Hukum

Aryos: Sesuai Qanun Pembiayaan Verifikasi Parlok Disediakan APBA atau APBK                

“Jadi argumen menunggu putusan MK adalah mengada-ngada,”

IST

ACEHSATU.COM | ACEH BESAR  –  Menyikapi penanahanan anggaran verifikasi partai lokal (parlok) yang hingga kini masih dibintang oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRA.

Dosen FISIP Unsyiah, Aryos Nivada, menilai bahwa penahanan tersebut tidak memiliki dasar hukum, hanya karena dalih menunggu keputusan MK.

“Pasalnya, di dalam ketentuan Pasal 32 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal, ditegaskan bahwa pembiayaan verifikasi partai lokal disediakan melalui APBA atau APBK sepanjang pos dana tersebut (verifikasi dan penentapan partai politik lokal) tidak tersedia dalam APBN”, tegas Aryos.

Selengkapnya bunyi  Pasal 32 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal.

Ayat (1) Biaya verifikasi dan penetapan partai politik lokal sebagai peserta pemilu dan pencalonan anggota DPRA dan DPRK sepanjang tidak tersedia dalam APBN, disediakan melalui APBA dan/atau APBK.

Ayat (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersumber dari APBA diatur dengan Peraturan Gubernur dan yang bersumber dari APBK diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Lebih lanjut Aryos juga menilai bahwa KIP Aceh saat ini dapat berkordinasi dengan KIP Kabupaten Kota, agar masing masing KIP Kab/Kota berkordinasi dengan Pemerintah Kab/kota dalam rangka penyediaan dana verifikasi parlok

Aryos menambahkan, andai pihak DPRA masih menangani anggaran, KIP Kab/Kota masih dapat pembiayaan melalui pemerintah kab/Kota setempat.

Karena memang disebutkan tegas bahwa apabila dana verifikasi penetapan parlok tidak tersedia di APBN, maka Qanun Parlok mengamanatkan pembiayaan tersebut disediakan melalui pos APBA atau APBK.

Jadi KIP sebenarnya meminta dana kepada DPRA bukan karena mengharap belas kasihan DPRA. Karena memang dalam Qanun parlok diatur ahwa pembiayaan verifikasi Parlok bersumber dari APBA sepanjang tidak tersedia dalam APBN.

Lebih lanjut, Aryos juga menyatakan bahwa dalih masih ditahannya anggaran karena menunggu keputusan MK adalah tidak sesuai dengan paradigma hukum yang dibangun oleh UUPA.

Dalih DPRA menunggu Putusuan MK, agar dapat kepastian apakah KIP Aceh Ikut UU Pemilu atau UUPA.

Baca juga: Kautsar: Kehadiran Abu Razak Memiliki Konsekuensi Politik

Jadi maksudnya kalau diputuskan KIP Aceh ikut UUPA maka dana verifikasi cair kalau diputuskan ikut UU Pemilu maka tidak dicairkan.Logika DPRA kalau ikut UUPA berarti KIP mandiri terlepas dari KPU.

Sedangkan kalau ikut UU Pemilu berarti KIP tunduk dibahwa KPU. Tentu saja ini tidak sesuai dengan paradigma hukum yang dibangun oleh UUPA.

Bahwa UUPA sendiri melalui Pasal 1 Ayat 12 Juncto Pasal 1 Ayat 12 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Parlok, menyatakan dengan tegas bahwa KIP Aceh merupakan BAGIAN DARI KPU yang diberi wewenang oleh UU menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada.

Jadi terlepas dari putusan MK, KIP sendiri memang merupakan lembaga yang tidak terpisahkan dari KPU pusat. Sehingga secara hirarki tunduk pada KPU.

“Jadi argumen menunggu putusan MK adalah mengada-ngada,” demikian kata Aryos.

 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top