oleh

ASNLF Bawa Isu Pelanggaran HAM Aceh di Sidang Dewan HAM PBB di Swiss

Oleh Asnawi Ali, Delegasi ASNLF di Forum PBB

ACEHSATU.COM — Diapit sejajar dengan perwakilan seluruh negara anggota PBB, sesi ke 11 Forum Dewan HAM PBB Perihal Minoritas (Eleventh Session of Human Rights Council Forum on Minority Issues) menghadirkan para perwakilkan bangsa-bangsa, pada 29 dan 30 November 2018.

Antara lain seperti organisasi regional, NGO internasional bergerak bidang HAM hingga perwakilan bangsa-bangsa minoritas yang kerap terzalimi di wilayah mereka masing-masing.

Dari ratusan peserta tersebut terdapat perwakilan Acheh-Sumatra National Liberation Front (ASNLF) yang acap kali membuat Indonesia alergi lantaran dalam perspektif Indonesia bahwa kasus Aceh dianggap sudah selesai.

Indonesia melakukan berbagai upaya secara implisit maupun eksplisit dalam forum internasional dengan membentuk opini agar penuntasan pelanggaran HAM di Aceh sudah ditangani melalui MoU Helsinki dengan memberikan impunitas bagi pelaku pelanggaran HAM di Aceh.

BACA: Geliat Aceh Merdeka di Eropa

Indonesia sangat berkepentingan untuk membentuk citra mereka agar kasus Aceh yang mulai redup tidak menjalar ke forum internasional.

Ini dikarenakan diwaktu yang sama mereka juga harus membagi energi untuk membendung kasus Papua agar masuk dalam tataran lokal masalah dalam negeri Indonesia.

Bila kita jujur, sebenarnya masalah Aceh dan Papua bukan lagi masalah dalam ranah pelanggaran hak asasi manusia saja, akan tetapi permasalahan dasar mengapa wilayah bekas koloni Hindia Belanda yang berada diujung barat dan timur tersebut selalu bergolak.

BACA: 4 Desember, ASNLF Ajak Warga Aceh Pasang Profil Bendera Bulan Bintang di Akun Facebook

Untuk itu, dalam setiap forum yang mempromosikan dialog dan kerja sama mengenai isu-isu terkait termasuk masalah kaum minoritas, ASNLF berusaha akan ikut serta meski delegasi Indonesia mencari celah untuk mengeliminasi bahkan memprotes baik di dalam maupun di luar forum.

Dalam Forum on Minority Issues pada 29 dan 30 November lalu misalnya, ASNLF mencoba menarik perhatian negara-negara anggota PBB agar tidak hanya melihat permasalah kaum minoritas dalam bahasan parsial “Statelesness”.

Namun ASNLF  memberikan solusi agar melihat secara komprehensif yakni akar penyebab asalnya terjadi “Statelesness” di setiap wilayah sesebuah negara.

Bagi Aceh, solusi yang ditawarkan adalah sebagai negara kepulauan yang luas dan bekas koloni Hindia Belanda, dengan wilayah seluas benua Eropa, Indonesia terdiri puluhan etnis dan bahasa minoritas yang berbeda.

BACA: Ini Harapan Aktivis ASNLF terhadap Sekjen UNPO yang Baru

Untuk memahami dan mengatasi masalah kehilangan negara/kewarganegaraan, kita harus kembali ke akar penyebab mengapa dan bagaimana kaum minoritas tersebut telah kehilangan negara/kewarganegaraan dan konsekuensi setelahnya.

Selain itu, ASNLF juga menyinggung bila meskipun sudah 13 tahun berlalu pasca-ditandatangan MoU Helsinki, penyelesaian pelanggaran HAM di Aceh juga telah gagal.

Meskipun pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) termasuk dalam butir nota kesepahaman tersebut.

Ini sudah lebih dari membuktikan bahwa nota kesepahaman tersebut sangat lemah kualitasnya.

Fakta lainnya adalah; pelanggaran berat HAM selama konflik telah dibungkam, tidak ada satu pelaku pun yang dibawa kepengadilan, yang menandakan bahwa kekejaman semacam itu diizinkan untuk dilanggar di Aceh dengan tanpa adanya hukuman (impunitas).

BACA: Aktivis ASNLF Sebut Himne Aceh Masih ala Indonesia

Sebagai buktinya, ASNLF bahkan mengutip pernyataan NGO Amnesty International (Time to face the past, 2013) tentang Aceh bahwa: “Konflik tersebut masih tetap sebagai sebuah luka yang ternganga — banyak yang terbunuh masih belum diketahui nasibnya, manakala pelaku pelanggaran HAM masih bebas berkeliaran”.

Oleh karena itu, ASNLF memberikan kontribusinya dengan solusi konstruktif kepada pelapor khusus PBB Perihal Minoritas (UN Special Rapporteur on Minority Issues) bahwa sebagian besar dari akar penyebab “Statelessness” dan konflik kekerasan yang terjadi sebagai hasil dari puluhan tahun penindasan terhadap kaum minoritas di Aceh.

Ha ini dikarenakan juga pelanggaran HAM yang tidak pernah kunjung selesai sehingga komunitas internasional serta PBB, juga memiliki andil tanggung jawab dalam mengabaikan penindasan pelanggaran HAM tersebut. (*)

Komentar

Indeks Berita