Bantu Warga Aceh di Malaysia, Pemerintah Aceh Bisa Terapkan Model Pasca Bencana
ACEHSATU.COM | BANDA ACEH – Kondisi masyarakat Aceh di Malaysia sudah kian mengkhawatirkan.
Sejumlah perantau ini kini semakin sulit mendapatkan pasokan makanan menyusul kebijakan Lockdown oleh Pemerintah Malaysia hingga 12 Mei 2020.
Sampai sekarang, sudah sebulan lebih mereka tidak bisa bekerja, sebulan lebih mereka tidak ada pendapatan sehingga tidak mampu lagi untuk membeli makanan untuk mengisi perut ala kadarnya.
Keadaan ini sungguh merupakan cobaan berat bagi para pekerja migran Aceh di Malaysia, terutama bagi pekerja yang selama ini bekerja harian.
Informasi update situasi terkini mahasiswa dan pekerja migran asal Aceh di Malaysia dikutip dari akun Facebook Fahmi M. Nasir, Wakil Mahasiswa Aceh di Malaysia, Minggu (26/4/2020).
Pekerja migran asal Aceh yang berada di Malaysia sudah menghadapi kesulitan dan kehilangan pekerjaan sejak 18 Maret lalu saat Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) diberlakukan di negeri jiran itu.
Kini PKP sudah diperpanjang lagi untuk fase keempat sampai dengan 12 Mei 2020.
“Melihat tren yang ada, kemungkinan besar PKP ini paling minimal akan disambung lagi sampai akhir bulan Mei,” tulis kandidat Doktor dari Universitas Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) ini.
Saat ini pihaknya juga terus membangun komunikasi dengan Pemerintah Aceh untuk bisa menyalurkan bantuan sembako.
Komunikasi yang dilakukan oleh masyarakat Aceh di Malaysia ini mendapatkan sambutan yang baik dari Pemerintah Aceh.
“Kami mengucapkan terima kasih atas respons positif yang diberikan oleh Pemerintah Aceh atas permohonan masyarakat Aceh di Malaysia,” kata Fahmi.
Namun, proses penyaluran bantuan harus melewati beberapa tahapan adiministrasi.
“Setelah beberapa kali melakukan komunikasi terkait dengan permintaan masyarakat Aceh itu, pada pagi Jum’at kemarin, tanggal 24 April, Pak Teuku Ahmad Dadek sudah menghubungi kami untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap lagi mengenai permohonan tersebut. Pak Dadek juga memberitahukan SOP bantuan yang selama ini diberikan oleh Pemerintah Aceh antara lain ada KTP Aceh, ada nomor rekening dan beberapa syarat lainnya,” kata Fahmi.
“Kami kemudian memberikan informasi tambahan kepada Pak Dadek bahwa untuk mendapatkan data ini merupakan hal yang sangat sulit, bahkan pihak KBRI saja tidak memiliki data aktual tentang pekerja migran kita di sini terutama untuk pekerja tanpa izin,” tambah Fahmi.
Sementara itu, KBRI Kuala Lumpur telah menyatakan kesediaan mereka memfasilitasi penerimaan dan penyaluran bantuan untuk masyarakat Aceh di Malaysia.
KBRI juga memberikan masukan kepada Pemerintah Aceh mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk merealisasikan bantuan kepada masyarakat Aceh di negeri jiran itu secepatnya.
”Mengingat susahnya mendapatkan data masyarakat Aceh di sini mungkin saja Pemerintah Aceh dapat mengambil kebijakan seperti ketika menyalurkan bantuan pasca bencana,” ujar Fahmi menyarankan.
Biasanya ketika terjadi bencana, bantuan terus disalurkan tanpa menunggu data dahulu.
Bantuan baik barang atau uang tunai dalam nominal tertentu terus saja diberikan sesuai dengan anggaran yang dialokasikan.
Begitu bantuan diberikan, maka setiap penerima bantuan langsung didata untuk pertanggungjawaban anggaran.
“Kami berharap agar Pemerintah Aceh akan dapat menemukan solusi agar bantuan yang diberikan nantinya juga sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku,” kata Fahmi. (*)
Lihat Juga Video:
