Babak Baru Kasus Pengaspalan Jalan di Simeulue yang Rugikan Negara Rp9 Miliar: Polda Limpahkan 6 Tersangka ke Kejaksaan

Selain para tersangka, polisi juga ikut menyerahkan alat bukti berupa uang tunai sebesar Rp100 juta rupiah, 4 unit truck dengan berbagai jenis
Kasus Korupsi Proyek Pengaspalan Jalan di Simeulue
ILUSTRASI - Korupsi Pengaspalan Jalan. | Foto: NET

ACEHSATU.COM | BANDA ACEH – Kasus tindak pidana korupsi pada paket proyek pekerjaan pengaspalan jalan di Kabupaten Simeulue bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2019, kini memasuki babak baru.

Pada Senin (17/1/2022), Polda Aceh yang sejak awal menangani perkara itu melimpahkan sebanyak enam orang tersangka ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Simeulue.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh Kombes Pol Sony Sonjaya, dalam keterangan tertulisnya menyebutkan, keenam orang tersangka yang dilimpahkan pada tahap II tersebut adalah IH selaku pengguna anggaran tahun 2019.

Selanjutnya IB selaku pengguna anggaran tahun 2020, BF selaku PPK, MI selaku PPTK, AS selaku kuasa direksi, dan YA selaku pemilik pekerjaan.

Selain para tersangka, polisi juga ikut menyerahkan alat bukti berupa uang tunai sebesar Rp100 juta rupiah, 4 unit truck dengan berbagai jenis, dan 1 unit AMP (Aspalt Mixing Plant) yang terletak di Desa Miteum, Kecamatan Simeulue Barat, Simeulue.

Kasus dugaan korupsi tersebut, kata Sony, terjadi pada tahun 2019. Proyek pengaspalan itu diusulkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Simeulue.

“Kasus tersebut terjadi pada tahun 2019. Di mana Dinas PUPR Simeulue memiliki pekerjaan berupa pengaspalan jalan Simpang Batu Ragi-jalan arah Simpang Patriot dengan nilai kontrak Rp12.826.492.000,” jelas Sony, dikutip Acehsatu.com, Selasa (18/1/2022).

Rugikan Negara Rp9 Miliar

Pnyidik Polda Aceh saat pelimpahan berkas 6 orang tersangka di Kejari SImeulue. | Foto: Dok. Polda Aceh

Proyek yang anggarannya bersumber dari DOKA tahun 2019 tersebut dilaksanakan oleh PT IMJ–inisial perusahaan–. Namun diketahui kemudian jika pekerjaan tersebut tidak selesai dikerjakan 100 persen.

Berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Aceh, ditemukan kerugian keuangan negara mencapai Rp9.032.187.894,00,-.

Para tersangka dikenakan Pasal 2 ayat (1) dan atau pasal 3 UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (*)