Bagaimana Nasip 1.895 Tenaga Harian Lepas (Honorer) di Lingkup Kabupaten Aceh Jaya?

"Kita belum dapat laporan langsung dari pimpinan untuk tenaga honor di rumahkan, karena mereka jika mengacu dengan SK, mulai Januari hingga Desember 2022 mendatang jika pun di rumahkan itu kami juga tunggu laporan dari pimpinan,"
Begini nasip 1.895 THL di Aceh Jaya
Kepala BKPSDM Aceh Jaya, Syarif Hidayat (ANTARA/Arif Hidayat)

ACEHSATU.COM | Calang – Bagaimana Nasip 1.895 Tenaga Harian Lepas (Honorer) di Lingkup Kabupaten Aceh Jaya?.

Sesuai dengan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) tentang pendataan tenaga non ASN.

Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya menyatakan sedang mendata Tenaga Harian Lepas (THL) atau honorer di lingkup Kabupaten setempat untuk dikirim ke pusat .

Kepala BKPSDM Kabupaten Aceh Jaya, Syarif Hidayat saat diwawancarai menyampaikan bahwa,

Jika pihaknya hari ini akan mengirim surat edaran yang sudah ditanda tangani oleh Bupati Aceh Jaya terkait pendataan THL di lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.

“Surat sudah ditandatangani oleh Bupati hari ini dan kita sebarkan kepada seluruh Kepala SKPK untuk pendataan THL yang menerima honor dari Pemerintah Aceh Jaya,” katanya.

Syarif Hidayat menjelaskan pendataan tersebut dilakukan sesuai dengan edaran Menteri dan data tersebut akan dikirim ke pusat oleh pihaknya.

“Kita belum tahu pasti juga bagaimana kejelasan dan untuk apa data tersebut,” kata Syarif.

Syarif juga menjelaskan hingga saat ini  jumlah tenaga THL yang ada di Aceh Jaya secara keseluruhan sebanyak 1.895 orang.

Syarif Hidayat juga menyampaikan jika pihaknya belum menerima laporan langsung dari pimpinan terhadap nasib sejumlah tenaga THL untuk tahun ini.

“Kita belum dapat laporan langsung dari pimpinan untuk tenaga honor di rumahkan, karena mereka jika mengacu dengan SK, mulai Januari hingga Desember 2022 mendatang jika pun di rumahkan itu kami juga tunggu laporan dari pimpinan,” kata Kepala BKPSDM Aceh Jaya.

Selain itu Syarif juga menjelaskan jika sesuai dengan edaran Menpan RB data yang bisa mengikuti P3K adalah mereka yang sudah masuk dalam K2 dan bekerja minimal 5 tahun lebih dengan dibuktikan syarat lainnya.