Anggota DPRA Ini Ajak Gubernur Sampai Keuchik Mogok Kerja, Ini Targetnya

Seorang Anggota DPRA, Tarmizi meminta Gubernur Aceh dan DPR Aceh merespon surat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut.
Anggota DPRA Ajak Gubernur Mogok Kerja
Foto: Ilustrasi (Agung Pambudhy/detikcom)

Anggota DPRA Ini Ajak Gubernur Sampai Keuchik Mogok Kerja

ACEHSATU.COM | BANDA ACEH – Surat politik dariKementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tanggal 15 April 2021 yang ditandatangani Direktur Jenderal Otonomi Daerah Drs. Akmal Malik, perihal pelaksanaan Pilkada Aceh tahun 2024 mendatang sudah diterima Pemerintah Aceh jauh-jauh hari.

Surat pemberitahuan itu menyebutkan tentang jadwal pelaksanaan Pilkada Aceh pada tahun 2024. Sontak, surat itu menganulir kebijakan KIP Aceh yang mulai menggodok jadwal dan tahapan Pilkada pada tahun 2022.

Lantas bagaimana sikap DPRA dan Gubernur Aceh terkait hajatan pesta demokrasi tersebut?

Seorang Anggota DPRA, Tarmizi meminta Gubernur Aceh dan DPR Aceh merespon surat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut.

“DPRA dan Gubernur Aceh untuk merespon surat Kemendagri yang ditanda tangan Dirjen Otda,” kata Tarmizi di Gedung Utama Sekretariat DPRA, pada Selasa lalu.

Hal itu didorong analisa karena surat tersebut sengaja ditanda tangan Dirjen Otda untuk melihat respon dari Aceh.

Tarmizi menambahkan, jika ada reaksi maka akan dianulir dengan surat Mendagri nantinya.

Sebaliknya, jika tidak maka Aceh sudah cukup level Dirjen saja.

Anggota DPRA Ajak Gubernur Mogok Kerja
Foto: Ilustrasi (Agung Pambudhy/detikcom)

“Kalau ada reaksi maka dianulir dengan dikeluarkan keputusan Mendagri, kalau tidak ada reaksi, ya sudah dengan surat Dirjen Otda saja berlaku di Aceh,” sebut Tarmizi.

Tarmizi menjelaskan, terkait Pilkada Aceh putusan akhir adalah politik. Nah, keputusan tersebut disampaikan oleh Presiden.

“Sampai hari ini  kita masih menunggu,” ujar Tarmizi mengutip Modus Aceh.

Hal itulah menurut Tarmizi, keputusan Presiden akan direspon bila seluruh rakyat Aceh kompak. Makanya, untuk menunjukan kekompakan tersebut, kalau perlu wakil rakyat itu menawarkan pendapat untuk lakukan mogok kerja dari Aceh.

“Kalau perlu mari kita lakukan mogok kerja. Mulai seluruh jajaran eksekutif, legislatif (DPRA), anggota DPR RI, Bupati, Wali Kota sampai ke Keuchik (Kepala Desa),” kata Tarmizi.

Setelah mogok kerja, lanjut Tarmizi dalam sidang paripurna penyerahan LHP BPK RI tadi, kemudian tutup seluruh pelayanan di Aceh.

“Setelah itu baru kita tuntut Pemerintah Pusat,” sebut Tarmizi.

Apa saja yang dituntut masyarakat Aceh? Menurut Tarmizi, semua butir-butir MoU Helsinki direalisasikan, revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) sesuai MoU, dana Otsus Aceh diabadikan dan UUPA wajib dihormati seperti undang-undang lainnya.

“Yang kita perjuangkan tidak hanya masalah politik. Karena masyarakat hari ini sudah mulai bosan dengan politik. Yang perlu kita perjuangkan masalah ekonomi,” sebut Tarmizi. (*)