak merasa hal itu bertentangan dengan Pancasila? Jangan-jangan mereka sudah menjadi hipokrit alias munafik? Saya rasa tidak.

Namun bila kita lihat kebelakang sejenak dimana pada saat Megawati berkuasa. Di masa pemerintahan Presiden Megawati, wibawa hukum dalam pemberantasan korupsi sangat merosot dibanding saat Presiden Gus Dur.

Saat pemerintahan Megawati konglomerat bermasalah bisa mengecoh aparat hukum dengan alasan berobat ke luar negeri.

Pemberian SP3 untuk Prajogo Pangestu, Marimutu Sinivasan, Sjamsul Nursalim, The Nien King, lolosnya Samadikun Hartono dari jeratan eksekusi MA, pemberian fasilitas MSAA kepada konglomerat yang utangnya macet, menjadi bukti kuat bahwa elit pemerintahan tidak serius dalam upaya memberantas korupsi.

Banyak pejabat negara, wakil rakyat atau petinggi partai politik tertangkap karena korupsi dan mereka justru tidak ada yang menunjukkan perasaan bersalah, malu ataupun jera didepan umum.

Mereka bertindak seolah-olah selebritis dengan tetap melambaikan tangan atau tersenyum lebar lebar didepan kamera seakan tidak pernah melakukan tindakan korupsi.

Konon lagi janji Presiden Jokowi yang berkomitmen memberantas korupsi di Indonesia masih diragukan oleh publik.

Apalagi bila tersangkanya dari partai politik pendukung pemerintahannya. Apa jadinya? Apakah Jokowi akan tegas dan konsisten?

Keseriusan pemerintah dalam upaya memberantas korupsi sejauh ini belum terlihat signifikan apalagi jika melibatkan kepentingan penguasa.

Artinya KPK masih takut-takut untuk membongkar kasus-kasus besar yang melibatkan orang kuat. Seperti halnya kasus PT Asuransi Jiwasraya.

Kini bau busuk perilaku korupsi kalangan pejabat dan politisi di negara ini semakin menyeruak dan memuakkan.

Tidak salah bila apa yang dikatakan oleh Prabowo Subianto saat dirinya mengisi acara di Singapura setahun lalu.

Saat itu Bowo menyatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah mencapai stadium ganas, stadium akhir. Apa kabar KPK? (*)

Komentar

Indeks Berita