oleh

Apa Maksud Presiden Soekarno Berkata Perjuanganmu Adalah Melawan Bangsamu Sendiri?

-Kolom-693 views

ACEHSATU.COM – “Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.” Begitu perkataan bijak Presiden Republik Indonesia pertama Soekarno.

Konteks perkataan bijak Soekarno tersebut adalah bentuk peringatan akan sebuah perjuangan kemerdekaan yang bakal dihadapi oleh bangsa Indonesia yang saat itu baru saja merdeka dari belenggu penjajahan sebagai negara baru.

Lebih tepatnya ucapan sang presiden diatas adalah harapan dirinya terhadap perjuangan mengisi kemerdekaan dan merawat kemerdekaan.

Begitulah kira-kira nasehat sekaligus kekuatiran Soekarno yang ia sampaikan dalam sebait narasi dan kini menjadi kenyataan.

Seandainya Soekarno masih ada, lantas kira-kira apa yang dikatakannya bila melihat banyak pejabat di negeri ini yang melakukan korupsi? Konon pula para koruptor itu dari partisan yang menamakan dirinya marhaenisme?

Pertanyaan tersebut mungkin hampir mirip dengan begini, “sekiranya Nabi Muhammad Saw masih ada ditengah-tengah kita saat ini kira-kira apa kata beliau mana kala mendengar umat Islam dituding sebagai teroris?”

Barangkali kita boleh berhipotesis. Bahwa Soekarno akan diam saja bila yang melakukan korupsi itu adalah orang-orang dari partai PDIP yang nota bene partai besutan anaknya.

Atau (H alternatif) dia akan menyeret penjahat tersebut ke meja hijau dan di hukum seberat-beratnya karena kejahatan korupsi sama dengan dapat menghancurkan bangsa dan negara.

Tapi bagaimana jika yang melakukan kejahatan itu keluarganya? Apakah beliau juga akan bersikap tegas seperti halnya Rasulullah Saw atau Sayyidina Umar? Lagi pula Sukmawati pernah bilang Soerkarno lebih banyak berkorban untuk Indonesia daripada Rasulullah.

Baiklah mari kita bahas lebih lanjut kendatipun kita memang harus selalu berpikir positif dan optimistis menatap masa depan kehidupan bangsa dan negara ditengah-tengah merajalelanya aksi para pencoleng uang rakyat.

Pembaca yang terhormat. Hingga sekarang ini aksi brutal kejahatan korupsi kian masif dilakukan. Bukan hanya masif tapi juga sistematis dan terstruktur. Bisa dikatakan seperti itu.

Praktik kotor pengkhianatan negara bukan hanya datang dari kalangan rakyat biasa namun mereka yang berasal dari pemegang kekuasaan tingkat tinggi dan pengambil kebijakan strategis.

Contohnya Petinggi partai, DPR, Menteri, Komisioner KPU, Gubernur, Bupati, Direktur BUMN, hingga staf Sekjen Partai.

Nah, bila orang-orang penting diatas yang diharapkan untuk mengurus rakyat di negeri ini sudah kehilangan integritas hingga sudah secara terang-terangan tidak mengakui perbuatan korupnya. Lantas kepada siapa rakyat meminta kejujuran? Apa akibatnya bagi bangsa?

Para penjahat negara itu seperti bersekongkol untuk menutup-nutupi kasus korupsi yang telah dilakukan oleh teman separtai atau kelompok pendukungnya.

Bahkan dalam kasus PAW kader PDIP yang diduga terlibat Sekjen Hasto Kristiyanto dalam menyuap KPU, Tempo.co edisi Senin (13/01/2020) menuliskan tim Penindakan KPK gagal total menangkap sang Sekjen yang diketahui bersembunyi di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK).

Bahkan tim KPK dihalang-halangi oleh sejumlah polisi saat masuk ke PTIK hingga mereka diteror, ditahan dan di tes urine. Jadi sangat ironi bila hal ini benar-benar terjadi.

Tidak hanya sampai disini. Pimpinan dan sejumlah petinggi KPK pun menolak menetapkan Hasto sebagai tersangka penyuapan Komisioner KPU meski Wahyu Setiawan sudah mengaku dan membuat pengakuan dihadapan penyidik KPK.

Maka dengan begitu terbuktilah saat ini apa yang katakan Soekarno bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia atau bangsa Indonesia memang dihancurkan oleh bangsanya sendiri dari dalam. Dan menurut saya mereka layak disebut pengkhianat bangsa.

Sebagaimana diketahui salah satu yang menyebabkan runtuhnya sendi-sendi pertahanan negara adalah karena korupsi yang merajelela.

Korupsi tidak hanya merugikan rakyat juga membuat negara menjadi lemah. Belum lagi bila yang uang yang dikorup itu adalah bersumber dari utang negara.

Inilah yang dikuatirkan oleh masyarakat. Kekuasaan yang tidak dikontrol secara seimbang maka akan melahirkan tirani. Akibatnya tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh sekitar istana (penguasa) akan bebas begitu saja.

Gejala buruk ini tentu saja tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa ada upaya mengkritisi oleh rakyat sebagai pemilik kedaulatan.

Sebab kalau dibiarkan bisa saja akan berujung kepada kekuasaan yang absurd dan absolut. Ini bahaya bagi demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia.

Oleh sebab itu gerakan civil society yang peduli pada hak-hak publik dan demi tegaknya hukum sipil perlu tanggap lebih cepat untuk menyelamatkan bangsa ini dari bahaya korupsi. Termasuk peran media agar berpihak kepada kebenaran bukan tunduk pada kekuasaan.

Mungkin dengan cara seperti itu Indonesia dapat diselamatkan dari ancaman bubar sebagaimana ditakutkan oleh mantan calon presiden Prabowo Subianto Menteri Pertahanan Jokowi yang mengatakan Indonesia akan bubar pada tahun 2030. (*)

Komentar

Indeks Berita