ACEHSATU.COM | JAKARTA – Anies Disentil Fraksi PDIP Usai Usul Penghentian PTM ke Menko Luhut.
Usul penghentian pembelajaran tatap muka yang diusulkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menuai reaksi politisi PDIP di DPRD DKI Jakarta.
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP, Ima Mahdiah, menyentil kegiatan safari Anies ke luar daerah.
Sebelumnya, usul Anies Baswedan untuk menghentikan pembelajaran tatap muka disampaikan kepada Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan selaku Koordinator PPKM Jawa-Bali.
Gubernur DKI Jakarta itu meminta supaya pembelajaran dialihkan ke daring selama sebulan ke depan.
Melansir detik.com, Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta mempertanyakan alasan Gubernur Anies Baswedan mengusulkan pembelajaran tatap muka (PTM) dihentikan satu bulan ke depan. PDIP kemudian menyinggung Anies yang melakukan safari politik saat kasus Corona di Ibu Kota mulai meningkat.
“Parameternya 1 bulan itu apa? Ini yang ironis, ketika kasus positif mulai meningkat, Pak Anies malah sibuk safari politik ke daerah lain. Ya bagaimana masyarakat mau menuruti imbauan untuk membatasi berpergian jika pemimpinnya tidak mencotohkan,” kata Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP, Ima Mahdiah kepada wartawan, Rabu (2/2/2022).
Ima mengatakan orang tua siswa harus dilibatkan dalam mengambil keputusan soal proses belajar mengajar. Dia menilai keputusan soal pembelajaran jarak jauh (PJJ) juga harus mendengarkan pendapat orang tua siswa.
“Saya rasa keputusan soal PJJ harus mempertimbangkan juga pendapat orang tua murid,” kata dia.
Perketat Protokol Kesehatan
Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP DKI Jakarta, Gembong Warsono tidak setuju jika PTM diberhentikan selama 1 bulan. Dia mengusulkan agar pemberhentian PTM dilakukan di sekolah yang memiliki kasus positif.
“Melihat kondisi tren Omicron yang makin hari makin naik, maka secara keseluruhan (disetop) saya kira nggak juga lah, mungkin perlu klaster-klaster tertentu misalkan bagi sekolah yang siswanya positif ya perlu ada penghentian sementara,” kata Gembong saat dihubungi terpisah.
Menurut Gembong, hal yang paling utama dilakukan adalah penerapan protokol kesehatan. Kemudian, pengawasan protokol kesehatan juga harus dilakukan secara ketat.
“Selain protokol kesehatan secara ketat, fasilitas protokol kesehatan juga harus tersedia dengan baik di sekolah. Terus yang terakhir adalah soal pengawasan terhadap protokol kesehatan. Saya kira itu, hanya itu yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi makin melonjaknya Omicron di klaster sekolah ya,” sebutnya.
Sebelumnya, Anies Baswedan mengusulkan kepada Luhut Binsar Panjaitan selaku Koordinator PPKM Jawa-Bali untuk menghentikan pembelajaran tatap muka (PTM). Anies meminta supaya pembelajaran dialihkan ke daring selama sebulan ke depan.
“Saya berkomunikasi dengan Pak Luhut Pandjaitan sebagai Ketua Satgas COVID Jawa-Bali menyampaikan usulan agar untuk Jakarta PTM atau pembelajaran tatap muka ditiadakan selama sebulan ke depan,” kata Anies Baswedan kepada wartawan, Rabu (2/2).
Anies mengatakan ketentuan pembelajaran tatap muka selama ini diatur melalui SKB 4 Menteri yang merujuk pada Instruksi Inmendagri. Atas dasar itu, dia menyebut segala kebijakannya diatur oleh pemerintah pusat. (*)
