Bakamla: Indonesia Tak Mau Permalukan China di Natuna

ACEHSATU.COM – Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya Achmad Taufiqoerrochman menyatakan Indonesia tidak akan mempermalukan China karena meminta coast guard dan kapal nelayan China keluar dari perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau.

Ilustrasi armada tempur RI di Natuna. (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)

Menurutnya, Indonesia memahami latar belakang China mengklaim perairan Natuna Utara sebagai bagian dari kedaulatannya.

“Kita juga jangan membuat dia (China) malu mundur. Makanya kan kemarin saya sampaikan, kita harus ngerti perilakunya,” ujar Achmad di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Selasa (7/1).

Dia menuturkan China memiliki sejarah persoalan dalam negeri terkait dengan kawasan Laut China Selatan yang meliputi perairan Natuna.

Tahun 1947, dia berkata Partai Kuomintang di China mengajukan klaim wilayah LCS. Akan tetapi, perang saudara di China membuat Partai Kuomintang melarikan diri ke Taiwan. Partai Komunis kemudian menguasai China daratan.

“Perang saudara kan tahun 1949, dia (Kuomintang) terpukul ke Taiwan. Kalau sekarang China menarik [isu Natuna] itu, masalahnya ‘bisa apa lu. ternyata lebih lebay dari Taiwan deh’. Kan tidak mungkin kan,” ujarnya.

Terkait dengan situasi itu, Achmad menilai harus di manajemen dengan baik. Dia mengaku bekerjasama dengan Menteri Luar Negeri Retno L. Marsudi agar tidak ada pihak yang dipermalukan dalam penyelesaian persoalan di perairan Natuna Utara.

Lebih lanjut, Achmad mengklaim Indonesia dan China tidak dalam keadaan konflik. Sehingga, dia menyebut tidak ada eskalasi menuju perang antara Indonesia dengan China.

 

Ilustrasi Bakamla. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

“Makanya sering saya sampaikan bahwa Bakamla ini adalah institusi operasional. Saya akan selalu bekerja berdasarkan aturan pelibatan,” ujar Achmad.

Adapun terkait aturan pelibatan Bakamla, dia menjelaskan pihaknya adalah satuan kendali dari Presiden ke satuan operasional. Semangat dari pelibatan itu, dia menyebut untuk mencegah terjadinya konflik.

“Makanya beliau (Presiden Joko Widodo) bilang tidak ada tawar menawar, tidak ada kompromi masalah kedaulatan dan hak berdaulat di sana tidak akan diskusi. Tetapi lakukan tindakan terukur,” ujar dia.

“Nah terukur ini jangan terjadi miskalkulasi yang akan menjadi eskalasi tidak ada kendali. Justru akan mengganggu hubungan baik kedua negara,” ujar Achmad.

Tindak Tegas

Achmad membantah Indonesia tidak mengambil tindakan tegas berupa penangkapan terhadap kapal China yang masuk ke dalam perairan Natuna. Dia berkata Indonesia tidak bisa menangkap kapal China karena ada klaim dari China atas kawasan tersebut.

“Bukan tidak melakukan penangkapan. Karena begini, yang tadi saya sudah sampaikan ya, walaupun secara formal kita tidak melakukan itu, tapi faktanya dia punya klaim di situ dan beririsan dengan [wilayah] kita,” ujar Achmad.

Oleh karena itu, dia berkata Bakamla dengan Menlu perlu menyusun strategi dalam menyelesaikan persoalan itu. Misalnya, Bakamla menambah kekuatan jika China menambah kekuatan di perairan Natuna saat proses diplomasi berlangsung.

“Karena diplomasi tanpa kekuatan itu juga kurang bagus. Kekuatan tanpa diplomasi juga tidak jelas. Makanya bagaimana kita memanajemen itu. Makanya tiap pagi saya laporan ke Bu Menlu ‘begini bu’, beliau yang menganalisis,” ujarnya. (*)