Anggota Komisi I DPRA Minta Izin Hotel Yang Memfasilitasi Prostitusi Online Dicabut

Tidak hanya dengan menangkap PSK dan mucikari saja dalam kasus prostitusi online ini akan tetapi aparat juga harus memberikan sanksi berat kepada penyedia tempat
Yahdi Hasan Anggota Komisi I DPRA
Yahdi Hasan Anggota Komisi I DPRA

ACEHSATU.COM | Banda Aceh – Anggota Komisi I DPRA Yahdi Hasan meminta Aparat Penegak Hukum untuk mencabut izin dua hotel di kawasan Peunayong Banda Aceh dan Aceh Besar yang diduga memfasilitasi Pekerja Seks Komersial (PSK) dua hari lalu.

Yahdi meminta aparat penegak Hukum harus bersikap tegas untuk memberantas kemaksiatan yang ada di Aceh.

Tidak hanya dengan menangkap PSK dan mucikari saja dalam kasus prostitusi online ini akan tetapi aparat juga harus memberikan sanksi berat kepada penyedia tempat dengan mencabut izin.

“Bila ini terjadi kembali kita bisa cabut izin, agar ada efek jera, akibat perbuatan mereka nama Aceh tercoreng,” ucapnya Yahdi, Jum’at (21/10/2022).

Menurut Anggota Komisi I DPRA itu, perbuatan maksiat ini dapat terjadi karena PSK, mucikari dan penyedia tempat yang memiliki kerjasama sama agar transaksi prostitusi online tersebut berjalan.

“Mengapa ini terjadi karena adanya saling kerjasama antara mucikari dengan Psk dan penyedia tempat,” kata Yahdi lagi.

Yahdi juga sangat menyayangkan hal ini terjadi di Aceh yang jelas-jelas merusak nama baik provinsi Aceh, apalagi Aceh dikenal dengan wilayah syariat Islam.

Berita sebelumnya yang beredar Polresta Banda Aceh mengamankan sembilan pelaku prostitusi online, empat diantaranya mucikari dan lima lainnya Pekerja Seks Komersial (PSK) di hotel kawasan Peunayong Banda Aceh dan Aceh Besar, Jum’at (14/10/2022) sekitar pukul 23.30 WIB.