Apa Itu UNPO?

The Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO) buat pertama sekali dicetuskan di Tartu, Estpadaia tahun 1990 dan disahkan di Den Haaq pada 11 Februari 1991.
Gerakan Aceh Merdeka
Sosok Dr. H. Yusra Habib Abdul Gani, SH. Foto HO/ACEHSATU.com

Oleh: Yusra Habib Abdul Ghani

ACEHSATU.COM The Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO) buat pertama sekali dicetuskan di Tartu, Estpadaia tahun 1990 dan disahkan di Den Haaq pada 11 Februari 1991.

Kini jumlah anggota UNPO sebanyak 47 negara/kelompok, yang terdiri dari kalangan penduduk asli, bangsa/negara bekas jajahan dan kelompok minoritas yang tertekan di seluruh dunia.

Aceh sejak tahun 1991 sudah menjadi anggota UNPO.

Dengan menggunakan tiket UNPO dan menumpang isu minoritas, Aceh diberi peluang memaparkan permasalahan social-politik di Aceh dalam Sidang Komisi HAM PBB tahun 1991, 1992 dan 1993 di Geneva.

Kiprah Aceh di forum internasional ini turut dihadiri oleh perwakilan Indonesia –rival yang  memberi bantahan– secara terbuka.

Hingga tahun 2003, Aceh masih diundang untuk menghadiri sidang tahunan UNPO.

Saya bersama Adnan Beransyah pernah diutus oleh ASNLF dalam Sidang UNPO di Thallin, Estonia, 2001.

Setelah terlibat dalam perundingan dengan Indonesia –terutama  pasca tahun 2003–  Aceh berhenti membayar yuran tahunan UNPO dan oleh sebab itu keanggotaan Aceh dibekukan.

Barulah pada tahun 2014, Presidium ASNLF memulihkan lagi Aceh menjadi anggota UNPO sampai sekarang, setelah membayar yuran setiap tahun.

Sebagai sebuah NGO internasional, UNPO itu adalah NGO internasional bertype feminis, tidak reaktif, tidak pula progresif dan tetap mempertahankan jati dirinya –tidak  mau terlibat dalam urusan konflik dalaman– anggotanya.

Misalnya saja, sewaktu berlangsung pelanggaran HAM berat di Aceh (1998-2003), UNPO tidak berani mengeluarkan statement bernada mengutuk tindakan TNI di Aceh.

 Begitu pula saat pelanggaran HAM berlaku di DILI, Timor Timor, 1998; UNPO diam seribu bahasa! TIMTIM berhasil memperjuangkan diadakannya referendum di Timor Timur dan hasilnya merdeka, bukan karena peranan loby UNPO, melainkan karena politisi TIMTIM sendiri yang gigih memperjuangkan pembelaan pelanggaran HAM di TIMTIM di forum internasional.

Begitu juga saat terjadi pergolakan politik di kawasan Baltik, seperti kasus Estonia, Latvia, Armenia, Georgia tahun 1990-1991.

Ke-empat-empat negara yang pernah menjadi anggota UNPO serentak merdeka pada tahun 1991, bukan karena pengaruh dan loby UNPO, melainkan karena kegigihan dari bangsa masing-masing berjuang meraih kemerdekaan menentang negara induk Uni Soviet Rusia.

Demikian pula halnya kemerdekaan Palau (anggota UNPO) tahun 1994, tidak ada peranan apapun dari UNPO.

Ketika Aceh terlibat dalam perundingan di Geneva, Tokyo dan Helsinki, UNPO tidak pernah memberi ucapan sokongan, dorongan dan menawarkan inisiatif secara terbuka. UNPO mau mengelak dari politik dalam para anggotnya.

Lantas apa fungsi dan tujuan dari UNPO?

 UNPO itu adalah sebuah bilik yang disediakan untuk masing-masing anggota mengadu nasib dan menangis bersama sejadi-jadinya; … menampung, menyalurkan aspirasi politik para anggota masing-masing untuk mengurangi ancaman dan teror dari negara induk ataupun penguasa sebuah negara; … melindungi hak kemanusiaan dan hak budaya dari anggota; … membantu memperoleh bentuk penyelesaian konflik tanpa mengedepankan kekerasan.

Saat anggota UNPO diperkenankan hadir dalam Sidang Komisi HAM di Geneva –bukan  sebagai anggota PBB– diharapkan agar  masing-masing anggota dapat menimba ilmu pengetahuan politik, hukum internasional dan melatih bagaiman adab gerak tangan, cara duduk yang sopan dalam sidang forum internasional, menimba pengalaman untuk berhadapan dengan para diplomat asing.

Materi kertas kerja yang dipaparkan dalam sidang tersebut berkisar di lingkungan pelanggaran HAM –isu kemanusiaan dan siosial budaya– yang dipandang dicabuli oleh negara induk.

Dari permasalahan yang dipaparkan oleh masing-masing angota, maka Badan dunia PBB –khususnya Komisi  HAM– secara otomatis memperoleh maklumat terkini dari masing-masing anggota.

Berangkat dari sini, Badan PBB biasanya akan menawarkan ubat penenang kepada pihak yang terlibat konflik. Untuk negara polan, cukup diberi dengan Panadol, untuk negara polin cukup diberi minyak angin. Itulah yang dialami oleh Aceh, Moro, Fathani, Catalonia, Tibet, dll.

Kesimpulannya, kemerdekaan sebuah bangsa dan negara tidaklah sepenuhnya ditentukan oleh sokongan bangsa luar.

Kesadaran, tekad dan kemauan bangsa itu sendiri adalah FAKTOR PENENTU utama kemerdekaannya.

Bagaimanapun, UNPO pada prinsipnya menerima dan menghormati ketentuan mengenai HAM yang diterima oleh masyarakat dunia internasional, seperti Deklarasi HAM PBB dan instrumen politik internasional lainnya.

Sehubungan itu, seluruh anggota mesti menandatangani dan mematuhi AD/ART UNPO.

Status UNPO adalah sebuah NGO bertarap internasional, tetapi bukanlah sebuah badan yang merupakan bagian dari keanggotaan PBB. (*)

Penulis adalah penerima suaka politik dan berdomisili di Denmark.