Babak Baru Gerakan Aceh Merdeka

“Tidak ada dalam riwayat leluhur saya yang suka untuk berebut kekuasaan. Amanah ini semata-mata hanya untuk melanjutkan perjuangan yang mulia,” kata Yusra Habib memberi alasannya menerima amanah dari Anggota Majelis Negara Acheh Darussalam.
Gerakan Aceh Merdeka
Sosok Dr. H. Yusra Habib Abdul Gani, SH. Foto HO/ACEHSATU.com

Sejak Memorandum of Understanding  (MoU) di Helsinki pada 15 Agustus 2005 ditandatangani oleh Perdana Menteri GAM, Malik Mahmud, Yusra berpendapat bahwa perjuangan kemerdekaan Aceh tidak berhenti.

Hanya saja, Malik Mahmud dan Zaini Abdullah tidak bisa lagi membuat hubungan diplomatik atas nama Negara Acheh Darussalam.

“Artinya ada kekosongan kekuasaan –vacum of power– dalam Pemerintahan Negara Acheh Darussalam sudah terjadi sejak tahun 2005,” kata Yusra.

Bahkan, Malik Mahmud dan Zaini Abdullah menukar status kewarganegaraan menjadi WNI pada Juni 2010.

Malik Mahmud juga diangkat sebagai Wali Nanggroë, sementara Zaini Abdullah menjadi Gubernur Acheh (2012-2017).

Gerakan Aceh Merdeka
Penandatanganan MoU Helsinki GAM dan RI tahun 2005. Foto net

“Status mereka jelas sebagai aparatur pemerintah RI,” tegas Yusra.

Dengan begitu semua jabatan dan gelar yang melekat pada dir imereka otomatis lucut dan tidak berhak lagi bertindak untuk dan atasnama Negara Acheh Darussalam.

“Karena itu saya mengumumkan kepada bangsa Acheh khususnya dan seluruh masyarakat dunia internasional umumnya bahwa: Pemerintah Negara Acheh Darussalam dan pemimpin baru yang  sah telah terbentuk kembali,terhitung sejak 3 Desember 2020,” kata putra yang berasal dari tanah Linge ini.   

***

Bukan ambisi kekuasaan (Hal 4)