APBA Besar Tapi Kemiskinan Aceh Tinggi, Salah Uruskah?

“Gubernur Aceh telah melakukan kesalahan kebijakan yang fatal, karena dengan dana APBA yang terbesar ke 5 di Indonesia tapi rakyatnya menjadi termiskin nomor enam secara nasional. Sudah seharusnya Gubernur Nova Iriansyah membangun Aceh dengan serius berdasarkan indikator-indikator pembangunan yang dapat mereduksi kemiskinan” Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala, Dr Taufik.
kemiskinan
Program Suara Publik TVRI, membahas pengentasan kemiskinan Aceh menghadirkan dua ademisi USK Dr Amri dan dari Universitas Muhammadiyah Dr Taufik Abdul Rahim, Rabu (28/4/2021) acehsatu.com/ist

APBA Besar Tapi Kemiskinan Aceh Tinggi, Salah Uruskah?

ACEHSATU.COM [ BANDA ACEH – Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) nomor lima terbesar dari 34 provinsi yang ada di Indonesia namun rakyatanya termiskin nomor enam di Indonesia.  

Gubernur Aceh dan pimpinan DPRA dinilai tidak bekerja maksimal untuk membangun Aceh lepas dari kemiskinan. Selain anggaran belanja pegawai tinggi, juga cenderung APBA Aceh hanya di kuasai elit.

Kondisi ini diungkapkan dua ademisi Banda Aceh asal USK Dr Amri dan dari Universitas Muhammadiyah Dr Taufik Abdul Rahim dalam Program Suara Publik TVRI, membahas pengentasan kemiskinan Aceh, Rabu (28/4/2021)

Akademisi dari Universitas Syiah Kuala (USK), Dr Amri mengatakan, dilihat dari keberadaan APBA, Provinsi Aceh masuk katagori lima terbesar dari 34 Provinsi di Indonesia pada tahun 2020 lalu. Tapi kenyataannya, provinsi Aceh terus terpuruk dalam kemiskinan sampai saat ini.

Aceh seperti auto pilot, karena kemiskinan dan kesejateraan masyarakat Aceh tidak berdampak dengan adanya pemerintah Aceh. Selain Gubernur lemah, yang menyakitkan lagi Wagub juga tidak ada, fungsi wagub sebagai pengawas sebenarnya sangat penting bagi Aceh

“Anggara yang dimiliki Aceh banyak sekali, tapi pemerataan ekonomi tidak dilakukan dengan baik,” ujar Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala ini.

Tambah Amri, Gubernur Aceh harus mengakui data BPS, karena data BPS juga dipakai oleh kementerian.

“Tidak ada khilafiyah dengan kemiskinan Aceh, sudah valid, sudah jelas alat ukurnya, yang perlu diperbaiki adalah kebijakan Nova Iriansyah,” lanjut Amri dan menambahkan, perencanaan, dan manajemen anggaran di Aceh harus tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat

Selain itu menurut Amri, untuk mengatasi kemiskinan harus adanya iktikat baik dari Gubernur Aceh. Jika pemerintah tidak memiliki iktikat baik mengurasi kemiskinan, maka apapun yang dilakukan oleh elemen lain tidak ada berguna apa-apa.

“Top manajemen dan kepemimpinan yang kuat menjadi indikator penting supaya masyarakat Aceh dapat keluar dari kemiskinan,” pungkas Amri.

kemiskinan
Program Suara Publik TVRI, membahas pengentasan kemiskinan Aceh menghadirkan dua ademisi USK Dr Amri dan dari Universitas Muhammadiyah Dr Taufik Abdul Rahim, Rabu (28/4/2021) acehsatu.com/ist

Dalam kesempatan yang sama, Dr Taufik Abdul Rahim menyorot penyebab kemiskinan Aceh, salah satunya karena belanja operasional APBA sangat besar untuk kepentingan birokrasi ketimbang masyarakat Aceh.

“Gubernur Aceh telah melakukan kesalahan kebijakan yang fatal, karena dengan dana APBA yang terbesar ke 5 di Indonesia tapi rakyatnya menjadi termiskin nomor enam secara nasional. Sudah seharusnya Gubernur Nova Iriansyah membangun Aceh dengan serius berdasarkan indikator-indikator pembangunan yang dapat mereduksi kemiskinan.”Ujar Dr Taufik.

Menurut Dr Taufik lagi, Gubernur Aceh dan pimpinan DPRA juga tidak bekerja maksimal untuk membangun Aceh. Selain anggaran belanja pegawai tinggi, juga cenderung APBA Aceh hanya di kuasai elit. Buktinya serapan anggaran APBA 2021 masih tarik ulur.

Taufik merincikan, sejumlah program yang disusun pada awal Irwandi-Nova hampir tidak dilakukan oleh Gubernur sekarang. Seperti pembangunan 6000  Rumah Dhuafa dan program pro kesejahteraan lainnnya dari program Aceh Hebat telah beralih menjadi program Aceh Bereh yang tidak tertuang dalam RPJM.

“Kepemimpinan Gubernur, DPRA dan birokrasi di Aceh saat ini kompetensinya sangat rendah dibanding dengan anggaran yang mereka dikelola. Ini menjadi sulit untuk keluar dari kemiskinan Aceh” Tambah Dr Taufik.

Baca :Kisah Kapak dan Kemiskinan Aceh

Baca :Aceh Termiskin di Sumatera, Ini Kabupaten Termiskin di Aceh

Kedua narasumber Dialog Publik ini juga setuju bahwa salah satu strategi mereduksi kemiskinan di Aceh dengan cara memperbanyak serapan anggaran pada sektor pertanian, perikanan dan UMKM. 

Idealnya harus banyak ketiga sektor itu serapan anggaran APBA karena masyarakat Aceh fokus pada sektor tersebut. Seharusnya APBA/APBK juga harus berbasis pada kepentingannya daerahnya.

Dialog Publik interaktif tersebut juga mendapat respon dari sejumlah masyarakat dari Aceh Tenggara, Bireun, Pidie, Kota Banda Aceh dan Aceh Besar.(*)